Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PERAN KELEMBAGAAN LNP SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA Friska Adyla Naura; Nur Rofi Dwianti; Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan; Muchkimatusy Syai'a; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Harry Nugroho
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah memiliki posisi strategis sebagai sumber daya utama yang mengandung nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, pengelolaan agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama sengketa pertanahan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menelaah peran lembaga non-pemerintah (LNP) sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelesaian sengketa agraria dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan karya ilmiah terkait hukum pertanahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi peran LNP sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, kemandirian finansial, serta kemampuan advokasi dan mediasi. Sementara itu, efektivitas LNP dipengaruhi oleh dukungan kebijakan publik, keterbukaan pemerintah, serta dinamika sosial politik di tingkat lokal. LNP berperan sebagai jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat dalam mendorong penyelesaian sengketa secara partisipatif serta memperkuat keadilan substantif dalam sistem agraria nasional. Dengan demikian, kolaborasi antara LNP, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum agraria yang berkelanjutan di Indonesia.
Prinsip Larangan Dalam Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Penjaga Kepatuhan Syariah Satrya Ramadhan Anggara; Robitoh Rizqiana Dinova; Ananda Viola Maharani; Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan; Baidhowi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the prohibition principle in Islamic banking as an instrument for maintaining Sharia compliance, as well as to identify Sharia compliance challenges and formulate preventive measures to uphold the prohibition principle in Islamic banking.  This study uses a literature review method by examining scientific journals, laws and regulations in the field of Islamic banking, and fatwas issued by the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board. The data obtained is analyzed qualitatively to understand the application of the prohibition principle as an instrument for maintaining sharia compliance in Islamic banking. The discussion shows that the prohibition principle in Islamic banking functions as the main instrument in maintaining sharia compliance and preserving substantive differentiation from conventional banking. This principle is not only normative but also operational because it has direct implications for the design of contracts, governance, and risk management in Islamic banking. Sharia compliance is proven to be highly determined by the effectiveness of the Sharia Supervisory Board in overseeing the conformity of bank products and activities with the fatwa of the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board. However, in practice, there are still challenges in the form of substantive contract deviations, limited supervisory capacity, the impact of digitalization, and low public literacy, which have the potential to cause sharia non-compliance risks. Therefore, strengthening sharia governance, standardizing contracts, improving the competence of the DPS, and integrating technology that supports supervision are important steps to maintain the sustainability of Islamic banking within the framework of supervision by the Financial Services Authority.