<![CDATA[Tanah memiliki posisi strategis sebagai sumber daya utama yang mengandung nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, pengelolaan agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama sengketa pertanahan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menelaah peran lembaga non-pemerintah (LNP) sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelesaian sengketa agraria dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan karya ilmiah terkait hukum pertanahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi peran LNP sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, kemandirian finansial, serta kemampuan advokasi dan mediasi. Sementara itu, efektivitas LNP dipengaruhi oleh dukungan kebijakan publik, keterbukaan pemerintah, serta dinamika sosial politik di tingkat lokal. LNP berperan sebagai jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat dalam mendorong penyelesaian sengketa secara partisipatif serta memperkuat keadilan substantif dalam sistem agraria nasional. Dengan demikian, kolaborasi antara LNP, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum agraria yang berkelanjutan di Indonesia.]]>
