Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial SALSABIL : Journal of Sharia and Economic Law
Fachri Rinaldy
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS MAQÂṢID ASY-SYARÎ’AH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS Fachri Rinaldy; Hasan Matsum; Hafsah Hafsah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3516

Abstract

Kondisi kepadatan penghuni Lapas/Rutan yang menyulitkan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di dalam Lapas, mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Kepmenkumham Nomor M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berdasarkan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah terhadap kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka penanggulangan  Covid-19 di dalam Lapas ditinjau dari mafsadat yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (kepustakaan) dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa (1) Kebijakan pembebasan narapidana di masa Covid-19 dilakukan pemerintah dengan pertimbangan dapat mengurangi kepadatan Lapas guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. (2) Pembebasan narapidana di masa Covid-19 menimbulkan berbagai maslahat dan mafsadat (3) Dalam tinjauan Maqâṣid asy-Syarî’ah tujuan yang melatarbelakangi pembebasan narapidana di masa Covid-19 telah sesuai, yaitu untuk memelihara jiwa (hifz an-nafs) orang-orang berada di dalam Lapas. (4) Ditinjau dari mafsadatnya antara membebaskan narapidana dengan tetap membiarkan narapidana berada di dalam Lapas juga sudah sesuai dan sejalan dengan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah, karena menimbang antara dua kemudharatan.  (5) solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah agar pemerintah menambah kapasitas Lapas dengan merenovasi Lapas yang ada saat ini atau membangun kembali Lapas-lapas yang baru yang dapat menampung seluruh narapidana yang ada, sehingga tidak harus mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan naprapidana dengan kondisi Pandemi saat ini yang hanya akan menghadapkan pemerintah pada dua kemudharatan yaitu membebaskan narapidana dan membiarkan mereka tetap berada di dalam lapas dengan kondisi kepadatan Lapas dan Pandemi Covid-19.
ANALISIS MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS Rinaldy, Fachri; Matsum, Hasan; Hafsah, Hafsah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3516

Abstract

Kondisi kepadatan penghuni Lapas/Rutan yang menyulitkan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di dalam Lapas, mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Kepmenkumham Nomor M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berdasarkan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah terhadap kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka penanggulangan  Covid-19 di dalam Lapas ditinjau dari mafsadat yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (kepustakaan) dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa (1) Kebijakan pembebasan narapidana di masa Covid-19 dilakukan pemerintah dengan pertimbangan dapat mengurangi kepadatan Lapas guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. (2) Pembebasan narapidana di masa Covid-19 menimbulkan berbagai maslahat dan mafsadat (3) Dalam tinjauan Maqâṣid asy-Syarî’ah tujuan yang melatarbelakangi pembebasan narapidana di masa Covid-19 telah sesuai, yaitu untuk memelihara jiwa (hifz an-nafs) orang-orang berada di dalam Lapas. (4) Ditinjau dari mafsadatnya antara membebaskan narapidana dengan tetap membiarkan narapidana berada di dalam Lapas juga sudah sesuai dan sejalan dengan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah, karena menimbang antara dua kemudharatan.  (5) solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah agar pemerintah menambah kapasitas Lapas dengan merenovasi Lapas yang ada saat ini atau membangun kembali Lapas-lapas yang baru yang dapat menampung seluruh narapidana yang ada, sehingga tidak harus mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan naprapidana dengan kondisi Pandemi saat ini yang hanya akan menghadapkan pemerintah pada dua kemudharatan yaitu membebaskan narapidana dan membiarkan mereka tetap berada di dalam lapas dengan kondisi kepadatan Lapas dan Pandemi Covid-19.
Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Makanan di Asrama Putri STAI As-Sunnah Deli Serdang : Persepektif Syariat dan Implementasi Praktis: Perspektif Syariat dan Implementasi Praktis Afifah, Afini Rizkiya; Fachri Rinaldy; Sindi Tifani
SALSABIL : Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi Vol 1 No 1 (2025): SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI As-Sunnah Deli Serdang, Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51590/salsabil.v1i1.25

Abstract

In Islam, the concept of Wakalah refers to assigning a task to someone to perform an action on behalf of the task giver. The purpose of this writing is to find out which wakalah contracts are permissible and which wakalah contracts are not, so that a Muslim can be careful and avoid elements of usury and gharar. As well as a reference in appliying wakalah principle related to finance and business, such a buying and selling, and investment management, managging asseta and others properly and in accordance with sharia law. The method used is qualitative analysis using the approach of fiqh books, ulama fatwas, and contemporary trade regulations. The research results show that the practice of entrusting services can be categorized as a form of wakalah bil ujrah (wakalah with compensation) as long as it meets sharia principles and avoids gharar and usury, both of which are prohibited.
Distributive Justice and Maqāṣid al-Sharīʿah in Islamic Disaster Relief: A Comparative Analysis of Beneficiary Targeting in Aceh Tamiang and Batu Busuak Flood Response Programs Dirja Hasugian; Fachri Rinaldy
SALSABIL : Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi Vol 2 No 1 (2026): SALSABIL : Journal of Sharia and Economic Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI As-Sunnah Deli Serdang, Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51590/salsabil.v2i1.64

Abstract

This article examines the distributive justice dimensions of Islamic disaster relief operations through a comparative analysis of two flood response programs in Indonesia: the Aceh Tamiang intervention (November 2025) coordinated by STAI As-Sunnah Deli Serdang, and the Batu Busuak, Padang response (December 2025) implemented through Singapore-Indonesia Islamic philanthropy collaboration. Drawing on empirical data from both case studies, this research investigates how beneficiary targeting mechanisms align with the principles of maqāṣid al-sharīʿah, particularly ḥifẓ al-nafs (preservation of life) and the Islamic conception of ʿadl (justice). The methodology employs a qualitative comparative approach, extracting and systematizing empirical indicators of targeting accuracy, vulnerability categorization, and dignity preservation from field reports. Findings reveal that both programs employed tiered beneficiary classification systems responsive to damage severity, yet demonstrated divergent approaches to reaching vulnerable subpopulations. The Batu Busuak program explicitly categorized households by damage level (swept away, severely damaged, general recipients), while the Aceh Tamiang response utilized multi-location distribution with adaptive delivery methods. Both cases evidence tension between operational efficiency and individualized need assessment—a challenge with significant implications for shariah governance of humanitarian aid. This article contributes to Islamic economic law scholarship by proposing a maqāṣid-based evaluative framework for assessing distributive justice in disaster philanthropy, offering policy recommendations for enhanced targeting protocols grounded in Islamic legal ethics.
Co-Authors Afifah, Afini Rizkiya Dirja Hasugian Hafsah Hafsah Hafsah Hafsah Hasan Matsum Matsum, Hasan Sindi Tifani