Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Mengapa ASEAN Perlu Memperkuat Mekanisme Pengawasan Pekerja Migran Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra; Komang Satria Wibawa Putra; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2363

Abstract

Pekerja migran merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan ekonomi kawasan ASEAN melalui kontribusi remitansi dan peran mereka di sektor domestik, manufaktur, maupun agrikultur. Namun, kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama diskriminasi, jam kerja panjang, gaji yang tidak dibayar, penyitaan dokumen, hingga kesulitan mengakses mekanisme hukum. Instrumen hukum yang ada, baik internasional seperti Konvensi ILO maupun regional seperti ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2017), masih bersifat lemah karena tidak mengikat dan tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional dan regional, serta data empiris terkait kontribusi dan kerentanan pekerja migran. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi ekonomi pekerja migran dengan perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, ASEAN perlu memperkuat mekanisme pengawasan pekerja migran agar sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, menjamin keadilan sosial, serta mendukung integrasi ekonomi kawasan
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN REKAYASA KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL Made Savitri Kiki Sasmita; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Bagus Gede Ari Rama
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7363

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban rekayasa kontenpornografi digital, khususnya melalui teknologi deepfake yang semakin marak digunakanuntuk merugikan individu. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya mencederai reputasikorban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, depresi, hingga stigma sosial yangberkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif denganmenelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta analisis hukum yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU Pornografi dan UUITE, memberikan dasar hukum, tetapi belum secara spesifik mengatur rekayasa kontendigital sehingga menimbulkan celah hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi,peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi digital untukmencegah dan melindungi korban secara lebih efektif.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perempuan, Konten Pornografi Digital