Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kerta Dyatmika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Bagus Gede Ari Rama
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
LEGAL CONSEQUENCES FOR DEVELOPERS WHO MAKE GAMES CONTAINING ADULT CONTENT IN INDONESIA Bagus Gede Ari Rama
Kerta Dyatmika Vol 23 No 2 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.23.2.1569.27-35

Abstract

This study explores the legal framework governing adult content in video games in Indonesia, focusing on the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 11/2008) and Ministerial Regulation No. 11/2016. The study finds that game developers can face various penalties, including administrative, criminal, and civil sanctions, if their games contain adult content that violates legal standards. The research underscores the necessity for laws that adapt to technological advancements and regional differences, ensuring that regulations effectively safeguard youth from inappropriate content.
Optimalisasi Fungsi Desa Adat dalam Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem: Pengabdian Bagus Gede Ari Rama; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.799

Abstract

Sustainable environmental management in Tenganan Pegringsingan Indigenous Village reflects harmony between local wisdom, environmental preservation, and ecotourism development. This village preserves the Bali Aga tradition, which upholds customary values in protecting nature, such as the awig-awig system and the Tri Hita Karana philosophy. The local community practices conservation by limiting natural resource use, prohibiting harmful chemicals, and protecting forests and water sources. Ecotourism is developed participatively and sustainably, emphasizing community involvement, cultural integrity, and minimal environmental impact. Through this community service activity, assistance was provided to strengthen local capacity, enhance community awareness of environmental management, and identify potential tourism based on culture and nature. This collaborative approach, integrating customary values and academic knowledge, demonstrates that local wisdom can serve as a fundamental basis for supporting the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in environmental conservation and community empowerment.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Reuopload Konten Digital Dalam Youtube Luh Made Mirah Rahma Dewi; Kadek Julia Mahadewi; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2230

Abstract

Fenomena reupload konten digital tanpa modifikasi di platform YouTube telah menjadi persoalan hukum yang kompleks karena melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap reuploader konten digital tanpa modifikasi dalam perspektif doktrin fair use, menilai relevansi penerapan doktrin tersebut dalam konteks hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi normatif untuk penguatan perlindungan hak cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan reupload tanpa modifikasi tidak dapat dibenarkan dalam kerangka fair use karena tidak bersifat transformatif dan seringkali bertujuan komersial, sehingga reuploader dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan norma, pedoman implementasi yang lebih rinci, kolaborasi multisektor, dan pemanfaatan teknologi sebagai strategi integral untuk memperkuat rezim perlindungan hak cipta digital di Indonesia.
Penguatan Kesadaran Hukum Lingkungan Warga Sekitar Kawasan Danau Beratan: Penelitian Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada; Ni Putu Sawitri Nandari; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3118

Abstract

Lake Beratan in Bedugul, Bali, faces the threat of pollution due to environmentally unfriendly tourism and agricultural activities. This community service program aims to raise environmental legal awareness among local residents through legal education and advocacy. The program was conducted in three stages: observing the lake's condition and resident behavior, developing environmental law outreach materials, and implementing activities such as outreach, discussions, and waste management practices. The results showed a significant increase in residents' legal understanding; more than 80% of participants understood their rights and obligations and began implementing environmentally friendly behaviors such as sorting waste and reducing chemical use. These changes reflect the application of the concepts of Environmental Compliance, the precautionary principle, and sustainable development, where residents consciously maintain environmental sustainability based on legal, moral, and social understanding. This program emphasizes the importance of environmental legal education and advocacy as an effective strategy for building legal awareness and social responsibility to preserve Lake Beratan as a sustainable natural and cultural heritage.
Tinjauan Yuridis Mengenai Ganti Rugi Atas Tanah Bersertipikat Yang Belum Dilakukan Peralihan Hak : Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps Ni Nyoman Tri Devita Suari; Dewa Ayu Putri Sukadana; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2355

Abstract

Putusan PN Denpasar Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps. menunjukkan bagaimana permasalahan pengadaan tanah publik dapat memicu sengketa ganti rugi akibat ketidakkonsistenan data kepemilikan properti, yang menjadi pendorong penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pengadaan tanah dan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta isu hukum yang dipertimbangkan hakim ketika menangani pihak-pihak yang tidak tercantum dalam daftar nominatif. Penelitian ini mengkaji dokumen hukum penting, termasuk peraturan dan putusan pengadilan, dengan memakai metode penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan mekanisme pengadaan tanah telah diatur secara jelas melewati tahapan merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, menyerahkan hasil, di mana ganti rugi hanya dapat diberikan kepada pihak yang sah secara hukum dan terdaftar dalam daftar nominatif. Dalam perkara tersebut, hakim menolak gugatan penggugat karena tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah dengan sertipikat sah, sehingga tidak berhak menerima ganti rugi. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, validitas administrasi pertanahan, dan perlindungan hak masyarakat melalui sertifikasi tanah
Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pementasaan Tari Kecak Dalam Pengembangan Kepariwisataan Bali Kadek Julia Mahadewi; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada; Bagus Gede Ari Rama; Rafika Amalia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2465

Abstract

Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  agar  masyarakat tau  perkembangan  warisan  budaya  dalam  pementasan  tari  merupakan  salah  satu  bentuk  atraksi  kebudayaan  yang  dimana  dalam  hal  ini tari  kecak  merupakan  tari  trasidonal  di  Bali  yang  dalam  kaitannya  dalam  pariwisata  sebagai  bentuk  pementasan budaya  perlu  dilindungi,  Metode  penulisan  ini  menggunkan  Penulisan  hukum  Normatif  beranjak  pada  aturan  hukum  yang  ada  dalam  pengaturanya menimbulkan  norma kabur  perlu  diberikan  analisis  kritis,  pendekatan  yang  dilakukan  pendekatan  perundang-undang,  sumber  bahan  hukum ada  primer dan  sukendar, teknik  pengumpulan  menggunakan teknik  dokumen  dan Teknik  analiasi bahan  hukum deksriptif yuridis memberikana analisa akan  permasalahan  yang  terjadi.  Hasil  penelitian hakikat perlindungan hukum preventif terhadap pementasan Tari Kecak sebagai warisan budaya dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Bali dapat dilihat melalui upaya pencegahan pelanggaran. Perlindungan ini bersandar pada Undang-Undang Kepariwisataan, khususnya Pasal 5 huruf b yang memuat prinsip menjunjung tinggi hak asasi, keragaman budaya, dan kearifan lokal, serta Pasal 14 ayat (1) huruf g terkait bentuk usaha pariwisata
Sosialisasi Penerapan Safety Riding Berkendara Di Jalan Raya Bersama Universitas Pendidikan Nasional Julia Mahadewi, Kadek; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatkan  angka  Kecelakaan  setiap  tahunnya  di  Indonesia  membuat  Pemerintah melakukan  upaya  penekaan  angka  kecelakan  yang  menagkibatkan  hilanya  nyawa  seseorang.  Pemerintah  dengan  mengguna  metode  Safety  Riding  dalam  berkendara  di jalan  raya  mengharapkan  turunnya  angka  kecelakann  yang  timbul  di  tengah  masayarakat  dengan  memperhatikan  kelengkapan  dan  keamanan  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya.  Adapun  masalah  yang  timbul  Bagaimana  penerapan  safety  riding  dalam  Upaya  penyelematan  di  tengah  masyarkat  ?.  Tujuan  pengadian  masyarakat  dengan  adanya  sosialisasi    yang  dilakukan  masyarakat  terutama  generasi  muda  dapat  memiliki  kesadaran  akan  berkendara  di  jalan  raya  dengan  mengingat  pentingnya  keselamatan  diri  sendiri  dan  orang  lain  serta  adanya  rasa  aman  dan  nyaman  saat  berkendara. Penggunaan  Safety  Riding  ini  tidak  lepas  dari  peran  Pemerintah ,  Perusahaan  dan  masyarakat  dalam  membentuk  kesinergian  dalam  upaya  penyelematan  berlalu  lintas.  Penerpan  Safety  Riding ini  hadir  di  tengah  masyarakat mencegah  angka  kecelakaan  sehingga  jalannya  UULLAJ  sebagai  saran  perlindungan  hukum  dalam  diri masyarakat. Kata  Kunci  : Sosialisasi  , Safety  Riding,  Jalan  Raya 
Pengaturan Hukum Logo Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Merek: Studi Komparatif Indonesia Dan Uni Eropa Ni Komang Nayati Sukma Dewi; Bagus Gede Ari Rama; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2629

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah mengubah sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek. Logo yang dihasilkan AI secara mandiri menimbulkan persoalan hukum terkait subjek dan kepemilikan hak eksklusif karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) masih berpijak pada prinsip human authorship yang hanya mengakui manusia sebagai pencipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan hukum terhadap logo hasil AI serta menelaah relevansi Artificial Intelligence Act (AI Act) Uni Eropa sebagai model pembaruan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki parameter normatif dan administratif untuk mengatur keterlibatan AI dalam penciptaan logo, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, AI Act menerapkan risk-based approach dengan prinsip transparansi, pengawasan manusia, dan penilaian kepatuhan. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat sistem hukum merek nasional agar lebih adaptif terhadap inovasi teknologi tanpa mengabaikan kepastian hukum.
Pengaturan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Layanan Hotel atas Kehilangan Barang Konsumen I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2847

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum serta penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian layanan hotel, khususnya terkait kehilangan barang milik konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan klausula tersebut menurut hukum Indonesia serta menelusuri bagaimana hotel menerapkannya dalam praktik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi dokumen, penelitian ini juga dilengkapi kajian literatur dan penelaahan kebijakan internal hotel untuk mengidentifikasi pola yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang umum dicantumkan dalam perjanjian hotel tidak sejalan dengan kerangka hukum Indonesia, terutama Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha membatasi atau menghapus tanggung jawab. Dalam praktiknya, banyak hotel masih menerapkan klausula tersebut dalam syarat dan ketentuan, namun ketentuan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat menghapus kewajiban hotel apabila terbukti lalai. Penelitian ini juga menemukan bahwa hotel tetap bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kehilangan yang terjadi di lingkungan hotel, sementara pencantuman klausula tersebut dapat menimbulkan risiko sanksi administratif maupun pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Indonesia menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama, sehingga pelaku usaha hotel perlu menyesuaikan praktik kontraktualnya agar tetap patuh pada ketentuan hukum.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Dewa Ayu Putri Sukadana I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Luh Made Mirah Rahma Dewi Ni Komang Nayati Sukma Dewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Tri Devita Suari Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna Rafika Amalia