Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.609
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming JUSTISI Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Bakti Cendana: Jurnal Pengabdian Masyarakat PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Media Bina Ilmiah Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
EDUKASI DAN SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH ANORGANIK MELALUI BANK SAMPAH Putu Ayu Yukari Rantisari; Komang Arie Putri Triyandani; I Wayan Dharma Putra; I Gusti Agus Deni Diputra; Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM-IKP)
Publisher : FKIP Universitas Trilogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31326/jmp-ikp.v5i1.1202

Abstract

Pengabdian masyarakat ini  memiliki tujuan yaitu untuk adalah untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai sampah anorganik dan bank sampah  terutama sampah anorganik yang dihasilkan masyarakat di Desa Tajen yang dimana tujuannya mengubah pola masyarakat yang selama ini memandang sampah sebagai objek sampah dan tidak ada manfaatnya, berbeda dengan nilai dan kegunaan sampah. Pembangunan TPA tersebut juga akan meningkatkan perekonomian kotamadya. Pisahkan sampah rumah tangga menjadi sampah organik yang dapat digunakan sebagai kompos, sedangkan sampah anorganik rumah tangga disimpan di tempat pembuangan sampah untuk didaur ulang dan merupakan bahan yang dapat didaur ulang dan bernilai ekonomis . Selain itu, dengan pembangunan TPA, pemerintah daerah membantu mengumpulkan data masyarakat untuk pengelolaan sampah.  
Preventing The Illegal Trade of Smuggling Small Arms And Light Weapons (SALW) through UNPoA in Indonesia Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari; Putu Eva Ditayani Antari
Yustisia Jurnal Hukum Vol 10, No 3: December 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v10i3.54717

Abstract

Action is needed to combat the illegal trade of Small Arms and Light Weapons (SALW) because transnational crime is not easy to commit. However, internal conflicts make Indonesia more vulnerable to firearms smuggling, considering its geographical conditions and weak supervision at the border. Consequently, the government cooperates with neighboring countries to maintain national integrity and safety. Also, the government is active in the international regime to deal with illegal trade of SALW through the United Nations Program of Action. This study is legal research by incorporating primary, secondary, and tertiary data. The results showed that Indonesia's position in the United Nations Program of Action helps prevent firearms smuggling and increase capacity-building assistance.Furthermore, the government collaborates with the Ministry of Foreign Affairs and amends and revises Law Number 8 of 1948 concerning Registration and Granting of Permits for the use of Firearms to prevent illegal trade of SALW. In the regional scope, similar collaboration is also conducted with Southeast countries. This is supported by implementing the PoA to Combat Transnational Crime by holding the ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). In the international scope, the United Nations Convention Against Transnational Crime and its three protocols were introduced to eradicate the illegal trade of SAWL.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI PENDAMPINGAN PSIKOLOG FORENSIK Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p01

Abstract

Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum, merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kehawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum. Penyebab munculnya perilaku agresif seorang anak adalah situasi yang tidak menyenangkan atau menganggu buat si anak, dan adanya faktor individual dan situasional yang dapat saling berinteraksi mempengaruhi kondisi internal seorang anak. Proses pemeriksaan tindak pidana terhadap anak tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa, peran seorang psikolog forensik sangat dibutuhkan guna melakukan otopsi psikologi dengan merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan mental si anak. Sehingga perlu dikaji lebih serius dan mendalam tentang faktor penyebab yang melatarbelakangi tindakan pidana yang dilakukan anak. Psikolog forensik juga dapat membantu polisi dengan melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental si anak saat melakukan tindak pidana. Sehingga kedepannya dapat meminimalisir kasus terjadinya kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menjawab permasalahan. Adapun hasil penelitian yakni (1) Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui diversi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice.(2) Pendampingan psikolog forensik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan sejak anak diperiksa di kepolisian sampai anak tersebut menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mengantisipasi penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan selama menjalani proses hukum, peran psikolog forensik cukup penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan, termasuk mendorong agar anak mendapatkan proses penyelesaian perkara diluar mekanisme pidana konvensional.
A A Progressive Criminal Law View Regarding Criminal Liability In Robotic Crimes Mas Tri Wulandari Ni Gusti Agung Ayu
VYAVAHARA DUTA Vol 18 No 2 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Industrial Revolution 4.0 era has produced many advanced technological innovations. One of the results of advanced technology resulting from the Industrial Revolution 4.0 which is widely used in Society 5.0 is robotic technology. Apart from the trend of using robots and their positive impacts, robots can also have negative impacts. Robots can be a tool, even a perpetrator of crime. This research will focus on the progressive criminal law view of criminal liability in robotic crimes. The results of this research are that three accountability approaches can be applied, namely through proportional, strict and direct liability. Through a clear legal framework regarding criminal liability resulting from robot crimes, the law becomes responsive to developments in the current era. Apart from that, the law can also function as "social engineering" in that it encourages legal entities or AI makers to be more careful and careful in building systems so that the AI ​​system which is an important basis for making robots does not cause robots to act in ways that can attack, injure, or endanger other parties.
ISTRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 4: Nopember 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cases of Domestic Violence (hereinafter written KDRT) are a form of crime that occurs in society. Violent crime is essentially a manifestation of human behavior. This violence is understood as gender-based violence or gender violence. This concept actually refers to the subordinated position of women because the relationship between the two reflects powerless and powerful, in other words, there is an imbalance of power between women and men. Wives tend to be victims of domestic violence, and repetition of violence tends to be experienced by a wife. Under certain conditions, a wife can fight back and commit domestic violence against other family members within the household. An outside non-legal approach is needed to handle it. In addition to the victimological approach, as a way to solve and or overcome the crime of domestic violence, an approach from the aspect of criminology is also needed. Because criminology can be a bridge for crime prevention efforts as well as providing preventive ammunition. Classical Criminology with its penalizing ammunition, Positivistic Criminology with criminal etiology (looking for the causes of crime) and critical criminology with criminal sociology will very likely contribute to efforts to minimize cases of domestic violence
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI ERA MEDIA SIBER SUATU KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 1 (2024): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v10i1.76406

Abstract

The cyber media phenomenon has had a major impact on the world of the press, both in terms of access to information and in maintaining journalistic integrity. However, this phenomenon also brings new challenges, especially regarding acts of defamation by the press through cyber media. This raises questions regarding the criminal liability that must be borne by the press in these cases. Using normative legal research methods, the author analyzes relevant laws and regulations, including the Press Law, ITE Law, and general criminal law. In this research, the author reviews various relevant laws and regulations and presents case study analysis related to hoaxes, radicalism and insults on social media. The research results show the need for more effective efforts in dealing with press crimes that harm the reputation and good name of individuals or groups. From the conclusions drawn, it appears that criminal liability for acts of defamation by the press in the context of cyber media is a complex issue. The need for revision and improvement of related laws and regulations, increased supervision and enforcement of the law, as well as public awareness and legal literacy are the suggestions proposed in this article.
LEGAL PROTECTION OF CONSUMER PERSONAL DATA PEER TO PEER LENDING THROUGH FINANCIAL TECHNOLOGY IN INDONESIA: AN APPROACHED OF COMPARATIVE STUDY Putu Eva Ditayani Antari; Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v10i2.83167

Abstract

The development of Fintech cannot be ignored and needs to be managed so that it can provide maximum benefits for the benefit of society. Because in practice there are parties who are harmed, there are more and more cases of protection of consumer personal data, it is interesting to study further about legal protection of consumer data security in the Fintech business in Indonesia, especially in this study, namely Fintech Peer for Peer Lending. Currently cases of misuse of personal data in Indonesia are still high. Efforts to address legal protection issues for Fintech consumer personal data are contained in POJK Number: 1/Pojk.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and regarding what data must be protected has also been regulated in SOJK Number 14/Seojk.07/2014 concerning Confidentiality and Security of Data and/or Consumer Personal Information, and SOJK Number 18/Seojk.02/2017 Concerning Information Technology Governance and Risk Management in Information Technology-Based Borrowing Services. The existence of these regulations is still not able to resolve personal data issues, so the government makes Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection. The problem approach method used in this research is normative juridical. The source of legal materials in this study uses secondary materials as the main materials. The method of collecting legal materials by means of library research, was analyzed using a qualitative approach to secondary legal materials. The author's recommendations for further research related to the personal data supervisory agency which is currently still in the process of being formed, the author suggests studies related to the authority and role of the personal data monitoring agency in Indonesia.
Penguatan Desa Wisata Berbasis Ekobudaya Melalui Edukasi TOGA Bagi Anak di Desa Apuan Bangli Wardani, Kadek Devi Kalfika Anggria; Jaya, Krisna Adi; Gorda, Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Vol 6, No 4 (2023): Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstormin
Publisher : Politeknik Harapan Bersama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30591/japhb.v6i4.4909

Abstract

Desa Apuan Kecamatan Susut merupakan Desa wisata di Kabupaten Bangli dengan potensi alam dan budaya yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Salah satu potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah mengenai tradisi penggunaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). TOGA secara turun temurun telah dipercaya oleh masyarakat Desa Apuan sebagai salah satu alternatif pengobatan yang efektif dan ekonomis. Meski demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pengetahuan mengenai TOGA di Desa Apuan tdiak merata dan semakin menurun. Hal tersebut ditunjukkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat lokal mengenai pemanfaatan TOGA,  khususnya di kalangan anak-anak. Pemberian edukasi menjadi salah satu cara dalam memperkenalkan serta mendorong pemanfaatan TOGA sebagai obat herbal. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak-anak di Desa Apuan, Bangli mengenai pemanfaatan TOGA. Sosialisasi menjadi metode  yang diterapkan dalam pemberian edukasi terhadap pengenalan TOGA, jenis, ciri dan manfaat TOGA sebagai upaya meningkatkan pengetahuan para siswa di Desa Apuan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman anak-anak di Desa Apuan mengenai TOGA. Hal tersebut tampak dari adanya perubahan perilaku anak-anak yang dapat mengenali dan membedakan jenis tanaman obat serta memahami manfaat TOGA. 
Peningkatan Efektifitas Layanan TPS Di Kelurahan Renon Melalui Post Pelayanan Bantu Masyarakat Wardani, Kadek Devi Kalfika Anggria; Darmayanti, Desy; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri
Bakti Cendana Vol 7 No 2 (2024): Bakti Cendana: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/bc.7.2.2024.171-182

Abstract

Renon Subdistrict frequently experiences long queues at polling stations (TPS) during elections. One contributing factor to this issue is that 50% of the community does not receive the C-notification letter. Ultimately, this problem leads to delays in the completion of elections in Renon Subdistrict. In response to these findings, the proposed solution from the service team is to establish a Community Assistance Service Post. The Community Assistance Service Post functions as a place where residents can check whether they are registered on the voter list (DPT) and are eligible to vote in Renon Subdistrict. The goal is to prevent long queues and reduce abstentions caused by residents who do not receive the C-notification letter. The method used in this community service activity is descriptive analysis with a qualitative approach involving interviews with relevant stakeholders, literature studies, and field observations. The result of this service is the prevention of long queues during elections and a reduction in voter abstention. Recommendations include collaborating with internet service providers for network support and continuing to improve the Community Assistance Service Post in future elections.
Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Pembelanjaan melalui e-commerce untuk Masyarakat Banjar Mandala Desa Yang Batu Mahadewi, Kadek Julia; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 3 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijaya Kusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i3.442

Abstract

Era digital saat ini memberikan dampak kemajuan dalam usaha perdagangan. Hal ini ditunjukkan dengan pesatnya pembelanjaan melalui e-commerce oleh konsumen karena dianggap lebih efektif dan efisien. Kemudahan yang diberikan mengakibatkan banyaknya transaksi perdagangan, tetapi sekaligus muncul ekses berupa praktik penipuan yang dilakukan pelaku usaha dalam menawarkan produknya dalam platform e-commerce, seperti ketidaksesuaian dengan warna, kesalahan pengiriman, dan tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Artikel ini menguraikan tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi perlindungan hukum dalam pembelanjaan online untuk masyarakat Banjar Mandala Desa Yang Batu. Tujuan sosialisasi ini agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa ketentuan dalam pasal 4 dan 5 UUPK (Undang undang Perlindungan Konsumen) sebagai sarana perlindungan akan konsumen dalam menangani masalah pembelanjaan, serta memberikan penjabaran tugas dari konsumen dan pelaku usaha dalam UUPK. Adanya sosialisasi ini sebagai bentuk sarana edukasi akan penyebaran ekosistem digital.
Co-Authors Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Desy Darmayanti Dewi, Dewa Ayu Susanti Fauzi, Shellby Sabrina I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agus Deni Diputra I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Komang Ary Dharma Putra I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana I Wayan Dharma Putra Jaya, Krisna Adi Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Kadek Julia Mahadewi Ketut Arya Amanta Wiguna Komang Arie Putri Triyandani Luh Putu Yeyen Karista Putri Maharani, Luh Arini Yulia Maharani, Sandrina Darma Ni Komang Tria Ayumi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Arswati Puspanegara, I Gusti Ngurah Dwi Putra, I Made Bagus Aldi Marantika Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putri, Putu Siska Rudiana Putu Ayu Yukari Rantisari Putu Sherly Chandra Sasmitha Tajuddin, Hanifah Haydar Ali Trisnayanti, Ni Komang Kumala Wikantari, Ida Ayu Putu Withnall, Eric Gordon