Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Ethics and Law Journal: Business and Notary SUMUR ( Jurnal Sosial Humaniora) Journal of Maritime Policy Science Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Ilham Yuri Nanda
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Peranan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Denny Amansyah; Ilham Yuri Nanda; Imam Syahid
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.51

Abstract

This study aims to determine the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City and to find out what are the inhibiting factors in empowering people with disabilities in Pekanbaru City. The indicators used include the Facilitative Role, the Educational Role, the Representative Role, and the Technical Role. This research was conducted at the Pekanbaru City Social Service using descriptive qualitative research methods. Data collection using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City cannot be said to be effective due to several indicators, such as the facilitative role and technical role in which data collection on persons with disabilities has not been carried out evenly and the representational role in which there is still a lack of cooperation with other parties outside in empowering people with disabilities, but in terms of education indicators are going well because all forms of socialization have been carried out by which later can help Pekanbaru City Social Service even has collaborated with PPDI to socialize and carry out activities related to empowering people with disabilities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru tersebut. Indikator yang digunakan meliputi Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Respresemtasional, Peran Teknis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial  Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan efektif dikarenakan di beberapa indikator, seperti peran fasilitatif dan peran teknis yang mana pendataan penyandang disbilitas belum terlaksana secara merata dan peran representasional yang mana masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, namun dalam indicator edukasi berjalan dengan baik karena segala bentuk sosialiasi telah dilakukan yang nantinya dapat membantu bahkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga telah bekerjasama dengan Pihak PPDI mensosialiasikan serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat disabilitas. Kata kunci: Peran, Disabilitas, Pemberdayaan
ADAPTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) OLEH GENERASI BABY BOOMERS DAN GENERASI X DI KABUPATEN KAMPAR Mhd Rafi Yahya; Amri Hakim; Ilham Yuri Nanda
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 2 (2024): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i2.5006

Abstract

After the establishment of policies related to the digitization of Identity Cards in Kampar Regency, the government needs cooperation and community participation. The government needs to pay attention to the people who will accept the ID card digitization policy seen from generational differences. The Baby Boomers and X generations in the development of digitization technology can be divided into four categories based on internet usage: 1) internet illiterate, 2) master but not reliable, 3) rely blindly, and 4) rely but not master. These categories indicate the level of ability and dependence of these generations on the internet as a source of information. Based on the phenomenon of the habits of the Baby Boomers and Generation X who are not sensitive to the presence of technology, this study aims to see how digitalization for the Baby Boomers and Generation X generation in Kampar Regency in adapting and accepting the development of digitalization technology by the government. This research uses a qualitative method by involving Baby Boomers and Generation X people in Kampar Regency as informants in this research. Data collection in the study used purposive sampling. The results of this study are the adaptation of the Baby Boomers and Generation X to the adaptation of Digital Population Identity The Baby Boomers generation tends to face greater challenges in adaptation, with education level and type of employment playing a crucial role. Those who work in digitized environments or have higher education show better adaptation, while those who work in traditional sectors or have lower education experience greater difficulties. On the other hand, Generation X shows greater flexibility and willingness to adapt, driven by an awareness of the importance of technology in modern work. Although education level is also influential in Generation X, the adaptation gap is not as wide as in the Baby Boomers. Both generations recognize the potential benefits of Identity.
Analisis Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kampar Ilham Yuri Nanda; Yahya, MHD Rafi; Fitriyah; Teguh Yuwono
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.168

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat menyikapi kasus Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang mengkonsepkan kebijakan physical disntancing atau pembatasan sosial berskala besar baik dipusat maupun daerah. Masalah difokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar dalam menangani kasus Covid-19. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Jeff dan Shah dari teori ini akan dapat dilihat bagaimana perspektif masyarakat atas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dan data-data dikumpulkukan melalui penyebaran kuesioner atau angket dan diperkuat oleh wawancara dari skateholder serta dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat reaksi Kabupaten Kampar kurang setuju dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ketidak setujuan masyarakat Kabupaten Kampar didominasi pada rentan usia 30 tahun ke bawah yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kesehatan yang didasari dengan rasa egois serta temuan ini melihat reaksi publik yang menuai kritikan yang perlu dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kampar karena masih dianggap menjadi batasan bagi masyarakat yang menghambat perekonomian, pendidikan
Edukasi Konsep Kepemimpinan Islam dalam Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula Yahya, MHD. Rafi; Putra, Rizal Effendi; Satria, Budi; Nanda, Ilham Yuri
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v5i1.2245

Abstract

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata bahwa demokrasi masih berlaku pada sebuah organisasi atau negara. Di Indonesia Pemilihan diselenggarakan mulai dari tingkat kepala negara sampai kepada kepala desa. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan umum untuk kepala daerah tahun 2024. Berdasarkan data KPU pemilihan umum untuk kepala daerah kali ini akan didominasi oleh generasi Z dan milenial sebagai pemilih dominan secara kuantiti. Bagi banyak generasi Z yang terdiri dari pemilih pemula dan swing votter yang sudah memiliki hak suara perlu dibekali dengan knowladge yang benar dalam konteks Pemilukada. Bagaimanapun kontribusi mereka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil kontestasi ini. Namun, kurangnya edukasi politik di kalangan pemilih pemula menjadi tantangan besar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi konsep demokrasi dan kepemimpinan Islam pada siswa SMA Muhammadiyah Bangkinang, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan pelatihan agen perubahan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep demokrasi dan kepemimpinan Islam, serta partisipasi aktif mereka dalam mencegah praktik-praktik negatif dalam pemilu. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil menciptakan generasi muda yang lebih siap dan bertanggung jawab sebagai pemilih.
Evaluasi Program Bantual Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi kasus; Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar) Yahya, MHD. Rafi; Nanda, Ilham Yuri Nanda
SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fiddunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/sumur.v3i1.1341

Abstract

Penelitian ini ingin melihat bagaimana Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterapkan di Kelurahan Langgini, Kabupaten Kampar untuk menangani masyarakat yang terdampak COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan program yang diterapkan dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) apakah tepat sasaran dan sesuai aturan dan harapan masyarakat. Teori yang dijadikan dasar analis teori Efektivitas pada program Bantuan Sosial Tunai (BST). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Kualitatif Deskriptif.  Penelitian ini menemukan hasil pada; Ketepatan Sasaran yang belum sesuai dengan kriteria; Sosialisasi yang belum efektif karena masih banyak yang belum mengetahui; Bantuan BST belum dapat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang terdampak; Peamantauan Program yang hanya fokus pada pendataan dan distribusi yang perlu diperluas untuk memastikan bantuan digunakan secara efektif. Dengan adanya hasil ini diharapkan adnaya evaluasi menyeluruh dan perbaikan bekerlanjutan agar lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak yang signifkan bagi masyarakat yang paling membutuhkan
Optimalisasi Model Layanan Hybrid IKD Sebagai Alternatif Kebijakan di Wilayah Sulit di Kabupaten Kampar Yahya, MHD. Rafi; M Fajar Anugerah; Ilham Yuri Nanda
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.682

Abstract

This study aims to examine the optimization of the Digital Identity (IKD) hybrid service model as an alternative policy to accelerate the digital transformation of population administration services in the difficult areas of Kampar Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation of relevant stakeholders. Purposive and snowball sampling techniques were used in selecting informants. The results of the study indicate that a hybrid service model that combines digital and manual services based on mobile services can be an adaptive solution to overcome the constraints of limited internet access, low digital literacy, and limited resources in the implementation of the IKD policy. However, the implementation of this model still faces challenges related to infrastructure readiness, budget support, and uneven community participation. This study emphasizes the importance of synergy between the central and regional governments, the empowerment of village officials, and digital literacy campaigns to improve service effectiveness. This hybrid model provides flexibility as an inclusive approach to ensuring access to valid population documents for the entire community, especially in remote areas.
PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI RUANG DIGITAL: STUDI TENTANG PKS, NASDEM, DAN PAN Imam Syahid; Ilham Yuri Nanda; Denny Amansyah; Reyva Alviona Fernanda Priskilla; Melina Rosyida
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.846

Abstract

ABSTRACT Political party institutionalization in Indonesia is often understood through formal indicators and quantitative scores, while the way institutionalization is displayed in organizational practice and digital public space has received far less attention. This article addresses that issue by using the 2024 BRIN Political Party Institutionalization Index (IPPP) as an entry point to examine how parties with high institutionalization scores present their identity, structure, and organizational continuity. The study employs a qualitative-interpretive approach based on secondary data drawn from party statutes and bylaws, official websites, and official social media accounts of the three parties with the highest IPPP scores: the Prosperous Justice Party (PKS), the National Democratic Party (NasDem), and the National Mandate Party (PAN). The analysis uses Randall and Svåsand’s framework of party institutionalization, particularly the dimensions of systemness, value infusion, decisional autonomy, and reification. The findings show that all three parties demonstrate relatively strong institutionalization, but through different patterns. PKS tends to display a more coherent form of institutionalization linking values, organizational structure, and communication. NasDem shows a pattern more strongly grounded in organizational effectiveness, continuity of political narrative, and the centrality of leadership figures. PAN, by contrast, occupies a more moderate position by combining structural stability, leadership symbolism, and institutional openness. This study argues that high institutionalization scores do not necessarily indicate a uniform model of party institutionalization. Instead, digital space is better understood as an arena through which party institutionalization is represented, negotiated, and made visible, rather than merely as a channel for political communication. Keywords: Political Party Institutionalization, Digital Space, Party Social Media, Party Websites, IPPP ABSTRAK Pelembagaan partai politik di Indonesia umumnya lebih sering dipahami melalui ukuran formal dan skor kuantitatif, sementara bagaimana pelembagaan itu ditampilkan dalam praktik organisasi dan ruang publik digital masih relatif jarang dibaca secara lebih dekat. Artikel ini berangkat dari persoalan tersebut dengan menempatkan Indeks Pelembagaan Partai Politik (IPPP) BRIN 2024 sebagai titik masuk untuk memahami bagaimana partai-partai dengan skor pelembagaan tinggi menampilkan identitas, struktur, dan keberlanjutan kelembagaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), website resmi, serta media sosial resmi tiga partai politik dengan skor IPPP tertinggi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka pelembagaan partai dari Randall dan Svåsand, terutama pada dimensi systemness, value infusion, decisional autonomy, dan reification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga partai tersebut sama-sama memperlihatkan upaya pelembagaan yang relatif kuat, tetapi melalui corak yang berbeda. PKS cenderung menampilkan pelembagaan yang lebih koheren antara nilai, struktur, dan komunikasi organisasi. NasDem lebih menonjolkan pelembagaan yang bertumpu pada efektivitas organisasi, kesinambungan narasi politik, dan sentralitas figur kepemimpinan. Sementara itu, PAN menunjukkan pola yang lebih moderat dengan memadukan stabilitas struktural, simbol kepemimpinan, dan keterbukaan kelembagaan. Artikel ini menunjukkan bahwa skor pelembagaan yang tinggi tidak selalu menunjuk pada model pelembagaan yang seragam, dan bahwa ruang digital lebih tepat dibaca sebagai arena representasi pelembagaan partai daripada sekadar saluran komunikasi politik. Kata kunci: Pelembagaan Partai Politik, Ruang Digital, Media Sosial Partai, Website Partai, IPPP
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI KEBERADAAN BAKAMLA RI (INDONESIA COAST GUARD) DENGAN TOLOK UKUR INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL (IKLN) Rinaldo Dwi Putra; Sayed Fauzan Riyadi; Ilham Yuri Nanda; Anza Ronaza Bangun; Euis Ammelia
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.856

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penguatan strategis terhadap tata kelola keamanan laut melalui optimalisasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola wilayah yurisdiksinya, di mana stabilitas keamanan laut menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Sebagai leading sector, Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) memiliki peran krusial dalam menyinergikan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan relevansi antara parameter IKLN dengan perlindungan sumber daya maritim. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan dimensi kepastian hukum dalam IKLN tidak hanya meningkatkan standar keamanan regional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyelamatan pendapatan negara. Keamanan laut yang stabil secara langsung berkontribusi pada peningkatan kas negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan, dan investasi. Dengan demikian, sinkronisasi kinerja Bakamla RI dan standarisasi IKLN menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan paradigma Ekonomi Biru yang berkelanjutan di Indonesia.
Explaining Student Intention to Use E-Learning Policy in Coastal and Archipelagic Regions: The Role of Facilitating Conditions and Trust Dedy Afrizal; H. Hildawati; Ilham Yuri Nanda; Dina Purnamasari; M. Tazri; Latifah Gusri; Ida Rahayu; Yusuf Velandi
Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format Vol. 6 No. 3 (2026): May - July
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grmilf.v6i3.2261

Abstract

The digitalization that has occurred has changed the way universities in Indonesia implement the learning process. The government's push for e-learning the best solution for students and lecturers to carry out their learning activities. The emergence of a series of innovative findings related to online learning would certainly provide the government with insight into formulating regulations in the face for Students in the Coastal Area. The findings of research on the usage of information technology are not limited to universities as service providers, as well as on the student intentions of technology users. This paper will investigate how students intend to use e-learning in in the Coastal Area. Quantitative approach was conducted in Riau Island Province, involving 150 students. The main construct of the UTAUT Model, was studied and tested with Structural Equation Modeling. The results of the analysis show that only Facilitating Conditions and Trust have a positive and significant effect on the intention to use e-learning. The study suggests to government should prioritize improving the equitable distribution of technological infrastructure and internet accessibility, particularly in coastal areas, small islands, and border regions within the Riau Islands Province.
Efektivitas Pelayanan Administrasi di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Yesica Natalia Sinaga; Ilham Yuri Nanda; Tety Indrianty
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan administrasi di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung  dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, melibatkan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Arsiparis Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah berjalan secara efektif, yang tercermin dari kejelasan pembagian tugas berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2024, penggunaan sistem administrasi berbasis digital seperti aplikasi SRIKANDI, e-Kinerja, dan SIPD, serta hasil penilaian kinerja pegawai yang umumnya berada dalam kategori baik. Namun demikian, efektivitas pelayanan masih terhambat oleh keterbatasan jumlah pegawai di beberapa subbagian, tingginya beban kerja administrasi, kebutuhan peningkatan kompetensi digital, serta gangguan pada infrastruktur teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai beban kerja, pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung sistem administrasi berbasis elektronik yang lebih optimal.
Co-Authors Amri Hakim Anza Ronaza Bangun Budi Satria Dedy Afrizal Denny Amansyah Dicky Novalino Dina Purnamasari Euis Ammelia Fitriyah Fitriyah H. Hildawati Ida Rahayu Imam Syahid Lamidi Lamidi Latifah Gusri M Fajar Anugerah M Tazri Melina Rosyida Putra, Rizal Effendi Reyva Alviona Fernanda Priskilla Rinaldo Dwi Putra Sayed Fauzan Riyadi Teguh Yuwono Tety Indrianty Yesica Natalia Sinaga Yusuf Velandi