Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series : Sharia Economic Law

Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Pembayaran Penyewaan Kamar Kos Sebelum Jatuh Tempo Syalsya Elsa Fadillah; Ramdan Fawzi; Panji Adam Agus Putra
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.157 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.223

Abstract

Abstract. Muamalah activities have become one of human habits. One of the muamalah interactions is renting. Ijarah leases, can be said to be valid depending on the fulfillment of the pillars and terms of the transaction, which can be seen from the elements of the contract in the relationship between Ijab and Kabul. Ijarah contract is a form of exchange whose object is in the form of benefits accompanied by certain rewards. Sigat in the implementation of the Ijarah contract renting a boarding room on Jl. Jalaprang Bandung can be done in writing, verbally, actions and gestures. In this study, those who rented a boarding house on Jalan Jalaprang there were several that were not in accordance with the pillars and conditions of Ijarah. For example, the boarding house owned by Mrs. Linda and Mr. Agam who collects the payment system before it is due, this makes the tenants feel disadvantaged. This study aims to 1) determine the payment system for renting a boarding house on Jalan Jalaprang 2) find out the fiqh muamalah analysis of the payment system for renting a boarding house on Jalan Jalaprang. The approach in this study is a sociological juridical approach and uses field research data types. Data collection techniques used by means of observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis used in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research on the boarding house owned by Mrs. Linda and Mr. Agam, the payment is not valid, because in fiqh muamalah prohibits renting a boarding house if there is an element of ambiguity or commonly called gharar, and there are parties who feel aggrieved. Abstrak. Kegiatan muamalah sudah menjadi salah satu dari kebiasaan manusia. Salah satu yang menjadi interaksi muamalah yaitu sewa menyewa. Ijarah sewa menyewa, dapat dikatakan sah tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi, yang dapat dilihat dari unsur akad dalam pertalian antara ijab dan kabul. Akad Ijarah adalah bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat yang disertai imbalan tertentu. Sigat dalam pelaksaan yang dilakukan akad Ijarah sewa menyewa kamar kos di Jl. Jalaprang Bandung dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, perbuatan dan isyarat. Dalam penelitian ini yang sewa menyewa yang lakukan tempat kos di Jalan Jalaprang ada beberapa yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat Ijarah. Seperti contohnya kosan milik Bu Linda dan Pak Agam yang melakukan penagihan sistem pembayaran sebelum jatuh tempo, hal ini menjadikan penyewa merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui sistem pembayaran dalam sewa menyewa yang dilakukan pada kos di Jalan Jalaprang 2) mengetahui analisis fikih muamalah sistem pembayaran penyewaan kamar kos di Jalan Jalaprang. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan jenis data penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi , wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian kosan milik Bu Linda dan Pak Agam dalam pembayaran itu tidak sah, karena dalam fikih muamalah melarang sewa-menyewa kamar kos apabila terdapat unsur ketidakjelasan atau biasa disebut gharar, serta adanya pihak yang merasa dirugikan.
Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Penghasilan dari Game Online dan Pengaruhnya pada Perilaku Manusia Fayza Ikhrom; Ramdan Fawzi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.076 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.232

Abstract

Abstract. According to fiqh muamalah, buying and selling transactions occur when there is a will between two or more parties to transfer an asset or object by way of exchanging, namely giving up the goods being traded and receiving the price in return for the delivery of the goods in harmony and conditions determined by fiqh muamalah. To analyze how fiqh muamalah views online games that can provide income to the players, the research method used is using a questionnaire, online games can cause waste because in the game other than someone will get a prize at the end, before that they also have to spend their income to purchase items specific to the game being played. Abstrak. Menurut Fiqh muamalah, transaksi jual beli terjadi adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbalikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan rukun dan syarat ditentukan oleh fiqh muamalah. Untuk menganalisis bagaimana fiqh muamalah memandang game online yang dapat memberi penghasilan kepada para pemainnya,metode penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner, game online dapat menimbulkan pemborosan karena dalam game tersebut selain seseorang akan memperoleh hadiah diakhir ,sebelum itu mereka juga harus menghabiskan pendapatan mereka untuk pembelian item tertentu dari game yang dimainkan tersebut.
Analisis Perbandingan Akad untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Muhammad Fakhri Mubarok; Ramdan Fawzi; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.127 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.516

Abstract

Abstract. Limited funds make families or individuals who want to own housing unable to buy in cash, in this case Islamic banks are here to assist in financing home ownership. Islamic banks in Indonesia have various kinds of credit products for home mortgage, also in Indonesia fatwa have various guidelines for financing home ownership by the DSN-MUI, public can choose the contract schematic that will be applied in the application for home ownership financing, from the types of financing contract guidelines that DSN-MUI publish, in writing this thesis will discuss three contracts including the istishna contract, musyarakah mutanaqisah contract, and the ijarah maushufah fi dzimmah contract, which of these contracts can be beneficial for both parties. The purpose of this study consists of two points, first, to determine the implementation of home mortgage and second, to determine the comparison of istishna, musyarakah mutanaqisah, and ijarah maushufah fi dzimmah contracts. The research method used is a comparative method, a research method to find out whether or not there are differences in the variables studied. There are two types of data, study of literature and documentation with qualitative data analysis. The results show that in implementing home mortgage, customers need to meet the conditions in applying for home mortgage before a contract is decided, banks as provider of home mortgage providers need to assess their customers with certain requirements or instruments in order to minimize the occurrence of adverse risks. Based on the comparison of contracts, musyarakah mutanaqisah is a contract that is more profitable for the customer as the recipient of financing and for the islamic financial institution as a distributor of financing funds for home ownership. Abstrak. Keterbatasan dana membuat keluarga atau individu yang ingin memiliki hunian tidak dapat membeli secara tunai, dalam hal ini bank syariah hadir untuk membantu dalam pembiayaan pemilikan rumah. Bank syariah di Indonesia memiliki berbagai macam produk kredit untuk pemilikan rumah (KPR), juga fatwa di Indonesia memiliki berbagai macam pedoman pembiayaan pemilikan rumah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, masyarakat dapat memilih skema akad yang akan diterapkan dalam pengajuan pembiayaan pemilikan rumah, dari berbagai macam pedoman akad pembiayaan yang DSN-MUI terbitkan, dalam penulisan skripsi ini akan membahas tiga akad diantaranya yaitu, akad Istishna, Musyarakah Mutanaqisah, dan akad Ijarah Maushufah fi dzimmah, diantara akad-akad tersebut akad mana yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini terdiri dari dua poin yaitu Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan kredit pemilkan rumah dan Kedua, untuk mengetahui perbandingan akad Istishna, Musyarakah mutanaqisah, dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu metode penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak pada variable-variable yang diteliti. Jenis data terdiri dari dua jenis yaitu data literatur (Studi Pustaka) dan dokumentasi dengan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kredit pemilikan rumah nasabah perlu memenuhi tahap-tahap dalam pengajuan kredit pemilikan rumah sebelum suatu akad diputuskan, bank selaku pemberi kredit pemilikan rumah perlu menilai nasabahnya dengan persyaratan atau instrument tertentu agar meminimalisir terjadinya risiko yang merugikan. Berdasarkan perbandingan akad, musyarakah mutanaqisah sebagai akad yang lebih menguntungkan bagi pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan maupun pihak lembaga keuangan syariah sebagai penyalur dana pembiayaan untuk pemilikan rumah.
Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Walikota No.18 Tahun 2018 di Baznas Kota Cimahi Amila Vindi Oktaviana; Ramdan Fawzi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10543

Abstract

Abstract. The purpose of this study is to examine in more depth the management of professional zakat and also in the review of Islamic law and also look at the PERWALI Cimahi. The research method used is a normative qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, and secondary data referring to books, journals that will complement the results of existing interviews. Baznas Kota Cimahi already manages professional zakat in accordance with Islamic Law as stated by a 2003 fatwa collecting from salaries, and is also collected in accordance with opinions with a nishab of 2.5%. There are also several health, educational, humanitarian, economic, da'wah and advocacy programs for the distribution and utilization of zakat to people who are entitled to receive zakat 8 mustahik in accordance with the Qur'an Surat At-Tawbah verse 6. Baznas Kota Cimahi already manages professional zakat. Baznas Kota Cimahi has managed professional zakat in accordance with the Mayor of Cimahi City Number 18 of 2018, namely collecting according to Article 6 ASN who has income that has reached nishab must issue professional zakat, the income of civil servants for 1 (one) year that reaches nishab. Then collect the amount / nishab In accordance with Article 9, the amount of professional zakat collected is 2.5% (two point five percent) of the income received by ASN every month. Then report the results of collecting professional zakat, infaq, and shodaqoh from ASN Cimahi City local government to the Mayor through the Regional Secretary. Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat profesi dan juga dalam tinjauan hukum Islam dan juga melihat dalam PERWALI Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif normatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, dan data sekunder mengacu pada buku, jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara yang ada. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi sesuai syariat Hukum Islam seperti yang disebutkan oleh fatwa tahun 2003 menghimpun dari gaji, dan juga dipungut sesuai dengan pendapat dengan nishab 2,5 %, juga diadakannya beberapa program kesehatan, pendidikan, kemanusiaan,ekonomi,dakwah dan advokasi untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat 8 mustahik sesuai dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 6. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi sesuai dengan PERWALI Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2018 yaitu menghimpun sesuai Pasal 6 ASN yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nishab harus mengeluarkan zakat profesi, penghasilan ASN selama 1 (satu) tahun yang mencapai nishab. Lalu memungut dengan besaran/ nishab Sesuai Pasal 9 besaran zakat profesi yang dipungut sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan yang diterima ASN setiap bulan. Lalu melaporkan hasil pemungutan zakat profesi, infaq, dan shodaqoh dari ASN Pemerintah daerah Kota Cimahi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.