Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisi Hak Asuh Anak akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam M. Vhize Jenna Afif El Imami; Amrullah Hayatudin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1206

Abstract. Divorce is the last resort of a husband and wife relationship that cannot be saved even in various ways. The dissolution of marriage due to divorce will lead to various obligations that must be carried out by husband and wife, one of which is regarding hadhanah. Hadhanah for children who are not yet mumayyiz are cared for by the mother, if the child is an adult it is allowed to choose to join his father or mother. There was a case of hadhanah found in Kaliawi Village, the custody rights were transferred from the mother to the father due to the unstable economic condition of the mother since the Covid pandemic -19 in Indonesia. This study aims to determine child custody due to the Covid-19 pandemic in Kaliawi Village, Bandar Lampung City in terms of Islamic Family Law. This research is a qualitative research. This research took place in Kaliawi Village, Bandar Lampung City. Data collection was carried out using interviews and document studies. Data were analyzed using inductive and comparative methods. The results showed that the responsibility of parents who divorced their children in the Kaliawi Village, Bandar Lampung due to the Covid-19 pandemic, transferred the custody of the unmarried children from the mother to the father. The custody of the children due to the Covid-19 pandemic after the divorce in the Kaliawi Village, Bandar City Lampung contradicts the provisions of the Compilation of Islamic Law, namely Article 105 concerning Child Care, Article 149, and Article 156 concerning Consequences of Divorce. Abstrak. Perceraian merupakan jalan terakhir dari hubungan suami istri yang tidak dapat diselamatkan meskipun dengan berbagai cara. Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan bebagai kewajiban yang harus diemban suami istri salah satunya yaitu mengenai hadhanah. Hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibu, apabila anak sudah dewasa diizinkan memilih untuk ikut ayah atau ibunya.Terdapat kasus hadhanah yang ditemukan di Kelurahan Kaliawi, hak asuh tersebut dialihkan dari ibu kepada bapak dikarenakan kondisi perekonomian ibu yang tidak stabil sejak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tanggung jawab orang tua yang bercerai terhadap anak di Kelurahan Kaliawi Bandar Lampung akibat pandemi Covid-19 mengalihkan hak asuh anak yang belum mumayyiz dari ibu kepada ayah., Hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 pasca perceraian di kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 105 tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 149, dan Pasal 156 tentang Akibat Perceraian.

Analisis Penitipan Hewan Ternak Sapi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Sukmawan; Amrullah Hayatudin; Ira Siti Rohmah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5307

Abstract. Profit sharing is a method of cooperation used by capital owners and managers in Islam called a mudharabah contract. It is founded on the ideas of trust and mutual assistance. Cattle keeping for cattle was a common practice, as it was in Margalaksana Village, Bungbulang District. How is the routine of care for animals in the village of Margalaksana, Bungbulang District, Garut Regency? formulated as the problem? How does the practice of caring for cattle and other livestock in Margalaksana Village, Bungbulang District, Garut Regency, stand up to a muamalah fiqh analysis? The goal of this study is to provide a response to the aforementioned problem statement. Descriptive qualitative methodology is the research technique used. The findings of his investigation: Margalaksana's custom of caring for livestockA sort of collaboration based on kinship or mutual trust is known as Village in the Bungbulang District. Both the capital's owner and management are responsible for carrying out the terms of the contract; the owner gives the manager capital in the form of a female cow to take care of until the cow gives birth. The earned profit will be split in half, or 50%: 50%. The capital is in the shape of a cow, the profit is split among the parties in the form of a calf, and the loss is determined by the reason of the loss in a verbal agreement reached without the presence of any witnesses. Based on the analysis of the practice of caring for livestock in Margalaksana Village conducted using the muamalah fiqh. Abstrak. Akad Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam islam antara pemilik modal dan pengelola yang disebut bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong dan asas kepercayaan. Seperti yang terjadi di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang adanya praktek penitipan hewan ternak sapi. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik penitipan hewan ternak sapi di desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut? Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap praktek penitipan hewan ternak sapi di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas. Metode penelitian yang digunakana adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya : Praktek penitipan hewan ternak sapi di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang ini merupakan bentuk kerjasama yang didasarkan atas kekeluargaan atau saling percaya. Pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad yang disepakati di awal kontrak, pemilik memberikan modal berupa sapi betina kepada pengelola untuk di pelihara sampai sapi tersebut mempunyai anak. keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua atau 50% : 50%. Akadnya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan modalnya berupa sapi betina, keuntungan yang dibagi berupa anak sapi, sedangkan kerugian dilihat dari sebab terjadinya kerugian. Berdasarkan analisis fiqih muamalah terhadap praktek penitipan hewan ternak sapi di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang ini sudah sesuai dengan konsep akad mudharabah dalam fiqih muamalah

Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Muthiazahro Ulya; Amrullah Hayatudin; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7745

Abstract. Even though various institutions and laws have been formed that regulate marriage, underage marriages in the modern era are still common in various regions in Indonesia. For this reason, socialization is needed to prevent and reduce underage marriages. This research has a research objective, namely to find out some of the factors behind the occurrence of underage marriages in KUA Bandung Kulon District and the role of religious extension workers from KUA Bandung Kulon District in preventing underage marriages. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical research approach. This study has the conclusion that underage marriages at the KUA in Bandung Kulon District in 2021-2022 are among the highest in the city of Bandung based on the data the researchers found. Factors that cause underage marriages are the lack of socialization of the marriage law, differences in understanding with the community regarding the age limit for marriage according to Islamic religion and law, educational factors, parental factors, economic factors, matchmaking factors, customary and cultural factors and the child's own will factor. The impact of early marriage, including negative impacts and positive impacts. The role of the KUA extension agent is to socialize the prospective bride and groom who want to get married to build a good household, love each other and advance deliberations if they encounter problems, the guidance is in the form of socialization or coming when attending invitations and giving counseling to the Kajang community. The law on marriage regarding the age limit for marriage regarding the correct reproductive system and the dangers and working with local village youth leaders or village officials and other agencies. Abstrak. Meskipun telah terbentuk berbagai lembaga serta Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan, namun pernikahan di bawah umur pada era modern sekarang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan sosialisasi dalam mencegah dan mengurangi pernikahan di bawah umur. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bandung Kulon serta peran Penyuluh agama KUA Kecamatan Bandung Kulon dalam pencegahan Pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu Pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bandung Kulon tahun 2021-2022 termasuk paling tinggi di kota Bandung berdasarkan data yang peneliti temukan. Faktor penyebab terjadi pernikahan di bawah umur tersebut adalah Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan, Bedanya pemahaman dengan masyarakat tentang batasan usia menikah menurut agma Islam dan Undang-Undang, Faktor Pendidikan, Faktor Orang tua, Faktor Ekonomi, Faktor Perjodohan, Faktor Adat dan Budaya dan Faktor kemauan anak itu sendiri. Dampak dari pernikahan dini, diantaranya dampak negatif dan dampak positif. Adapun peran penyuluh KUA adalah melakukan sosialisasi kepada calon mempelai yang mau menikah untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepangkan musyawarah jika mendapati masalah,bimbingan tersebut berupa sosialisasi atau datang pada saat menghadiri undangan dan memberikan penyuluh kepada masyarakat kajang. Undang-Undang pernikahan mengenai batas usia nikah tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya dan bekerja sama dengan tokoh pemudah desa setempat atau perangkat desa maupun intansi lainnya.

Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Pernikahan Dini di Desa Jayaraga dan Dampak Bagi Pelakunya Muhammad Hikam Brilianto; Amrullah Hayatudin; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9552

Abstract. The theoretical framework used is Max Webber's social action theory, which explains that if an action can have an impact on other individuals, then that action can be said to be social action. And the theory of legal sociology, the impact of early marriage is one of the objects of legal sociology because early marriage is social behavior that is contrary to existing laws.The method used in this research is qualitative. The research conducted was field research directly conducted in Jayaraga Village. Data collection techniques in this research are interviews and documentation. Early marriage in Jayaraga village and its causal factors. The result is that there are 15 perpetrators of early marriage spread over 72 RTs. In addition, of the 15 couples of early marriage perpetrators, there are 5 couples who marry early because they are matched, and the rest marry early for economic reasons (eliminating the family's economic burden).From this study it can be concluded that the impact of early marriage on family harmony is that the family becomes disharmonious due to the immaturity of the mindset and there is no readiness in establishing a household. In legal sociology, the perpetrators of this early marriage cannot understand the rights and obligations as husband and wife to create a Sakinah mawaddah warahmah family. While the impact of early marriage on the fulfillment of maintenance is the transfer of responsibility to both parents, the perpetrators of this early marriage are not yet aware of the law because the fulfillment of maintenance should be the responsibility of the husband not the responsibility of both parents. Abstrak. Kerangka teori yang digunakan yaitu teori tindakan sosial dari Max Webber, yang menjelaskan jika suatu tindakan dapat berdampak terhadap individu lain, maka tindakan tersebut bisa dikatakan tindakan sosial. Dan teori sosiologi hukum, dampak pernikahan dini merupakan salah satu objek dari sosiologi hukum karena pernikahan dini adalah perilaku sosial yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang langsung di lakukan di Desa Jayaraga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Pernikahan dini di desa Jayaraga dan faktor-faktor penyebabnya. Hasilnya ada 15 pelaku pernikahan dini yang tersebar dalam 72 RT, Selain itu, dari 15 pasangan pelaku pernikahan dini ada 5 pasangan yang menikah dini oleh karena dijodohkan, dan selebihnya menikah dini oleh karena alasan ekonomi (menghilangkan beban ekonomi keluarga). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga adalah keluarga menjadi tidak harmonis dikarenakan faktor belum matangnya pola fikir dan belum ada kesiapan dalam menjalin rumah tangga. Secara sosiologi hukum pelaku pernikahan dini ini belum dapat memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan nafkah adalah adanya peralihan tanggung jawab kepada kedua orang tua, para pelaku pernikahan dini ini belum sadar akan hukum dikarenakan yang seharusnya pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab dari suami bukan tanggung jawab kedua orang tua.

Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014 Risma Octaviani; Amrullah Hayatudin; Asep Ramdan Hidayat
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1939

Abstract. In their use, not all cityception tools functioned as they should, as happened in Kampung Patrol, Ciamis Regency, there were cases of pregnancies that had to be aborted due to medical emergencies for the mother and the fetus in the womb. The MUI Fatwa and Government Regulation Number 61 of 2014 formulate reproductive health and permissibility in the practice of abortion. Researchers in their research formulated the following problem formulation: What are the legal provisions for abortion according to the MUI fatwa and Government Regulation No. 61 of 2014 concerning reproductive health; What is the practice of abortion in Patrol Village, Sukamantri District; What is the legal analysis of abortion due to the use of contraceptives according to the MUI fatwa and PP No. 61 of 2014; As for the purpose of this study is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using a qualitative descriptive analysis technique. The results of the researcher's research that in principle abortion is prohibited, but with the terms and conditions that abortion is allowed, namely as a result of medical indications and pregnancy due to rape. The practice of abortion carried out in Patrol Village as a result of the use of contraceptives which results in medical emergencies and genetic defects in the fetus. The practice of abortion resulting from the use of contraceptives that are not in accordance with the procedure, according to government regulations and the MUI fatwa, abortion due to medical indications is permissible. Abstrak. Dalam penggunaanya tidak semua alat kotrasepsi berfungsi sebagaimana mestinya, seperti halnya yang terjadi di Kampung Patrol Kabupaten Ciamis terdapat kasus kehamilan yang harus dilakukan tindakan aborsi akibat terjadi kedaruratan medis pada ibu dan janin yang di kandung. Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 merumuskan tentang Kesehatan reproduksi dan kebolehan dalam praktek aborsi. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana ketentuan hukum aborsi menurut fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi; Bagaimana praktek abosi di Kampung Patrol Kecamatan Sukamantri; Bagaimana analisis hukum aborsi akibat penggunaan alat kontrasepsi menurut fatwa MUI dan PP No 61 Taun 2014; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan secara prinsip aborsi dilarang namun karena indikasi medis dan akibat kehamilan akibat pemerkosaan diperbolehkan ; praktek aborsi yang terjadi di kampung patrol yang di akibatkan dari kesalahan penggunaan kontrasepsi yang mengakibatkan adanya cacat genetik dan kedaruratan medis; praktek seperti demikian menurut fatwa mui dan pp nomor 61 tahun 2004 membolehan melakukan tindakan aborsi.

Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT pada Perkara Cerai Gugat Agil Fatkhurohmah; Muhamad Yunus; Amrullah Hayatudin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.2154

Abstract. There are many cases of domestic violence that occur and the majority of victims are women. The women who are victims of domestic violence are the most dominant in carrying out divorce proceedings in the Religious Courts. Divorce contested at the Bandung Religious Court occupying the position of the highest case filed. This study analyzes domestic violence which is processed in the Religious Courts, the forms of legal protection that are carried out when dealing with domestic violence in legislation and the forms of legal protection that are carried out in the Agama Court in Bandung. The approach method used is sociological empirical juridical with the research location in the Bandung Religious Court area. Based on research results, legal protection for victims of domestic violence can be provided by many groups, from advocates, courts, police, prosecutors, communities, health workers, social institutions. The form of legal protection in the Religious Courts is to provide legal assistance from advocates and legal assistance in the form of granting the judge's decision to sue for divorce. Abstrak. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan pera korban mayoritas adalah perempuan. Para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga paling dominan melakukan tindakan perceraian di Pengadilan Agama. Cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung penempati posisi perkara tertinggi yang diajukan. Penelitian ini menganalisis mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang di proses di Pengadilan Agama, bentuk perlindungan hukum yang di lakukan saat menangani KDRT dalam perundang-undangan dan bentuk perlindungan hukum yang di lakukan di Pengadilan A gama Bandung. Metode pendekatan yang digunakan yang adalah yuridis empiris sosiologis dengan lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum kepada korban KDRT bisa dilakukan oleh banyak kalangan, dari advokat, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, petugas kesehatan, lembaga sosial. Bentuk perlindungan hukum yang berada di Pengadilan Agama adalah dengan memberikan bantuan hukum dari advokat dan bantuan hukum berupa mengabulkan putusann gugat cerai oleh hakim.

Analisi Hak Asuh Anak akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam M. Vhize Jenna Afif El Imami; Amrullah Hayatudin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1206

Abstract. Divorce is the last resort of a husband and wife relationship that cannot be saved even in various ways. The dissolution of marriage due to divorce will lead to various obligations that must be carried out by husband and wife, one of which is regarding hadhanah. Hadhanah for children who are not yet mumayyiz are cared for by the mother, if the child is an adult it is allowed to choose to join his father or mother. There was a case of hadhanah found in Kaliawi Village, the custody rights were transferred from the mother to the father due to the unstable economic condition of the mother since the Covid pandemic -19 in Indonesia. This study aims to determine child custody due to the Covid-19 pandemic in Kaliawi Village, Bandar Lampung City in terms of Islamic Family Law. This research is a qualitative research. This research took place in Kaliawi Village, Bandar Lampung City. Data collection was carried out using interviews and document studies. Data were analyzed using inductive and comparative methods. The results showed that the responsibility of parents who divorced their children in the Kaliawi Village, Bandar Lampung due to the Covid-19 pandemic, transferred the custody of the unmarried children from the mother to the father. The custody of the children due to the Covid-19 pandemic after the divorce in the Kaliawi Village, Bandar City Lampung contradicts the provisions of the Compilation of Islamic Law, namely Article 105 concerning Child Care, Article 149, and Article 156 concerning Consequences of Divorce. Abstrak. Perceraian merupakan jalan terakhir dari hubungan suami istri yang tidak dapat diselamatkan meskipun dengan berbagai cara. Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan bebagai kewajiban yang harus diemban suami istri salah satunya yaitu mengenai hadhanah. Hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibu, apabila anak sudah dewasa diizinkan memilih untuk ikut ayah atau ibunya.Terdapat kasus hadhanah yang ditemukan di Kelurahan Kaliawi, hak asuh tersebut dialihkan dari ibu kepada bapak dikarenakan kondisi perekonomian ibu yang tidak stabil sejak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tanggung jawab orang tua yang bercerai terhadap anak di Kelurahan Kaliawi Bandar Lampung akibat pandemi Covid-19 mengalihkan hak asuh anak yang belum mumayyiz dari ibu kepada ayah., Hak asuh anak akibat pandemi Covid-19 pasca perceraian di kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 105 tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 149, dan Pasal 156 tentang Akibat Perceraian.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Binary Option untuk Membantu Pembangunan Yayasan Sosial Wahyu Rizki Hadiwijaya; Amrullah Hayatudin; Intan Nurrachmi
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 3, No. 2, Desember 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v3i2.2846

Abstract. Binary options are a trading effort that is carried out by buying foreign currency or assets through online transactions based on fluctuating exchange rates or market patterns. Under these conditions, the Islamic legal approach to the specification of the eligibility of sharia rules is still experiencing problems among the scholars. The use of the proceeds from binary option profits for donations to a foundation, judging from the practice of binary options themselves, which are still the pros and cons among users. The purpose of the research is to examine in more depth the muamalah fiqh review of binary option practices and the benefits of transactions used to help build social foundations. The research method used is a qualitative method, the type of research is field research, the activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and muamalah fiqh journals which will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the results of binary option activities to be used for the development of social foundations are not permissible. Because in binary option trading there are indications that it contains elements of maysir (speculation or chance) in which the way to get wealth is not justified in Islam. Abstrak. Binary option merupakan sebuah upaya perdagangan yang dilakukan dengan jalan transaksi membeli faluta asing atau aset melalui daring berdasarkan kurs atau pola pasar yang bersifat fluktuatif. Dalam kondisi tersebut, maka pendekatan hukum Islam terhdap spesifikasi kelayakan kaidah syariah masih mengalami persoalan dikalangan para ulama. Penggunaan hasil dari keuntungan binary option untuk dana sumbangan kepada salah satu yayasan, dilihat dari praktik binary option sendiri yang masih menjadi pro dan kontra dikalangan pengguna. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik binary option dan keuntungan transaksinya digunakan untuk membantu pembangunan yayasan sosial Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal fiqih muamalah yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari kegiatan binary option untuk digunakan pembangunan yayasan sosial adalah tidak boleh dilakukan. Karena dalam trading binary option terindikasi mengandung unsur maysir (spekulasi atau untung-untungan) yang cara mendapatkan hartanya tidak dibenarkan dalan Islam.

Tinjauan Etika Bisnis terhadap Sistem Bagi Hasil Pohon Aren Ray Agam Insan Akbar; Amrullah Hayatudin; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8029

Abstrak. Kerjasama pohon aren sudah sangat lama dilakukan masyarakat salah satunya berbisnis atau bentuk kerjasama dalam bidang perkebunan/pertanian yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan kerjasama pohon aren yang akan menjadi gula aren. Kerjasama dalam Islam disebut Muzara’ah. Kerjasama pohon aren di Desa Cigentur sudah menjadi tradisi dan melakukan akad dari dulu yaitu dengan lisan tidak dengan tulisan dan pembagian bagi hasil dari kerjasama tersebut. Masyarakat disini melakukan akad perjanjian dengan lisan tidak secara tertulis. Maka dari itu rawan terjadinya perselisihan antara penggarap dan pemilik pohon aren. Pohon aren yang sudah ada di kebun yaitu kewajiban penggarap merawat pohon aren dari segi pemupukan, pengobatan, dan lain-lainnya, sehingga pohon aren tersebut menghasilkan lahang bagus untuk dijadikan gula aren, dan hak pemilik hanya menunggu bagi hasi dari penggarap yaitu yang sudah menjadi gula aren. Dengan minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki pemilik dan penggarap, masyarakat masih belum paham cara beretika bisnis Islam seperti apa maka berdasarkan latarbelakang ini maka penulis menyusun rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang; dan Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang; sementara tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriftif, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang melakukan kerjasama yaitu pemilik pohon dan penggarap pohon aren. Dan hasil penelitiannya adalah praktek sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tidak memberikan hasilnya sesuai dengan akad kerjasama diawal; dan praktek tersebut belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Abstract. Palm tree collaboration has been carried out by the community for a very long time, one of which is doing business or a form of cooperation in the plantation/agriculture sector which can be used as a profitable business by cooperation with palm trees which will become palm sugar. Cooperation in Islam is called Muzara'ah. Palm tree cooperation in Cigentur Village has become a tradition and has carried out contracts from the past, namely verbally not in writing and the distribution of profit sharing from the collaboration. The people here do the contract verbally, not in writing. Therefore it is prone to disputes between cultivators and owners of palm trees. Palm trees that are already in the garden, namely the cultivator's obligation to care for the palm trees in terms of fertilization, treatment, and so on, so that these palm trees produce good land to be used as palm sugar, and the owner's right is only to wait for the yield from the cultivator, namely those that have become palm sugar. With the lack of knowledge possessed by owners and cultivators, the community still does not understand how Islamic business ethics are like, so based on this background, the authors compile a problem formulation, namely how to implement a profit-sharing system for palm trees in Cigentur Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency; and How is the review of Islamic business ethics towards the profit-sharing system for palm trees in Cigentur Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency; while the purpose of this study is to answer the above problems. In this study using qualitative research methods with descriptive methods, researchers conducted interviews with those who collaborated, namely the tree owners and palm tree cultivators. And the results of the research are that the practice of the profit-sharing system for palm trees in Cigentur Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency, does not provide results in accordance with the cooperation agreement at the beginning; and these practices are not in accordance with Islamic business ethics.

Analisis Al-urf dalam Hukum Islam terhadap Tradisi Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur Sahrul Hasan Suwares; Amrullah Hayatudin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.10809

Abstract. Indonesia is a rich archipelagic country with a diversity of resources, ethnicity, race and religion, as well as different cultures or customs in each region. Before carrying out a wedding in Indonesia, there are many various traditions, one of which is the Belis tradition in Mbay 1 sub-district, Aesesa sub-district, Nagekeo district, East Nusa Tenggara province. Belis in East Nusa Tenggara society is a form of appreciation and respect for women, and is also considered a substitute for breast milk. Of course, the analysis of al urf in Islamic law regarding the Belis tradition is important to examine as a scientific treasure. This research aims to find out the procedures for implementing Belis and to find out how Al-Urf analyzes the Belis tradition. This research is qualitative research with descriptive methods. The results of this research show that the procedures for implementing Belis in Mbay 1 sub-district, Aesesa district, Nagekeo district, East Nusa Tenggara province include (pesing rumah, tuke tanang, bhetek patan, tuke rumah, keor wie leso), and the Belis tradition is permitted according to al urf. Abstrak. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya dengan berbagai keragaman yaitu mulai dari sumber daya, suku ras dan agama, juga budaya atau adat di masing masing daerah itu berbeda. Sebelum melaksanakan perkawinan, di Indonesia banyak berbagai tradisi salah satunya yaitu tradisi Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Belis dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk penghargaan maupun penghormatan kepada pihak perempuan, dan juga dianggap sebagai pengganti air susu ibu. Tentunya Analisis Al-urf dalam hukuam Islam terhadap tradisi Belis penting untuk diteliti sebagai khazanah keilmuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Belis dan untuk mengetahui bagaimana analisis Al-Urf terhadap tradisi Belis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tata cara pelaksanaan Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya (pesing rumah, tuke tanang, bhetek patan, tuke rumah, keor wie leso), dan tradisi Belis diperbolehkan menurut al-urf.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search