Garuda - Garba Rujukan Digital

TRANSFORMASI KONSEP ISBAT NIKAH TERHADAP ISBAT CERAI BAGI PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN Hayatudin, Amrullah
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.30826

AbstrakPerceraian merupakan jalan terakhir yang diambil ketika tujuan perkawinan perkawinan tidak tercapai, menurut hukum Islam perceraian sah secara hukum ketika sudah dijatuhkan suami baik secara dhahir maupun kinayah dengan adanya dua orang saksi, masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perceraian di luar persidangan karena menganggap perceraiannya sah secara hukum agama, tetapi hal tersebut bertolak-belakang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur bahwa perceraian sah apabila dijatuhkan di depan persidangan. Tujuan dari penelitian ini menemukan model hukum perceraian baru sebagai upaya perlindungan atas hak-hak pelaku perceraian di luar persidangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Perceraian di luar persidangan sah secara hukum agama tetapi tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, untuk melindungi pelaku yang sudah terlanjur melakukan perceraian di luar persidangan maka perlu ada formula hukum perceraian baru di Indonesia, atau adanya pembaharuan hukum perceraian di indonesia dengan cara adanya aturan isbat cerai bagi perceraian yang dilakukan di luar persidangan. Sebagaimana adanya Isbat Nikah bagi pernikahan yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam Meminimalisir Tingkat Pernikahan Siri Tahun 2022-2023 Nurul Febrianti; Amrullah Hayatudin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13309

Abstract. Siri marriage is a marriage that is legally religious but not valid according to the rules of state law. The government has made a regulation in the form of Marriage Law No. 1 of 1974 for the sake of creating order in the life of society and the state. However, what happens in the field, the problem of serial marriage still often occurs in society and is even considered to have become a common thing to do. As happened in Pondoksalam District, hundreds of couples have performed serial marriages, so the formulation of the problem in this study is how the practice of serial marriage occurs in Pondoksalam District; and How are the efforts of the KUA of Pondoksalam District in minimizing the high number of serial marriages. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem. In conducting this research, the author uses a qualitative method with an empirical juridical approach associated with Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and PMA No. 34 of 2016 concerning the Organization and Work Procedures of KUA. The primary data source in this study is data from interviews with the head of KUA Pondoksalam District, Judge of the Purwakarta Religious Court and several communities of serial marriage perpetrators in Pondokalam District and the Law on Marriage Registration. The secondary sources of data are books and journals related to the research. The results of this study show that there are still many couples who carry out nikah siri due to several factors; Economic factors, spouse factors do not meet the administrative requirements and underage marriage. KUA has made efforts to minimize the occurrence of serial marriage by conducting counseling, socialization and guidance to the community regarding the urgency of marriage registration and marriage procedures in accordance with applicable laws. (max. 250 words). Abstrak. Abstrak. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak sah secara aturan hukum negara. Pemerintah telah membuat aturan dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun yang terjadi di lapangan, problematika pernikahan siri masih sering terjadi di masyarakat dan bahkan dianggap sudah menjadi hal biasa untuk dilakukan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pondoksalam, ratusan pasangan telah melakukan nikah siri., sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Pondoksalam; dan Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pondoksalam dalam meminimalisir tingginya pernikahan siri. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Sumber data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Pondoksalam, Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dan beberapa masyarakat pelaku pernikahan siri di Kecamatan Pondokalam dan Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah. Sumber data sekundernya adalah buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyak pasangan yang melaksanakan nikah siri diakibatkan beberapa faktor; Faktor ekonomi, faktor pasangan tidak memenuhi persyaratan administratif dan pernikahan di bawah umur. KUA telah berupaya dalam meminimalisir terjadinya nikah siri dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait urgensi pencatatan pernikahan dan prosedur pernikahan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tinjauan Hukum Adat Tentang Larangan Perkawinan Satu Suku di Minangkabau Berdasarkan Kaidah Urf Amalia Haq; Hayatudin, Amrullah; Yunus, Muhammad
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14903

Abstract. Marriage is the most important act in human life. Allah SWT created His creatures in pairs, and marriage is considered an act of worship if it is conducted according to the prescribed Islamic laws. According to customs in Nagari Tanjung Alai, marriage must be between different clans, and marrying within the same clan, commonly known as (marrying within the same clan), is prohibited. If this rule is violated, the consequence is the loss of inheritance rights. The research problem formulation is: What is the customary marriage law system in Nagari Tanjung Alai, Solok Regency, West Sumatra? How does Islamic law, based on 'urf (custom), analyze clan-based marriages in Nagari Tanjung Alai, Solok Regency, West Sumatra? This research aims to answer these questions. The study uses a phenomenological approach with qualitative methods. Data collection is done through structured interviews with local traditional leaders and community members, serving as primary data sources, along with secondary data sources. The results show that the customary law in Nagari Tanjung Alai, Solok Regency, prohibits clan-based marriages. Abstrak. Perkawinan merupakan tindakan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, dan perkawinan akan bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan syari’at yang sudah ditentukan oleh Allah Swt.. Perkawinan menurut adat di Nagari Tanjung Alai perkawinan harus dilakukan dengan yang berbeda suku, atau dilarang nikah dengan satu suku atau biasa disebut (kawin sasuku) bahkan jika tetap dilakukan maka sanksinya diputus hak warisnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana sistem perkawinan hukum adat di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok Sumatra Barat dan Bagaimana analisis hukum Islam berdasarkan urf terhadap perkawinan sasuku di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok Sumatra Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan tokoh adat dan masyarakat setempat dan menjadi sumber data primer dan sumber data sekundernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Adat di Nagari Tanjung Alai Kabupaten Solok melarang perkawinan sasuku.

Analisis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard dikaitkan dengan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023 Mutiara Fadilah; Amrullah Hayatudin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15539

Abstract. Niet Ontvankelijke Verklaard is a lawsuit that contains formal defects so it is decided that it cannot be accepted. In the Bandung Religious Court in 2023, there will be 36 lawsuits with decisions that cannot be accepted. The objectives of this research are: How do legal regulations make it difficult for divorce to occur; How do Bandung Religious Court judges consider when giving a decision that cannot be accepted in a divorce case? The aim of this research is to answer the problem formulation. The research method used is the literature study method using a statutory approach and a case approach. Data collection used document study and interview methods which were analyzed using descriptive-qualitative methods. The source of research data is the statutory regulations governing divorce and decisions in divorce cases whose decisions are declared unacceptable at the Bandung Religious Court. The results of this research: that the principle of making divorce difficult was created not to make divorce difficult but only to make the divorce procedure more difficult with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. In the Bandung Religious Court there are still many lawsuits with the decision not being accepted because the lawsuit submitted still does not meet the reasons for granting the divorce. This is a manifestation of the principle of making divorce difficult. Abstrak. Niet Ontvankelijke Verklaard merupakan gugatan yang di dalamnya mengandung cacat formil sehingga diputus dengan amar tidak dapat diterima. Di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 36 gugatan dengan amar putusan tidak dapat diterima. Tujuan penelitian ini yaitu: Bagaimana aturan hukum untuk mempersulit terjadinya perceraian; Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memberikan amar putusan tidak dapat diterima dalam perkara perceraian. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan datanya menggunakan metode studi dokumen dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-Kualitatif. Sumber data penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian dan putusan perkara perceraian yang amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Bandung. Hasil dari penelitian ini: bahwa asas mempersulit perceraian dibuat bukan untuk mempersulit terjadinya perceraian tetapi hanya saja mempersulit prosedur terjadinya perceraian dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di Pengadilan Agama Bandung masih banyak gugatan dengan amar putusannya tidak dapat diterima yang disebabkan karena gugatan yang diajukan masih belum memenuhi alasan-alasan dikabulkannya perceraian. Hal ini merupakan perwujudan asas mempersulit perceraian.

Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Beda Agama Aldi Prajasa; Amrullah Hayatudin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No, 2 Desember 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i2.5188

Abstrak. Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui putusan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js menetapkan adopsi anak oleh orang tua beda agama. Madzhab Syafi’i, melarang pengasuhan anak muslim oleh orang tua non-muslim, sejalan dengan tujuan syariah yang mengutamakan agama. Penelitian ini merumuskan dua masalah: pertama, latar belakang pertimbangan Hakim dalam penetapan putusan tersebut; kedua, pendapat Madzhab Syafi’i tentang pengangkatan anak oleh orang tua beda agama dihubungkan dengan putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data perpustakaan (Library Research). Sumber data primer adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js dan peraturan terkait, sedangkan bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum hakim adalah kemaslahatan anak, karena orang tua kandung merasa tidak mampu menafkahi anaknya, dan perbedaan agama calon orang tua angkat tidak bertentangan dengan aturan pengangkatan anak. Namun, Madzhab Syafi’i melarang pengangkatan anak oleh orang tua beda agama, karena beragama Islam adalah syarat untuk hak pengasuhan demi menjaga keyakinan anak angkat serta kemaslahatannya di dunia dan akhirat. Abstract. South Jakarta Religious Court through decision no. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js stipulates adoption of children by parents of different religions. Shafi'i Madzhab, prohibits raising Muslim children by non-Muslim parents, in line with the objectives of sharia which prioritize religion. This research formulates two problems: first, the background of the judge's considerations in making the decision; secondly, the opinion of the Syafi'i Madzhab regarding the adoption of children by parents of different religions is linked to this decision. The aim of this research is to answer the problem formulation. This research is normative legal research using library data (Library Research). The primary data source is the decision of the South Jakarta Religious Court No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js and related regulations, while secondary materials include books, journals and related documents. The results of the research show that the judge's legal basis is the benefit of the child, because the biological parents feel unable to support their child, and the religious differences of the prospective adoptive parents do not conflict with the rules for adoption. However, the Syafi'i Madzhab prohibits adoption of children by parents of other religions, because being Muslim is a requirement for parenting rights and in order to maintain the beliefs of adopted children and their benefits in this world and the hereafter.

The Basis for the Judge's Consideration of the Brebes Religious Court on Granting Permission for Marriage Dispensation in Decision Number 179/Pdt. P/2023/Pa. BBS After Jo Kawin Anak Program Rojak, Encep Abdul; Yulia, Marsella; Hayatudin, Amrullah
Alhurriyah Vol 8 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i2.7550

The marriage dispensation is intended for someone who wants to get married but is hindered because the minimum age limit for marriage is 19 (nineteen) years. One of the decisions related to this marriage dispensation is in case Number 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, which in its application requested the Panel of Judges as state officials to grant the request for marriage dispensation to their daughter, who is still aged 18 (eighteen) years. This research is field research, using qualitative analysis techniques with an inductive mindset. The results of this study are the factors that cause the application for marriage dispensation, namely because the parents are concerned for their children, who are already very close to their future husbands, so if they do not get married immediately, it is feared that they will fall into immoral acts. As for the consideration of the Panel of Judges in granting the request for marriage dispensation in Case Number 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs after the Jo Kawin Boy programme in Central Java, namely considering the daughter of the petitioner who has been engaged since 1 (one) a year ago and is known to have had a love affair for 3 (three) years with her future husband, it is feared that if she does not get married soon, it will cause harm.Dispensasi pernikahan ditujukan bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang karena batas usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) Tahun. Salah satu Putusan terkait dengan dispensasi pernikahan ini yaitu pada perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, yang dalam permohonannya tersebut memohon Majelis Hakim selaku pejabat Negara untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan pada anak perempuannya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang manjadi penyebab permohonan dispensasi pernikahan yaitu karena faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sehingga jika tidak segera melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan pada Perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, setelah adanya program Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah yaitu mempertimbangkan anak Perempuan dari Pemohon yang sudah bertunangan sejak 1 (satu) Tahun yang lalu dan diketahui sudah memiliki hubungan cinta selama 3 (tiga) Tahun dengan calon suaminya tersebut, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan menimbulkan banyak kemudharatan.

The Influence of Perceived Convenience and Use of E-Banking on Utilization of Syari'ah E-Banking Services Masruchin; Hayatudin, Amrullah; Ali Sayed, Fadwa; Wicaksono, Arief
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 8 No. 2 (2024): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v8i2.3450

The rapid development of technology encourages banking services to provide e-banking services. This study aims to investigate the influence of perceived ease and use of e-banking on the utilization of Islamic e-banking. The utilization of Islamic e-banking services among students has not been widely studied, so it is important to understand the factors that influenced it. The study used a quantitative approach with a survey method on 210 UMSIDA and UNISBA students who actively use Islamic e-banking. Data were collected through questionnaires and analyzed using SPSS version 22 analysis. The results showed that the perceived convenience and use of e-banking had a significant effect on the utilization of Islamic e-banking services. These findings can assist Islamic banking institutions in developing more effective strategies to attract and retain students as users of their services. This research also provides a scientific contribution in the field of Islamic banking and marketing studies, and can be a reference for future research on the utilization of Islamic e-banking services among university students. This research also indicates that the perceived ease and use of E-Banking are crucial factors in increasing the utilisation of Islamic E-Banking services.

The Basis for the Judge's Consideration of the Brebes Religious Court on Granting Permission for Marriage Dispensation in Decision Number 179/Pdt. P/2023/Pa. BBS After Jo Kawin Anak Program Rojak, Encep Abdul; Yulia, Marsella; Hayatudin, Amrullah
Alhurriyah Vol 8 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i2.7550

The marriage dispensation is intended for someone who wants to get married but is hindered because the minimum age limit for marriage is 19 (nineteen) years. One of the decisions related to this marriage dispensation is in case Number 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, which in its application requested the Panel of Judges as state officials to grant the request for marriage dispensation to their daughter, who is still aged 18 (eighteen) years. This research is field research, using qualitative analysis techniques with an inductive mindset. The results of this study are the factors that cause the application for marriage dispensation, namely because the parents are concerned for their children, who are already very close to their future husbands, so if they do not get married immediately, it is feared that they will fall into immoral acts. As for the consideration of the Panel of Judges in granting the request for marriage dispensation in Case Number 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs after the Jo Kawin Boy programme in Central Java, namely considering the daughter of the petitioner who has been engaged since 1 (one) a year ago and is known to have had a love affair for 3 (three) years with her future husband, it is feared that if she does not get married soon, it will cause harm.Dispensasi pernikahan ditujukan bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang karena batas usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) Tahun. Salah satu Putusan terkait dengan dispensasi pernikahan ini yaitu pada perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, yang dalam permohonannya tersebut memohon Majelis Hakim selaku pejabat Negara untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan pada anak perempuannya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang manjadi penyebab permohonan dispensasi pernikahan yaitu karena faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sehingga jika tidak segera melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan pada Perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, setelah adanya program Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah yaitu mempertimbangkan anak Perempuan dari Pemohon yang sudah bertunangan sejak 1 (satu) Tahun yang lalu dan diketahui sudah memiliki hubungan cinta selama 3 (tiga) Tahun dengan calon suaminya tersebut, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan menimbulkan banyak kemudharatan.

TRANSFORMASI KONSEP ISBAT NIKAH TERHADAP ISBAT CERAI BAGI PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN Hayatudin, Amrullah
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.30826

AbstrakPerceraian merupakan jalan terakhir yang diambil ketika tujuan perkawinan perkawinan tidak tercapai, menurut hukum Islam perceraian sah secara hukum ketika sudah dijatuhkan suami baik secara dhahir maupun kinayah dengan adanya dua orang saksi, masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perceraian di luar persidangan karena menganggap perceraiannya sah secara hukum agama, tetapi hal tersebut bertolak-belakang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur bahwa perceraian sah apabila dijatuhkan di depan persidangan. Tujuan dari penelitian ini menemukan model hukum perceraian baru sebagai upaya perlindungan atas hak-hak pelaku perceraian di luar persidangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Perceraian di luar persidangan sah secara hukum agama tetapi tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, untuk melindungi pelaku yang sudah terlanjur melakukan perceraian di luar persidangan maka perlu ada formula hukum perceraian baru di Indonesia, atau adanya pembaharuan hukum perceraian di indonesia dengan cara adanya aturan isbat cerai bagi perceraian yang dilakukan di luar persidangan. Sebagaimana adanya Isbat Nikah bagi pernikahan yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Analisis Hukum Positif dan Islam Crowdfunding Wakaf Yayasan SF di IslamPedia Riyadh, Ahmad; Sulistiani, Siska Lis; Hayatudin, Amrullah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21694

Abstract. This study aims to analyze the compliance of the crowdfunding waqf system implemented by the Sinergi Foundation through the Islampedia Quran Belajar application, from the perspectives of positive law and Islamic law. The method used is a normative-juridical and descriptive-analytical approach, referring to Indonesian legislation and Islamic legal principles. The background of this research is the need for legal certainty and transparency in digital waqf practices. The results show that the system aligns with Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 of 2006, OJK Regulation No. 77/2016, and the Ministry of Social Affairs Regulation No. 8/2021. However, there remains a legal gap concerning the digital form of waqf contracts. From the Islamic legal perspective, the system meets the principles of caution (ḥiṭṭah), transparency, and contract validity in line with maqāṣid al-sharī‘ah, as well as the pillars and conditions of waqf. Crowdfunding waqf via Islampedia reflects Islamic philanthropic values and represents an acceptable innovation in contemporary waqf, although more specific technical regulations are still required to ensure stronger legal protection for the public Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian sistem crowdfunding wakaf yang dijalankan Yayasan Sinergi Foundation melalui aplikasi Islampedia Quran Belajar, ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan deskriptif-analitis, dengan acuan pada peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam praktik wakaf digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini telah sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, POJK No. 77/2016, dan Permensos No. 8/2021. Namun, masih terdapat kekosongan hukum terkait akad wakaf uang digital. Dalam perspektif hukum Islam, sistem ini memenuhi prinsip kehati-hatian (ḥiṭṭah), transparansi, serta keabsahan akad berdasarkan maqāṣid al-syarī’ah, rukun, dan syarat wakaf. Crowdfunding wakaf melalui Islampedia mencerminkan nilai filantropi Islam dan menjadi inovasi wakaf kontemporer yang dapat diterima secara hukum, meski tetap memerlukan regulasi teknis yang lebih spesifik.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search