Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Peran Komunitas Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Studi Etnografi Miftah Alfidyah
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran komunitas lokal dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan etnografi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana komunitas memobilisasi sumber daya, memperkuat modal sosial, dan mendorong partisipasi sebagai kontribusi strategis terhadap pembangunan berkelanjutan. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, serta dokumentasi pada komunitas lokal terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas lokal berperan penting dalam meningkatkan solidaritas, membangun kapasitas, dan mendukung kemandirian ekonomi, sekaligus melestarikan identitas budaya. Namun, keterbatasan pendanaan, partisipasi yang fluktuatif, dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan kapasitas internal yang kuat serta dukungan struktural dari pemerintah dan pemangku kepentingan eksternal. Kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat peran komunitas lokal dalam pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional Miftah Alfidyah
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi November
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan moneter dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, serta pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur dan data sekunder dari berbagai sumber resmi seperti Bank Indonesia dan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang kredibel, adaptif, dan terkoordinasi dengan kebijakan fiskal mampu meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Instrumen seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan kebijakan makroprudensial berperan penting dalam menjaga kestabilan makroekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi kebijakan moneter dan fiskal merupakan kunci utama dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.
Konstitusi sebagai fondasi hukum tertinggi negara Miftah Alfidyah
Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memiliki peran penting dalam struktur ketatanegaraan modern. Konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi, kerangka normatif, sekaligus pembatas kewenangan bagi penyelenggara negara. Penelitian ini menelaah kedudukan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dengan mengkaji fungsi, prinsip, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Kajian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis perbandingan terhadap praktik konstitusional di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antar-lembaga negara, tetapi juga menjamin hak-hak konstitusional warga sebagai dasar bagi negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, supremasi konstitusi perlu dijaga melalui mekanisme pengujian undang-undang, pembatasan kekuasaan, dan keterlibatan publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Analisis Yuridis terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Bisnis: Perspektif Keadilan Kontraktual Miftah Alfidyah
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan bisnis modern menekankan efisiensi dalam penyusunan kontrak melalui penggunaan klausula baku (standard form clauses). Meskipun praktis, klausula ini sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak dan risiko ketidakadilan kontraktual, terutama bagi pihak yang lebih lemah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis regulasi KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, literatur, putusan pengadilan, serta praktik kontrak bisnis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku dapat mempermudah administrasi kontrak, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena kurangnya transparansi, bahasa hukum kompleks, dan keterbatasan pengawasan. Studi komparatif dengan Uni Eropa dan Inggris menekankan prinsip fairness dan reasonableness sebagai standar evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya mekanisme preventif dan penguatan regulasi untuk melindungi pihak lemah dan menciptakan kontrak yang efisien sekaligus adil.
Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Miftah Alfidyah
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem berbasis digital. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi dengan memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Penelitian ini menelaah efektivitas pelayanan publik digital dalam meningkatkan kepuasan masyarakat melalui kajian literatur dan analisis kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa penerapan layanan digital, seperti e-government, aplikasi administrasi daring, sistem perizinan digital, dan kanal pengaduan online, secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Namun, kendala seperti kesenjangan digital, terbatasnya infrastruktur di daerah terpencil, dan rendahnya literasi digital tetap ada, sehingga dibutuhkan kebijakan inklusif dan pemerataan akses teknologi