Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Jurnal Yudisial EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Bachtiar Bachtiar
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Pemaknaan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Dalam Dimensi Politik Hukum Konstitusi Bachtiar Baetal; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Ekawati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i2.y2021.16810

Abstract

AbstractConstitutionally, the state no longer acts as the owner of the land, but only as the holder of the right to control. In the principle of state control, the relationship between the state and society, society cannot be subordinated to its position under the state, because the state actually receives power from the community to regulate the allocation, supply and use of land, as well as legal relations and legal actions with land. The authority to regulate by the state is also limited, both by the Constitution and its relevance to the objectives to be achieved. However, at a practical level, there is no common perception regarding the definition of State Controlling Rights over land or state land, so that there is often a bias and disorientation related to land policy itself. Therefore, the meaning of the concept of state control over land must be returned to the meaning desired by the constitution.Keyword: Meaning, the right to control the state over land, Constitution
Reposisi Hukum Kelembagaan BNPP dalam Tata Kelola Pembangunan Wilayah Perbatasan Filipus Wahyu Wicakson Wicaksono; Belly Isnaeni; Bachtiar Bachtiar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6369

Abstract

Kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinatif pembangunan wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai persoalan normatif dan struktural yang menghambat efektivitas kerjanya. Permasalahan utama terletak pada status subordinatif BNPP di bawah Kementerian Dalam Negeri yang melemahkan posisi kelembagaan, ditambah dengan defisit kewenangan regulatif dan absennya kerangka hukum yang mengikat kementerian teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konstruksi hukum BNPP dalam arsitektur kelembagaan pembangunan nasional dengan menekankan pentingnya reposisi yuridis kelembagaan guna memperkuat fungsi koordinatif dan akuntabilitasnya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dan didukung oleh studi perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademik terakreditasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan otoritas hukum yang kuat menyebabkan fragmentasi kebijakan antar kementerian, ketimpangan relasi pusat-daerah, serta rendahnya partisipasi subnasional dalam perencanaan pembangunan perbatasan. Evaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampak sosial dan geopolitik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan yang memberikan kewenangan regulatif kepada BNPP, reposisi kelembagaan agar lebih otonom, penguatan mekanisme evaluasi berbasis data spasial dan sosial, serta peningkatan partisipasi daerah dalam proses pengambilan keputusan. Reposisi hukum kelembagaan BNPP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang adil, integratif, dan konstitusional.
Co-Authors Anggraeni, RR Dewi Bambang Santoso Bambang Santoso Bambang Wiyono Bastianon Bastianon Bastinaon Bastinaon Belly Isnaeni Defruzer Defruzer Dhoni Presti Wahyono Dian Ekawati Filipus Wahyu Wicakson Wicaksono Gunawan Gunawan Hadi Sutopo Iman Imanuddin Loisa Diana Raya Mardin Sipayung Matheus Raditya Chrisputranto Nova Susanti Panduma Putra Pratama Rizal S Gueci Roberto Rossi Samuel Soewita Susanto Susanto Tono Sumarna Wahyono Wahyono Wardhani, Dwi Kusumo Yoyon Mulyana Darusman