Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HUKMY : Jurnal Hukum MIMBAR INTEGRITAS Jurnal Ilmiah Fenomena Jurnal Paradigma Pengabdian
Rindang Gici Oktavianti
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENGATASI GENOSIDA PADA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA Rindang Gici Oktavianti
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2025.v5i2.1068-1079

Abstract

ABSTRACT In overcoming the genocide that occurred in the Israeli-Palestinian conflict, international criminal law is greatly assisted, especially through court mechanisms such as the International Criminal Court (ICC). The purpose of this law enforcement is to prosecute those who commit serious crimes, provide justice to victims, and encourage accountability at the international level. This normative legal research uses a statutory regulatory approach. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The author uses a literature study as a search method, and the method of analyzing legal materials used for this writing is qualitative. International criminal law, through instruments such as the Rome Statute and the role of the International Criminal Court (ICC), serves as a mechanism to respond to and prosecute international crimes, including genocide. Although the ICC has jurisdiction to investigate and prosecute violations that occur, various political and legal factors often hinder the process. This study highlights the importance of accountability and justice for victims, as well as the need for international cooperation to ensure that serious violations are not left unpunished. Thus, international criminal law can contribute to conflict resolution and the restoration of trust between the parties involved.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI REMAJA Rindang Gici Oktavianti; Arifan Oktafianto
PARADIGMA PENGABDIAN Vol 3 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/paradigma.v3i1.8135

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang semakin menyasar kelompok remaja, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum dan konsekuensi yuridis membuat remaja lebih rentan terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna maupun bagian dari jaringan peredaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum mahasiswa terkait tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test. Pelaksanaan kegiatan di ruang kelas memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan partisipatif. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta, yang terlihat dari kemampuan mereka menjelaskan klasifikasi narkotika, mengidentifikasi unsur tindak pidana, serta mengevaluasi kasus-kasus yang relevan. Selain itu, kegiatan ini juga mampu menumbuhkan sikap kritis dan preventif terhadap risiko penyalahgunaan narkotika. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang disampaikan melalui metode interaktif efektif dalam memperkuat kesadaran hukum dan memperluas wawasan mahasiswa mengenai bahaya narkotika. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum serupa direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PABRIK TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI Danis Firdaus; Rindang Gici Oktavianti; Mohammad Jasuli; Risqi Putra Ramadhon
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7303

Abstract

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri menjadi permasalahan serius yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pabrik sebagai pelaku usaha yang menghasilkan limbah, serta menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pabrik yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah industri dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) menjadi dasar penting dalam menegakkan hukum lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah serta peningkatan kesadaran hukum pelaku industri untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
ANALISIS YURIDIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN NO 145 PK/PID.SUS/2016 TENTANG HUKUMAN MATI Rindang Gici Oktavianti; Rahmat Rahmat; Ahmad Fani Efendi
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7310

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan hukuman mati dalam Putusan Mahkamah Agung No. 145 PK/Pid.Sus/2016 yang dijatuhkan kepada Fredi Budiman atas keterlibatannya dalam jaringan penyelundupan narkotika internasional. Permasalahan utama adalah apakah hukuman mati dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyikapinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati dalam kasus ini telah diputuskan melalui proses hukum yang sah, mempertimbangkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat, dan mencerminkan perlindungan hak hidup kolektif. Kesimpulannya, putusan tersebut tidak bertentangan dengan HAM karena dijatuhkan secara proporsional dan adil, serta menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban hukum dan keamanan publik.
URGENSI PENGKLASIFIKASIAN TANAMAN KECUBUNG (Datura Metel L) KE DALAM JENIS NAPZA Rindang Gici Oktavianti; Bagus Fatih Intisor
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6482

Abstract

Kekosongan hukum dalam pengklasifikasian tanaman kecubung kedalam jenis NAPZA dan juga Maraknya masyarakat yang menyalahgunakan tanaman kecubung sebagai alat rekreasional pengganti NAPZA dengan mengkonsumsi kecubung yang tersebar sehingga dikhawatirkan jika tidak ada peraturan yang melarangnya semua kalangan masyarakat akan mengkonsumsi kecubung sebagai pengganti NAPZA. Penelitian ini mengkaji urgensi pengklasifikasian tanaman kecubung ke dalam daftar Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai metode penelusuran, dan metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk penulisan ini adalah kualitatif Penyalahgunaan tanaman ini semakin meningkat di kalangan remaja karena mudah diperoleh dan belum termasuk dalam regulasi NAPZA. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya memasukkan tanaman kecubung ke dalam klasifikasi NAPZA untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian peredarannya, serta memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaannya.Direkomendasikan adanya revisi peraturan perundang-undangan terkait NAPZA dengan memasukkan tanaman kecubung sebagai zat yang diawasi.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 137/Pid.B/2021/PN Ktb Inayatus Sholehah; Alivia Febriyanti; Rindang Gici Oktavianti
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6442

Abstract

Putusan pengadilan memiliki peran penting dalam mencerminkan penerapan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari tindak pidana yang mengakibatkan kematian sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, serta mengevaluasi pertimbangan hakim apakah telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan pasal-pasal KUHP yang relevan berdasarkan alat bukti yang sah dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keadaan memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penggalian lebih mendalam terhadap niat (mens rea) terdakwa dan dampaknya terhadap keluarga korban. Secara keseluruhan, putusan ini dinilai telah memenuhi asas legalitas dan proporsionalitas, meskipun ruang untuk perbaikan dalam penerapan asas keadilan tetap ada. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana, khususnya dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hakim dalam kasus serupa.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Perkawinan Berdasarkan Kuhp Baru Tahun 2023 Rindang Gici Oktavianti; Bintang Raditya Khairan Wibowo; Selby Sendy Samudra
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8336

Abstract

Tindak pidana hidup bersama tanpa perkawinan yang sah merupakan isu sosial yang terus berkembang di Indonesia dan sering dipandang bertentangan dengan norma moral dan kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 sebagai respons terhadap perkembangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kohabitasi serta implikasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait asas legalitas dan perlindungan hak privasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa permasalahan yuridis, seperti potensi overcriminalization yang dapat memasuki ranah privat, ambiguitas dalam penentuan subjek hukum dalam konsep penyertaan, serta potensi konflik dengan hak privasi. Selain itu, sebagai delik aduan, penegakannya bergantung pada laporan pihak tertentu sehingga membatasi efektivitasnya. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional guna menjamin hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan.
Sosialisasi Desa Panduan Hukum Waris Kepastian Hak Tanah Sawah serta Kontrak Sewa dan Pinjam yang Sah Ide Prima Hadiyanto; Rindang Gici Oktavianti
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 2 (2026): AGUSTUS 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i2.8238

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum warga desa mengenai prosedur pembagian waris, kepastian hak atas tanah sawah, serta legalitas kontrak sewa dan pinjam lahan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pertanahan sering kali memicu sengketa di kemudian hari. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi interaktif yang meliputi ceramah hukum, diskusi kelompok, dan bedah studi kasus nyata di lingkungan desa. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman warga yang signifikan, terlihat dari kenaikan nilai rata-rata posttest dibandingkan pretest. Warga kini lebih memahami pentingnya sertifikasi tanah sebagai bukti hak yang sah serta urgensi pembuatan kontrak tertulis dalam transaksi sewa-menyewa guna menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik sosial di masyarakat.
Co-Authors Ahmad Fani Efendi Alivia Febriyanti Arifan Oktafianto Bagus Fatih Intisor Bintang Raditya Khairan Wibowo Danis Firdaus Ide Prima Hadiyanto Inayatus Sholehah Mohammad Jasuli Rahmat Rahmat Risqi Putra Ramadhon Selby Sendy Samudra