Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

NILAI LOKAL MASYARAKAT SUMBAWA SEBAGAI ACUAN KEBIJAKAN DAERAH MENGHADAPI COVID-19 (TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP FORMULASI PENETAPAN SURAT EDARAN BUPATI SUMBAWA) Lahmuddin Zuhri; Iwan Haryanto; Endra Syaifuddin
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 3 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The emergence of polemics from various circles of society regarding the Circular of the Regent of Sumbawa with Number 900/125 / BPBD / V / 2020, so that the implementation of takbiran activities and Eid prayer 1 Syawal 1441 H are not carried out in congregation in the field or mosques and replaced with Eid and takbir prayers carried out at home with the nuclear family members or individually. Then the question arises, what is the background for the birth of the SE Regent of Sumbawa, then what is the juridical review of the Sumbawa Regent Circular. To study this problem, legal research methods with empirical aspects were used, with data collection using interviews, observation, and literature study. Then the data were processed using qualitative analysis. The results of the analysis, which led to the issuance of the Circular of the Regent of Sumbawa with Number 900/125 / BPBD / V / 2020, namely that Sumbawa Regency is the red zone of the Covid-19 pandemic with the following data on COVID-19 patients: 15 positive, 8 recovered, PDP 29 people, ODP 11 people. Considering the number and distribution of COVID-19 patient locations in the Sumbawa Regency, the implementation of Eid prayer 1441 H / 2020 M is not carried out in the congregation in the field or mosque and is replaced by Eid prayer at home in the congregation with core family members or individually. However, on the other hand, this effort was not accompanied by other policies in order to prevent the spread of the virus so that many places that did not because crowds were closed and controlled and instead became increasingly rampant. Then the Judicial Review of the Regent's Circular, that the SE violates statutory regulations, such as the UUD, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the Criminal Code.
FASILITASI ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK BAHASA SAMAWA DALAM MENDUKUNG PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN SUMBAWA Juanda Juanda; Sri Sugiarto; Nur Ifansyah; Endra Syaifuddin
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2026): KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahasa memegang peranan strategis dalam proses pembuktian hukum, khususnya dalam perkara yang menggunakan komunikasi digital sebagai sumber alat bukti. Dalam masyarakat multibahasa seperti Indonesia, penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi elektronik sering kali menimbulkan tantangan interpretatif bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini bertujuan memberikan bantuan keahlian bahasa Sumbawa kepada penyidik dalam menafsirkan dan menganalisis percakapan berbahasa daerah yang digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi data kebahasaan, penerjemahan percakapan dari bahasa Sumbawa ke dalam bahasa Indonesia, analisis semantik dan pragmatik, analisis konteks komunikasi, serta penyusunan keterangan ahli berdasarkan pendekatan linguistik forensik. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengungkap makna eksplisit maupun implisit yang terkandung dalam tuturan para pihak yang terlibat dalam percakapan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik mampu menjelaskan hubungan antarpartisipan, pola komunikasi, tujuan interaksi, serta indikasi koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana. Selain itu, keterlibatan ahli bahasa memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi penggunaan bahasa daerah, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahpahaman dalam penafsiran bukti digital. Temuan ini menunjukkan bahwa linguistik forensik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk mengungkap makna kebahasaan, tetapi juga sebagai mekanisme pendukung yang efektif dalam meningkatkan kualitas penyidikan dan pembuktian pidana. Oleh karena itu, kolaborasi antara kalangan akademisi dan aparat penegak hukum perlu terus diperkuat guna mengoptimalkan pemanfaatan keahlian bahasa daerah dalam sistem peradilan pidana.