Ahmad Aswar Rowa
Universitas Tadulako

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

White Cloth/Shroud as Dowry in Islamic Law Ashar Ridwan; Susi Susilawati; Marini Citra Dewi; Ahmad Aswar Rowa
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out the giving of dowry in the form of a white cloth/shroud in Balaesang Tanjung, Donggala Regency reviewed by Islamic Law. The initial survey was taken through direct information from the Head of the Religious Affairs Office (KUA) in the local sub-district, that the KUA had input data on marriage events as mentioned above. Dowry should be in the form of a materialistic item and can be used by the wife if it is in difficult circumstances. At least, these items can be used for worship as is common, namely a set of prayer tools. Death is a definite thing and not a personal obligation (fardu 'ain) of the wife in its management but is included in the category of fardu kifayah. Although Islam recommends giving the cheapest dowry so as not to be burdensome, dowry in the form of a white cloth/shroud is still very rare. On that basis, how is the review of Islamic Law on the tradition of giving dowry in the form of a white cloth/shroud in Balaesang Tanjung, Donggala regency? The method used is an empirical research method with primary data sources from the community, religious leaders, and community leaders in Balaesang Tanjung, Donggala Regency. The conclusion is that the tradition of dowry of white cloth/shroud in Balaesang Tanjung is in accordance with Islamic teachings, namely including 'urf in the rules of fiqh al-'adatul muhakkamah. Important aspects of dowry in Islam have been included in it such as the existence of women's rights, signs of seriousness in marriage, raising women's dignity, mandatory and should not be eliminated.
Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palu Nur Azizah; Ahmad Aswar Rowa; Saharudin Djohas
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tentang bagaimana penerapan alat bukti elektronik dan sejauh mana alat bukti elektronik bisa digunakan sebagai bukti dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri Palu. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara pembuktian dalam hukum di Indonesia, termasuk di bidang perdata, di mana dokumen elektronik seperti email mulai dijadikan bukti selama persidangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur serta wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Palu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik diakui secara sah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, Terdapat juga informasi elektronik bisa digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Di mana disebutkan bahwa informasi dan dokumen elektronik, serta hasil cetakannya, adalah alat bukti yang sah. Selain itu, alat bukti ini diakui sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan dapat dipersamakan dengan alat bukti berbentuk tulisan di atas kertas.
Penggunaan Asas Hukum Acara dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palu Namira Namira; Ahmad Aswar Rowa; Andi Bustamin Daeng Kunu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan asas-asas hukum acara perdata dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palu. Asas-asas hukum acara perdata merupakan landasan penting untuk mewujudkan proses peradilan yang adil dan efektif, dengan menjamin setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan diperlakukan secara adil. Penelitian ini mengkaji penerapan asas-asas seperti audi et alteram partem, persidangan terbuka, dan peran pasif hakim dalam praktik peradilan perdata di Pengadilan Negeri Palu, serta dampaknya terhadap kualitas putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengeksplorasi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah terkait sebagai data sekunder. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Palu dan pengacara sebagai data primer. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas-asas hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Palu belum sepenuhnya konsisten dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran hakim dan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan mengenai hakikat asas-asas hukum acara perdata. Hal ini penting untuk mewujudkan peradilan yang adil dan jujur ​​serta memberikan kepastian hukum, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan praktik peradilan yang berlaku di Pengadilan Negeri Palu.