Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Jurnal Hukum Lex Generalis Smart Society: Community Service and Empowerment Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum Unsulbar
Muhtadi
Universitas Lampung
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Peran dan Tantangan Sistem Keadilan Pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada Ahmad Zulfiqar; Muhtadi; Satria Prayoga
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1305

Abstract

The Regional Elections are a democratic process of electing regional heads. In its implementation, the regional elections must reflect the principles of electoral justice. However, the experience of the regional elections that have been passed does not reflect the fairness of the election so that the principles of direct, public, free, secret, honesty, and fair do not run well. The importance of this electoral justice system is to prevent fraud, money politics, and maintain voting rights. Thus, the implementation of the Regional Elections must be oriented towards justice and guarantee the right to vote and be elected. It is very important to deeply understand the role of electoral justice in building the election system so that the democratic process that runs in the regions can be carried out in a fair, transparent, and upholding the sovereignty of the people.
Harmonisasi BNN dan BIN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Transnasional Zein Rasheed Khanna; Zulkarnain Ridlwan; Rinaldy Amrullah; Muhtadi; Heni Siswanto
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1394

Abstract

The eradication of narcotics crime is a national priority due to its impact on public health, social stability, the economy, and national security. This study aims to examine state sovereignty through the harmonization between the National Narcotics Agency and the State Intelligence Agency in combating narcotics crimes. The research uses a normative juridical method with the theory of the rule of law and law enforcement theory. The results show that cooperation between the two institutions is not yet optimal due to overlapping authorities and lack of integrated intelligence data, requiring regulatory strengthening and systematic inter-agency coordination.
Rekonseptualisasi Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Fenomena Perjanjian Digital Dalam Ekosistem Bisnis Modern Andika Kurniawan; Hamzah; Kasmawati; Heni Siswanto; Muhtadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7390

Abstract

Tindak Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur syarat sahnya perjanjian sejatinya dikodifikasi dalam konteks sosio-ekonomi abad ke-19, jauh sebelum kemunculan infrastruktur digital sebagai medium transaksi komersial. Akselerasi transformasi digital yang eksponensial telah melahirkan ragam modalitas kontraktual baru meliputi smart contract, kontrak wrap-click, browse-wrap agreement, serta mekanisme perjanjian berbasis kecerdasan buatan yang secara substansial melampaui daya jangkau konstruksi normatif konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata terhadap fenomena kontrak digital dalam ekosistem bisnis kontemporer, serta merumuskan rekonseptualisasi normatif yang responsif terhadap perkembangan tersebut. Metode penelitian yang diterapkan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa halal pada perjanjian digital mengalami dislokasi konseptual yang signifikan, terutama pada aspek verifikasi identitas, otonomi kehendak algoritmik, dan keabsahan klausul baku digital. Rekonseptualisasi mendesak dilakukan melalui dua jalur: pertama, reinterpretasi evolutif terhadap doktrin sepakat dalam konteks antarmuka digital; kedua, perluasan normatif terhadap konsepsi kausa halal yang mengakomodasi dimensi etika teknologi. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi pada pembaruan hukum perikatan nasional yang adaptif terhadap tuntutan ekosistem bisnis digital.
Pidana Cukai Rokok Ilegal Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Muhamad Arif Fadli Syahputra; Maroni; Budiyono; Heni Siswanto; Muhtadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7393

Abstract

Tindak pidana cukai rokok ilegal merupakan bentuk kejahatan ekonomi (economic crimes) yang berdampak terhadap kerugian pendapatan negara serta melemahkan fungsi pengawasan negara di bidang cukai. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana cukai masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam mengungkap keterlibatan pelaku utama di balik jaringan distribusi rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam penanganan tindak pidana cukai rokok ilegal serta merumuskan upaya optimalisasi pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembuktian meliputi kesulitan pembuktian unsur subjektif akibat pola distribusi terputus (broken chain distribution), keterbatasan alat bukti digital, serta kendala pembuktian kerugian negara melalui keterangan ahli di persidangan. Selain itu, sistem pembuktian masih berorientasi pada pelaku lapangan sehingga aktor intelektual dalam jaringan rokok ilegal sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penuntutan melalui penerapan dan integrasi pendekatan tindak pidana pencucian uang guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai
MODEL TRANSFORMASI DIGITAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Bustanul Arifun Shodiq; Muhtadi; Satria Prayoga
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 10 No. 1 (2026): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v10i1.18818

Abstract

This research aims to examine and formulate an effective and efficient digital transformation of government procurement of goods/services in order to realize the principles of good governance. Government procurement of goods/services is a strategic aspect of clean, transparent, and accountable governance. Digital transformation of the procurement process is one solution expected to minimize corruption, collusion, and nepotism, while simultaneously increasing bureaucratic efficiency and effectiveness. However, in its implementation, digital transformation of procurement still faces various challenges, including regulatory aspects, human resource capacity, technological infrastructure, and institutional resistance. The problem examined in this research is how to model an effective and efficient digital transformation of government procurement of goods/services in order to realize good governance. The research method used is a normative method with a statutory approach and a conceptual approach, and descriptive qualitative analysis is used.  Keywords: Digital Transformation, Procurement of Goods/Services, Good Governance    
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUBKONTRAKTOR TERHADAP PRAKTIK PAY-WHEN-PAID DALAM KONTRAK KONSTRUKSI NASIONAL Paksi Aan Syuryadi; Erna Dewi; Muhtadi
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6537

Abstract

Praktik klausula pay-when-paid telah menjadi norma yang mengakar dalam industri konstruksi nasional, menciptakan struktur hubungan hukum yang asimetris antara kontraktor utama dan subkontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula tersebut dalam perspektif hukum kontrak Indonesia serta merumuskan mekanisme perlindungan hukum bagi subkontraktor yang berada dalam posisi tawar lemah. Permasalahan utama terletak pada pengalihan risiko finansial secara sepihak yang sering kali berujung pada kegagalan pembayaran dan gangguan arus kas sistemik di tingkat bawah rantai pasok. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini menemukan bahwa meskipun klausula pay-when-paid sering dianggap sebagai manifestasi kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 BW, penerapannya yang tidak terkendali melanggar asas kepatutan, itikad baik, dan prinsip kesetaraan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Analisis terhadap Pasal 88 UUJK menunjukkan adanya celah akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa kegagalan pembayaran. Temuan penelitian menekankan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining power) memaksa subkontraktor menyetujui kontrak adhesi yang merugikan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan urgensi regulasi turunan yang melarang klausula pay-if-paid, membatasi pay-when-paid sebagai mekanisme waktu semata, serta mewajibkan penggunaan jaminan pembayaran (payment bond) untuk menjamin kesehatan finansial industri konstruksi nasional.
Reconstructing Judicial Discretion in Drug Rehabilitation Sentencing: A Ratio Decidendi Analysis of Judgment No. 1365/Pid.Sus/2017/PN.Tjk Tarmizi; Heni Siswanto; Muhtadi; Maroni; Rinaldy Amrullah
Smart Society Vol. 6 No. 3 (2026): Smart Society
Publisher : FOUNDAE (Foundation of Advanced Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58524/py3b1b75

Abstract

Judicial decisions on rehabilitation for narcotics abusers often require judges to reconcile criminal accountability with rehabilitative objectives, yet the parameters guiding such discretion remain insufficiently structured. This study examines the ratio decidendi underlying judicial discretion in Judgment No. 1365/Pid.Sus/2017/PN.Tjk and develops parameters for more consistent rehabilitation decisions. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches to examine the legal provisions on narcotics rehabilitation, Judgment No. 1365/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, and the concepts of judicial discretion, ratio decidendi, punishment, and rehabilitation. The legal materials are analyzed through qualitative legal interpretation and prescriptive reasoning. The findings show that the decision combined imprisonment with rehabilitation; however, the reasoning within it lacked an explicit and structured framework for exercising discretion. This study reconstructs four parameters: normative, medical, juridical, and the purpose of sentencing. These parameters are operationalized through six stages of legal reasoning, ranging from identifying applicable norms, reconstructing proven facts, integrating assessment findings, correlating facts with legal requirements, exercising structured discretion, and formulating sanctions. This model contributes to individualized sentencing by providing a more transparent framework for balancing legal certainty, justice, rehabilitation, and the protection of society.
Co-Authors Ahmad Zulfiqar Andika Kurniawan Budiyono Bustanul Arifun Shodiq Dewi, Erna Hamzah Heni Siswanto Kasmawati Maroni Maroni Maroni Muhamad Arif Fadli Syahputra Paksi Aan Syuryadi Rinaldy Amrullah Satria Prayoga Tarmizi Zein Rasheed Khanna Zulkarnain Ridlwan