Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Maroni
Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Maya Shafira; Salman Ade Chandra; Maroni; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5405

Abstract

Penelitian ini menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum melalui metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi dalam Perda tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip ultimum remedium, di mana sanksi pidana cenderung diprioritaskan dibandingkan pengoptimalan sanksi administratif yang bersifat preventif dan edukatif. Hal ini dinilai kurang sejalan dengan semangat pembaharuan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang menekankan pada moderasi pemidanaan. Selain kendala regulasi, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kewenangan PPNS, koordinasi antar-aparat yang belum solid, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandar Lampung.. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ultimum Remedium
Business Judgment Rule BUMN dan Korupsi Merugikan Keuangan Negara UU 1/2025: Gap Akuntabilitas Mendesak Raju Pratama Sibuea; Maroni; Emilia Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6027

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembaruan hukum pidana dan implikasinya terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama pembahasan meliputi perubahan status hukum kekayaan BUMN, adopsi prinsip business judgment rule (BJR), serta dampaknya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi BUMN diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan profesionalisme pengelolaan BUMN, namun berpotensi menimbulkan inkonsistensi normatif dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tujuan pembaruan hukum pidana dan penguatan tata kelola BUMN dapat tercapai secara seimbang dan berkeadilan.
Pidana Cukai Rokok Ilegal Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Muhamad Arif Fadli Syahputra; Maroni; Budiyono; Heni Siswanto; Muhtadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7393

Abstract

Tindak pidana cukai rokok ilegal merupakan bentuk kejahatan ekonomi (economic crimes) yang berdampak terhadap kerugian pendapatan negara serta melemahkan fungsi pengawasan negara di bidang cukai. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana cukai masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam mengungkap keterlibatan pelaku utama di balik jaringan distribusi rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam penanganan tindak pidana cukai rokok ilegal serta merumuskan upaya optimalisasi pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembuktian meliputi kesulitan pembuktian unsur subjektif akibat pola distribusi terputus (broken chain distribution), keterbatasan alat bukti digital, serta kendala pembuktian kerugian negara melalui keterangan ahli di persidangan. Selain itu, sistem pembuktian masih berorientasi pada pelaku lapangan sehingga aktor intelektual dalam jaringan rokok ilegal sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penuntutan melalui penerapan dan integrasi pendekatan tindak pidana pencucian uang guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai
Penegakan Hukum Pidana Oleh Polairud Polda Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Perairan Provinsi Lampung (Dalam Perspektif Birokrasi Peradilan Pidana) Jeany Helga Alfiyanti; Maroni; Mamanda Syahputra Ginting
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.896

Abstract

Tindak pidana perikanan atau illegal fishing di perairan Provinsi Lampung merupakan persoalan hukum yang berdampak langsung terhadap kelestarian sumber daya ikan, ekosistem laut, keselamatan masyarakat nelayan, dan ketertiban pemanfaatan wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana perikanan, serta mengkaji efektivitasnya dalam perspektif birokrasi peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Polairud Polda Lampung melaksanakan penanggulangan illegal fishing melalui sarana penal dan nonpenal, meliputi patroli perairan, deteksi dini, penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, koordinasi dengan instansi terkait, serta pembinaan masyarakat nelayan. Dalam perspektif birokrasi peradilan pidana, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh tindakan kepolisian, tetapi juga oleh keterpaduan kerja antara penyidik Polri, PPNS perikanan, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya. Hambatan utama yang dihadapi meliputi luasnya wilayah perairan, keterbatasan sarana patroli, perubahan modus operandi pelaku, rendahnya kesadaran hukum nelayan, serta faktor ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap illegal fishing di Lampung perlu diarahkan pada model birokrasi peradilan pidana yang terpadu, responsif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan ekosistem laut serta keberlanjutan sumber daya perikanan.
Co-Authors Aisyah Muda Cemerlang Budiyono Emilia Susanti Firganefi Heni Siswanto Jeany Helga Alfiyanti Mamanda Syahputra Ginting Maya Shafira Muhamad Arif Fadli Syahputra Muhtadi Raju Pratama Sibuea Salman Ade Chandra