Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PETITA Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
Irfan Harmain
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Innovative Governance Pemanfaatan Lahan Eks Tambang Bauksit PT Antam Kijang Sebagai Pusat Industri Maritim Bintan Alfiandri Alfiandri; Nazaki Nazaki; Irfan Harmain; Ilhamda Fattah Kaloko; Sayed Fauzan Riyadi
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 9 No 1 (2026)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v9i1.4948

Abstract

This study is motivated by the urgent need to restore and reutilize PT Antam’s former bauxite mining land in Kijang, which faces a high risk of abandonment after extraction, through innovative governance that integrates the state, state-owned enterprises, local government, universities, the private sector, and local communities. The study aims to analyze the underlying governance logic and to formulate a roadmap for land utilization that is productive, inclusive, and sustainable. A qualitative design with a grounded theory approach was employed: data were collected through in-depth interviews and document review; analysis was supported by NVivo, including open, axial, and selective coding, word-cloud exploration, and node mapping to extract categories, causal relations, strategies, and consequences. The findings reveal three main clusters—(1) institutional governance, (2) economic transformation, and (3) participatory social dimensions—with the core category of “innovative governance of post-mining state assets.” Key drivers include investment, institutional capacity, and the role of universities as knowledge producers, while major constraints involve weak inter-agency coordination, land-tenure uncertainty, regulatory gaps, and low social trust. These barriers indicate that governance success is not merely a technical matter but also an institutional and social challenge. The study concludes that effective implementation requires an adaptive polycentric network, legal certainty, public–private partnership schemes (PPP/BOT/JV), asset digitalization and ESG-oriented governance, and cross-agency performance indicators (KPIs). Consistent implementation may transform Kijang into a blue-economy maritime hub and a national model for sustainable post-mining management.
Framing Digital Untuk Penguatan Kesadaran Keamanan Maritim Masyarakat Pesisir Irfan Harmain; Dian Mustika Intan; Dahlan Dahlan; Ria Anisa; Latifah Gusri; Andrean Nugrah Wijaya; Dinda Herlinda Syharani; Muhammad Habibi Al Fitri
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/tzjgvy50

Abstract

Masyarakat pesisir Pulau Penyengat memiliki potensi strategis dalam mendukung keamanan maritim, namun tingkat literasi digital dan kesadaran hukum mereka terhadap isu keamanan laut masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan keterampilan masyarakat melalui program Sosialisasi Framing Digital berbasis pendekatan Participatory Action Research (PAR). Tahapan kegiatan meliputi pemetaan sosial digital, pelatihan framing konten, simulasi pelaporan insiden, dan pendampingan lapangan. Evaluasi kuantitatif terhadap 30 responden menunjukkan peningkatan signifikan pada enam kategori utama, dengan seluruh rata-rata skor di atas 3,8. Efektivitas framing digital menjadi aspek paling menonjol (Mean 4,113), diikuti peningkatan perubahan kognitif–afektif–perilaku (Mean 4,078), yang mengindikasikan bahwa kombinasi narasi risiko personal, konten visual, dan pelatihan teknis mampu meningkatkan relevansi isu keamanan maritim dalam kehidupan masyarakat. Hasil ini menegaskan bahwa framing digital efektif sebagai strategi komunikasi untuk memperkuat kesadaran maritim dan partisipasi publik. Model ini berpotensi direplikasi pada komunitas pesisir lain untuk mendukung sinergi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah dalam memperkuat keamanan dan kedaulatan laut Indonesia
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN DIVERSI NOMOR 3/PEN.DIV/2025/PN. TBK) Dea Ayu Putri; Ayu Efritadewi; Dian Mustika Intan; Irfan Harmain
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9490

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kriminologis yang mendorong Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) melakukan tindak pidana pembuangan bayi, serta untuk menganalisis pelaksanaan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2025/PN Tbk di Polsek Kundur. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan Studi Kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polsek Kundur, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, Pekerja Sosial, serta pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan Penetapan Diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kriminologis utama yang melatarbelakangi perbuatan anak mencakup kumpulan tekanan strain (ketegangan sosial dan emosional), kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual, isolasi sosial, putus sekolah, serta tiadanya dukungan keluarga. Pelaksanaan diversi di Polsek Kundur yang menghasilkan kesepakatan Penyerahan Anak Kembali kepada Orang Tua (AKOT) telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala geografis, keterbatasan sarana rumah singgah, serta minimnya dukungan emosional dari keluarga angkat anak. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah Karimun dan UPTD PPA memprioritaskan penyediaan sarana Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Karimun. Instansi terkait diharapkan menguatkan pengawasan saat diversi dilaksanakan, serta masyarakat dan keluarga memberikan perlindungan moral tanpa stigma negatif bagi anak.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS DI KABUPATEN LINGGA) Khalaf Muzhaffar; Ayu Efritadewi; Irfan Harmain; Dian Mustika Intan
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9492

Abstract

Tindak pidana Illegal Logging di Kabupaten Lingga masih menjadi permasalahan karena praktik penebangan dan pemanfaatan hasil hutan secara ilegal masih terjadi meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap perusakan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap tindak pidana Illegal Logging serta mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Logging di Kabupaten Lingga. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum, serta didukung koordinasi antara kepolisian dan UPTD KPHP Unit III Lingga. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat tindak pidana Illegal Logging. Kesimpulannya, penegakan hukum belum dapat dikatakan efektif karena dipengaruhi keterbatasan personel, sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
Co-Authors Alfiandri Alfiandri Andrean Nugrah Wijaya Ayu Efritadewi Dahlan Dahlan Dea Ayu Putri Dian Mustika Intan Dian Mustika Intan Dinda Herlinda Syharani Ilhamda Fattah Kaloko Khalaf Muzhaffar Latifah Gusri Muhammad Habibi Al Fitri Nazaki Nazaki Ria Anisa Riyadi, Sayed Fauzan