Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity
Wira Satria
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Praktik Politik Transaksional Dan Implikasinya Pada Perilaku Pemilih: Studi Tinjauan Kritis pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Wira Satria; Nani Nurani Muksin; Rahmat Salam
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6295

Abstract

Pemilu legislatif merupakan instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi lokal yang berkualitas. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah masih diwarnai oleh praktik politik transaksional yang berpotensi memengaruhi perilaku pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola praktik politik transaksional, faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut, serta implikasinya terhadap perilaku pemilih pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), calon legislatif atau tim sukses, tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta pemilih di beberapa daerah pemilihan di Kabupaten Padang Pariaman. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik transaksional masih berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang, barang kebutuhan pokok, bantuan sosial, serta janji politik yang bersifat personal. Praktik tersebut didorong oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, budaya politik lokal yang permisif, lemahnya literasi politik pemilih, serta strategi pragmatis aktor politik. Implikasi dari praktik ini adalah terbentuknya perilaku pemilih yang cenderung pragmatis dan berorientasi jangka pendek, yang berdampak pada menurunnya kualitas partisipasi politik dan legitimasi demokrasi lokal. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik, literasi pemilih, serta penegakan hukum pemilu secara konsisten menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal
Advokasi Anggaran Berpihak Rakyat Analisis Peran Dprd Padang Pariaman Dalam Penyusunan Dan Pengawasan APBD Wira Satria; Aldri Frinaldi; Asnil
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6674

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, alokasi anggaran sering kali belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada kebutuhan rakyat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan advokasi anggaran yang berpihak kepada rakyat, khususnya pada tahap penyusunan dan pengawasan APBD. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis dokumen, regulasi, dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi anggaran dan pengawasan, mulai dari pembahasan KUA-PPAS, Rancangan Perda APBD, hingga pengawasan pelaksanaan anggaran. Namun demikian, efektivitas advokasi anggaran masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kepentingan politik, keterbatasan kapasitas anggota DPRD, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, peningkatan transparansi anggaran, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil guna memastikan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat
Pengujian Kewenangan DPRD Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap APBD dan Dampaknya Pada Efektivitas Administrasi Keuangan Daerah Wira Satria; Aldri Frinaldi; Roberia
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6675

Abstract

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan konstitusional dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Kewenangan ini dimaksudkan sebagai mekanisme checks and balances agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun dalam praktik, kewenangan DPRD sering menimbulkan permasalahan hukum administrasi negara, khususnya terkait batas kewenangan, potensi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan politik, serta keterlambatan penetapan APBD. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengujian kewenangan DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap APBD serta dampaknya terhadap efektivitas administrasi keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian kewenangan DPRD merupakan instrumen penting dalam menjamin prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan efektivitas administrasi keuangan daerah.
Co-Authors Aldri Frinaldi Asnil Nani Nurani Muksin Rahmat Salam Roberia