<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, susunan, dan peran pemerintahan daerah dalam pembangunan di Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi, Indonesia memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta pembangunan. Struktur pemerintahan daerah terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki kewenangan, perangkat, serta mekanisme kelembagaan yang diatur dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui telaah terhadap jurnal ilmiah, buku referensi, regulasi, serta dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, struktur, serta fungsi pemerintahan daerah dalam konteks pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pembangunan ekonomi lokal, menyediakan pelayanan publik, serta mengembangkan infrastruktur dasar. Namun, pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, birokrasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, terdapat peluang besar melalui penguatan desentralisasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta optimalisasi potensi sumber daya daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.]]>
