Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Gema Keadilan: Peran Strategis Organisasi Kepemudaan dalam Pembinaan Genereasi Muda di Bandarlampung. Laila Fatia Maharani; Salma Tabina; Alvina Juliani Bahri; M. Sulton Robbani Thoib; Ana Mentari; Teki Prasetyo Sulaksono
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 3 (2025): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i3.5003

Abstract

Penelitian ini memperdalam dan mengkaji pembinaan terhadap generasi muda yang dinaungi oleh organisasi kepemudaan Gema Keadilan yang berada di bawah naungan partai PKS yang berfokus pada pengembangan karakter, rasa empati dan simpati, serta menghasilkan anggota-anggota yang dapat berguna bagi bangsa dan negara. Gema keadilan didirikan dengan tujuan untuk mengatasi berbagai ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui organisasi ini, diharapkan pemuda dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dengan cara mengembangkan tiga pilar utama: aqidah, peningkatan skill, dan fisik. Dengan pondasi aqidah yang kuat, diharapkan pemuda dapat memiliki moral dan karakter yang baik. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengupulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengkaji secara mendalam mengenai efektifitas berdirinya Gema Keadilan dalam pembangunan bangsa dan menhgatasi ketimpangan dan ketimpangan sosial, khususnya pada generasi muda yang ada di kota Bandarlampung. Dalam realisasinya, Gema Keadilan melakukan banyak sekali bakti sosial untuk membantu warga dan masyarakat Bandarlampung yang tertimpa musibah, melakukan kegiatan positif berupa seminar bisnis, dan kegiatan fisik seperti berolahraga bersama. Melalui kegiatan yang bermanfaat ini, diharapkan generasi muda yang ada di Bandarlampung dapat lebih berprofuktif lagi dan dapat memberikan kemajuan bagi kota Bandarlampung.
PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA: BENTUK, SUSUNAN, DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN Nurul Aini; Dhea Novitasari; Izwah Marhamah; Malikah Alya Azzahra; Anisa Dwi Lestari; Alvina Juliani Bahri; Andita Novaliana; Zazkia Falia Putri; Ana Mentari; Putut Ary Sadewo
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 4 (2025): December : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i4.855

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, susunan, dan peran pemerintahan daerah dalam pembangunan di Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi, Indonesia memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta pembangunan. Struktur pemerintahan daerah terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki kewenangan, perangkat, serta mekanisme kelembagaan yang diatur dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui telaah terhadap jurnal ilmiah, buku referensi, regulasi, serta dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, struktur, serta fungsi pemerintahan daerah dalam konteks pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pembangunan ekonomi lokal, menyediakan pelayanan publik, serta mengembangkan infrastruktur dasar. Namun, pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, birokrasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, terdapat peluang besar melalui penguatan desentralisasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta optimalisasi potensi sumber daya daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
PERANAN GEREJA DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA JEMAAT DITENGAH MASYARAKAT PLURALISME Natanael Sitinjak; Ana Mentari; Edi Siswanto; M. Mona Adha; Abdul Halim
SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sabana.v5i1.7835

Abstract

Indonesia is a country with a high level of diversity in terms of ethnicity, culture, religion, and language, which necessitates the strengthening of Pancasila values to maintain harmony and unity. However, in the era of globalization and digitalization, the internalization of Pancasila values still faces various challenges, including within religious institutions. This study aims to analyze the role of the Pentecostal Church in Indonesia (GPdI) El-Shaddai Purbolinggo, East Lampung, in strengthening Pancasila values within a pluralistic society. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The theoretical framework is based on structural functionalism, social construction, and role theory, which position the church as an agent of socialization and value transformation within society. The findings reveal that GPdI El-Shaddai Purbolinggo plays an active role as a social transformation agent by integrating Pancasila values into worship activities, sermons, faith education, and social services. The process of internalizing these values is carried out not only cognitively but also through social practices, interactions, and the exemplary conduct of church leaders in the daily lives of congregants. Sociologically, these findings indicate that the church makes a significant contribution to strengthening social cohesion, solidarity, and tolerance within a pluralistic society. The implications of this study emphasize that reinforcing Pancasila values is not solely the responsibility of the state but also requires the active involvement of religious institutions as strategic actors in fostering social integration and sustaining national unity.