Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

GUGATAN PERDATA PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM PRAKTIK PENGADILAN NIAGA: ANALISIS UU NO. 20 TAHUN 2016 Rahmono, Eko Bambang
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7478

Abstract

Latar Belakang: Merek merupakan aset intelektual bernilai ekonomi tinggi yang sering menjadi sasaran eksploitasi ilegal. Meskipun UU No. 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan signifikan seperti lemahnya standar pembuktian kerugian dan disparitas penafsiran hakim terhadap unsur "persamaan pada pokoknya", sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (khususnya Pasal 83 dan 84 UU No. 20/2016), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Hasil Penelitian: UU No. 20 Tahun 2016 secara normatif sudah memadai dalam memberikan perlindungan bagi pemilik merek melalui hak ganti rugi dan penghentian pelanggaran. Namun, efektivitasnya belum optimal karena tidak adanya pedoman baku perhitungan ganti rugi, kesulitan dalam pembuktian kerugian konkret, serta minimnya pemanfaatan instrumen tindakan sementara oleh hakim. Kesimpulan: Kelemahan utama perlindungan hukum merek di Indonesia bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada aspek implementatif di pengadilan. Diperlukan instrumen teknis yudisial yang seragam untuk standar pembuktian, metode perhitungan ganti rugi, serta kriteria penilaian persamaan pada pokoknya guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar.
LEGAL MAXIM DALAM PERKAWINAN: ANALISIS HUKUM ISLAM KONTEMPORER BERDASARKAN KAIDAH FIKIH DAN APLIKASINYA DI INDONESIA Rahmono, Eko Bambang; Saebani, Beni Ahmad; Rifat, Tb.; Basyarudin, Basyarudin
Jurnal Education and Development Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i1.7779

Abstract

Kajian ini menganalisis peran fundamental al-qawaid al-fiqhiyyah sebagai prinsip universal dalam membentuk dan menerapkan fiqh munakahat (hukum keluarga Islam) dalam konteks hukum positif di Indonesia. Laporan ini secara spesifik membedah aplikasi dari lima kaidah fikih asasi (al-qawaid al-khamsah) dalam isu-isu kontemporer, seperti dispensasi nikah, sengketa perceraian, dan hak serta kewajiban suami-istri. Meskipun kaidah fikih sering dipandang sebagai ringkasan dari sejumlah permasalahan hukum, laporan ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai fondasi intelektual bagi penalaran hukum (ratio decidendi) para hakim di Pengadilan Agama. Melalui studi kasus dan korelasi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), analisis ini menunjukkan bahwa kaidah fikih memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi hukum Islam untuk tetap relevan, adaptif, dan mampu menyediakan keadilan substantif dalam menghadapi dinamika sosial modern. Oleh karena itu, kaidah fikih bukanlah sekadar konsep teoritis, melainkan kerangka kerja yang hidup dan esensial dalam praktik hukum Islam di Indonesia.
Implementasi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Kredit: Perspektif KUH Perdata dan UU Perasuransian Rahmono, Eko Bambang; Mulyanto, Edy
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8919

Abstract

Sengketa klaim asuransi jiwa kredit semakin meningkat, menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini fokus pada penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa kredit, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan UU Perasuransian. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan, putusan pengadilan, dan konsep hukum terkait. Hasil penelitian ini menandakan bahwa praktik asas itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa kredit masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya transparansi informasi dan perbedaan interpretasi asas itikad baik. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini menawarkan solusi, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pihak tentang asas itikad baik, (2) memperkuat regulasi dan pengawasan, serta (3) meningkatkan transparansi dan komunikasi antara para pihak.