Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal ComunitA Servizio

Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Indonesia Hendri Jayadi Pandiangan; Poltak Siringoringo
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 1 No. 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v1i2.1286

Abstract

Abstrak Narkotika dan obat berbahaya atau lebih dikenal dengan istilah dalam masyarakat yaitu “narkoba” merupakan bahan berbahaya hal mana bagi pengguna, pengedar, yang memproduksi dan menyimpan dapat dikenakan sanki pidana. Tidak tanggung-tanggung sanksi pidana yang dijatuhkan sampai dengan hukuman mati. Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “extra ordinary crime”dan menjadi musuh bersama bangsa ini. Kampanye dan pembentukan opini public tentang bahaya narkoba harus dilakukan secara massif terhadap seluruh lapisan masyarat. Hal ini merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar mengenai dampak negative dari narkoba baik bagi pengguna/pemakai, pengedar, yang meproduksi dan menyimpan. Pemahaman ini dimulai dari beberapa fase yaitu bagaimana fase pencegahan narkoba dalam masyarakat ? bagaimana fase jika memang terlanjur sudah menggunakan narkoba dan mendudukan pengguna narkoba sebagai korban ? bagaimana fase penegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba ? Fase-fase ini harus dikampanyekan secara massif agar masyarakat memahami bahwa hal-hal yang berhubungan dengan narkoba lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Kata kunci:Kejahatan, Obat Terlarang, Hukuman. Abstract Drugs is a dangerous substance in which for the user, dealers that produce and keep the substance could be penalized with criminal law. Death sentence could be penalized for the subject. Crimes related to drugs have now reached a very alarming condition. This is because the victims of the crime are from both upper class people and lower class people. Even more alarming drugs have reached school students and university students. This crime is already categorized as an “extra ordinary crime” as a result of how massive it is. Campaigns and the formation of public opinion about the dangers of drugs must be done massively on all levels of society. This is the part of approaching drug crimes in Indonesia. The public must be given the right understanding of how drugs will give negative impacts for users, dealers, that keep and produce the substance. Comperhensions started with several phases, how can public prevent the drug use? What we can do if we already use the substance and how to position drug users as victims? How the law enforcement works for drug crimes? These phases must be massively campaigned to the public so people will understand that drugs have negative impacts more than positive impacts. Keywords: Crime, Drugs, Sentence
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA Hendri Jayadi; Tomson Situmeang; Poltak Siringoringo; I Dewa Ayu Widyani; L Elly AM Pandiangan; Putu George Matthew Simbolon
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 5 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v5i1.4287

Abstract

The purpose of this article is to provide an understanding of land dispute resolutions available under Indonesian regulations. This article is applying the normative method under the statutory approach. Furthermore, the writer may provide the discussion of this article by expressing that there are two main classifications of land dispute resolution forums. The first forum known as the non-adjudication forum consists of mediation, conciliation, consultation, and facilitation. Meanwhile, the second forum is divided into two sub-classification consisting of the adjudication method and the non-adjudication method. The adjudication method consists of dispute settlement through a district court triggered by an ownership right dispute, and a dispute settlement through an administrative court regarding the legality of a land certificate. Besides that, the second sub-classification of this adjudication method consists of dispute settlement through arbitration that can be triggered due to an arbitration agreement with land as its object.