Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Rohilie, Haunan Fachry
Universitas Tanjungpura
Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT TOBA KABUPATEN SANGGAU Ariyadi, Kristian; Maryuni, Sri; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4277

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kantor Camat Toba Kabupaten Sanggau. Permasalahan mengenai sikap petugas dalam merespon dan menanggapi kebutuhan masyarakat masih kurang optimal, serta prosedur pelayanan yang belum sesuai dengan SOP yang ada berdasarkan kepastian waktu penyelesaian seperti yang telah ditentukan. Indikator kualitas layanan dalam penilaian kinerja yakni sikap petugas, prosedur, fasilitas, biaya dan waktu pelayanan. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 1). Petugas loket yang jarang tetap di tempat karena harus merangkap mengerjakan tugas pokok yang lainnya hal tersebut disebabkan oleh jumlah personil aparatur yang terbatas. 2). Prosedur pelayanan yang belum sesuai dengan SOP yang ada berdasarkan kepastian waktu penyelesaian dan dari masyarakat terkadang masih ada dokumennya tidak lengkap. 3). Fasilitas pelayanan seperti listrik yang sering padam dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan. 4). Semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya dan waktu penyelesaiannya tidak lama tergantung apa keperluannya. Rekomendasi yang diberikan antara lain, 1). Kantor Camat Toba perlu melakukan analisis kebutuhan pegawai untuk memenuhi keperluan dalam pelayanan publik. 2). Perlu mengkaji kembali Standar Operasional Prosedur terkait ketepatan waktu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan dari masyarakat harus melengkapi dokumen yang diperlukan. 3). Menambahkan mesin genset untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik. 4). Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin agar terciptanya kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Kata kunci :Kinerja, Kualitas, Pelayanan, Administrasi.
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA MUSYAWARAH DESA DI DESA NANGA TIKAN KECAMATANBELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI CLARISA, YURIKE; Sukamto, Sukamto; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4297

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah desa di Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi. Pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Payung hukum pengambilan keputusan diatur dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2014 BAB IV Tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Pasal 6 menyebutkan Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan . Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Pada teknik  keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun hasil penelitian berdasarkan ketiga indikator partisipasi menurut (Marshall,2006) yaitu adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, dan adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dari hasil  penelitian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal karena  kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi, kurangnya kemampuan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam musyawarah desa, karena masyarakat tahu apa yang dibutuhkan dalam upaya mewujudkan pembangunan didesa , masyarakat yang hadir cenderung pasif, adanya akses yang disediakan oleh pemerintah desa tidak digunakan dengan optimal dan kurang keterbukaan informasi dari pemerintah desa membuat sebagian dari masyarakat tidak mengetahui kapan dilaksanakan musyawarah desa. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengambilan Keputusan, Musyawarah Desa  
EVALUASI PROGRAM BANTUAN PRESIDEN PRODUKTIF USAHA MIKRO BAGI USAHAMIKRO, KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2021DI DESA DARIT KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK GOWORIZKI, MODESTA; Yohanes, Yulius; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4253

Abstract

Program BPUM merupakan program Presiden melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk membantu UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional akibat dari corona virus disiase 2019. Dalam hal ini, di Kabupaten Landak lembaga penyalur adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak harus mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyalur Program BPUM untuk UMKM yang ada di Desa Darit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program BPUM bagi UMKM yang ada di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan teori evaluasi program menurut Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yang menjelaskan bahwa evaluasi secara umum mengacu pada empat indikator, yaitu Input, Proses, Output dan Outcome. Subjek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik Purposivedimana penulis menentukan sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan keahlian, dengan beberapa teknik pengumpulan data, yakni wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa evaluasi dalam program BPUM yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Landak sudah berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI. Namun, masih ada beberapa permasalahan, dan permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan oleh pihak terkait. Adapun saran dari peneliti adalah melakukan pelatihan kepada UMKM, melakukan sosialisasi, memberikan dana insentif kepada petugas pendataan Program BPUM dan adanya lembaga pengawas. Kata Kunci: Evaluasi, Input, Proses, Output, Outcome
KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA BAHENAP KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU CLAUDIA, CINDY; Yohanes, Yulius; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja perangkat desa Bahenap dalam melaksanakan pengelolaan hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bahenap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Subjek penelitian adalah Bidang Pemberdayaan Administrasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Sub Bidang Pemberdayaan Administrasi Desa di Kecamatan Kalis, Kepala Desa Bahenap, Operator aplikasi SISKEUDES, perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja menurut Moeheriono dimana indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu, efektif, efisien, kualitas dan ketepatan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja yang dilaksanakan belum berpengaruh signifikan bagi kinerja perangkat desa dan belum maksimal pelaksanaannya. [1]Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan kepada perangkat desa Bahenap untuk lebih aktif dalam memenuhi panggilan dari kecamatan dan rutin melakukan koordinasi dengan kecamatan sebagai pendamping dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Serta membuat regulasi untuk menentukan batas waktu, sehingga dapat mendukung kualitas kinerja perangkat desa agar lebih efektif, efisien dan tepat waktu.  Kata Kunci: Kinerja, Perangkat Desa, Sistem Keuangan Desa.
PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU SUSANTI, RIMA; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4346

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-government meningkatkan mutu pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Sanggau. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Balanced E-Government Scorecard yang dikemukan oleh Stifung (2001) dalam (R. E. Indrajit 2016) yang terdiri dari :Dimensi Manfaat, Dimensi Efesiensi, Dimensi Partisipasi, Dimensi Transparansi, dan Dimensi Manajemen Perubahan. Berdasarkan 5 dimensi dari konsep Balanced E-Government scorecard tersebut dapat diketahui sesuai hasil penelitian langsung dilapangan, hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan e-government di Disdukcapil Kabupaten Sanggau, sebagai subjek penelitian, telah melaksanakan berbagai inisiatif e-Government untuk meningkatkan kualitas layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun karena keterbatasan teknologi di Disdukcapil Kabupaten Sanggau menyebabkan penerapan E-Government tidak berjalan sesuai dengan konsep dasar E-Government yaitu memberikan kemudahan akses kepada pengguna layanan online. Adapun saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau terkait penerapan Elektronik Government diharapkan segera melakukan pengembangan ataupun peningkatan teknologi, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kata kunci : Elektronic Government, Disdukcapil, dan Kualitas Pelayanan.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA WARINGIN, LARAS PRABA; Rahim, Abdul; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4339

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”. Penulis menemukan beberapa fenomena yang belum diterapkan dalam prinsip-prinsip good governance seperti adanya pegawai yang datang tidak tepat waktu dan kurangnya pengawasan dari atasan kepada ASN. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Sedarmayanti (2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Hasil dari penelitian ini ialah rendahnya disiplin pegawai di Kantor Kecamatan Sungai Ambawang, dan juga ketidaktepatan waktu dalam pelayanan. Adapun saran dari peneliti adalah Kantor Kecamatan Sungai Ambawang seharusnya dapat memaksimalkan pelayanan dengan menyediakan fasilitas yang dapat membantu Masyarakat dalam proses pelayanan, dan juga lebih tegas terhadap kedisplinan pegawai dengan memberikan sanksi apabila terdapat pegawai yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.  Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik.
ETIKA APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS PATMA, PATMA; Yohanes, Yulius; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisisetika aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan administrasi di Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan SipilKabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa etika aparatur pemerintah dalam pelayanan administrasi masih belum optimal, dilihat dari asas etika pemerintahan, yaitu: Pertanggungjawaban (Responsibility), didasarkan pada tanggung jawab aparatur pemerintah masih belum sesuai dengan standar operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengabdian (Dedication), masih ditemukan aparatur pemerintah yang cuek, marah-marah dan kurang sopan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi Kesetiaan (Loyalti), didasarkan pada kurangnya aparatur pemerintah untuk menaati aturan yang telah ditentukan. Kepekaan (Sensitivy), didasarkan pada kurang peka dan sadarnya aparatur pemerintah dengan keadaan sekitar. Persamaan (Equality), masih adanya aparatur pemerintah yang berlaku diskriminatif dalam pelaksananaan pelayanan administrasi. Kepantasan (Equity), didasarkan pada prioritas dan fasilitas terhadap masyarakat masih belum memadai, terutama pelayanan terhadap masyarakat lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan disabilitas. Saran dari peniliti seharusnya ada evaluasi terkait SOP terhadap etika aparatur pemerintah dalam pelayanan administrasi di Disdukcapil Kabupaten Sambas.Kata Kunci: Etika, Aparatur Pemerintah, Pelayanan Administrasi 
Co-Authors Ariyadi, Kristian CLARISA, YURIKE CLAUDIA, CINDY GOWORIZKI, MODESTA Maryuni, Sri PATMA, PATMA Rahim, Abdul Sukamto, Sukamto SUSANTI, RIMA WARINGIN, LARAS PRABA Yohanes, Yulius Zulkarnaen, Zulkarnaen