Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Zulkarnaen, Zulkarnaen
Universitas Tanjungpura
Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PETANI NANAS DI DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANGKABUPATEN KUBU RAYA Putri, Aprilia Dwiska; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4321

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana strategi pemerintah desa dalam memberdayakan petani nanas yang dilakukan di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan pengamatan tentang bagaimana strategi pemerintahan terhadap pemberdayaan petani nanas. Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan petani nanas menggunakan analisis SWOT yaitu dari lingkungan internal Strenth dan Weakness serta lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi oleh suatu daerah tertentu. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dengan faktor internal Kekuatan (strengths) dan Kelemahan (weakness). Petani nanas di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Dalam Sjafrizal (2014: 246-2480, Analisis SWOT pada dasarnya merupakan teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu instansi secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian Strategi Pemerintah Desa Teluk Bakung secara akif masih perlu ditingkatkan dengan merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih tepat dari hasil faktor internal dan ekseternal. Kata kunci : Analisis SWOT , Strategi Pemerintah Desa dan Pemberdayaan, Petani
REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI BADANKEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEKADAU PUTRI1, ALEXANDRA ARMELLITHA; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4272

Abstract

Penelitianiniberjudul “RekrutmenAparaturSipil Negara di Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya ManusiaKabupatenSekadau” denganinidapatdilihatrekrutmenterinci dan koordinasiefektifdalamrekrutmencalonaparatursipil negara 2021 di Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya ManusiaKabupatenSekadau. Dalampenelitianinipenelitimenggunakanmetodepenelitiankualitatifdenganpendekatandeskriptif. Penelitimenggunakanteknikpengumpulan data yaituwawancara dan dokumentasi. Pada tehnikkeabsahan data penelitimenggunakantehniktriangulasisumber dan triangulasiteknik. Adapun yang menjadihasilberdasarkan dua indikatoryaiturekrutmenterinci dan koordinasiefektifyaitu pada rekrutmenterjadikekeliruandalamperhitunganformasi oleh OrganisasiPerangkat Daerah yang menyebabkanadaformasiataujabatan yang kekuranganataukelebihantenagakerjasehinggaberdampak pada keoptimalankinerjapegawai. Dalamhalkoordinasiantara BKPSDM dengan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasisudahdilakukanterkaitpengajuankuota yang sudahdihitungsesuaikebutuhandaerah. Namunpenetapanformasitidakhanyadilihatdarikurangnyatenagakerja yang ada, tapiberdasarkankemampuandaerah yang dilihatdariPendapatan Asli Daerah dan pengajuanformasi lima tahunterakhir agar tidakadajabatan yang ganda. Selainitukoordinasiantara BKPSDM denganpesertarekrutmenmasihbanyakmiskomunikasikarenasulitnyapesertamenghubungipihak BKPSDM untukditanyaiinformasilanjut yang mengakibatkanbeberapakendala, sepertipeserta yang salah format penulisan. Kata Kunci : Rekrutmen, RekrutmenTerinci, KoordinasiEfektif
PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU SUSANTI, RIMA; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4346

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-government meningkatkan mutu pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Sanggau. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Balanced E-Government Scorecard yang dikemukan oleh Stifung (2001) dalam (R. E. Indrajit 2016) yang terdiri dari :Dimensi Manfaat, Dimensi Efesiensi, Dimensi Partisipasi, Dimensi Transparansi, dan Dimensi Manajemen Perubahan. Berdasarkan 5 dimensi dari konsep Balanced E-Government scorecard tersebut dapat diketahui sesuai hasil penelitian langsung dilapangan, hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan e-government di Disdukcapil Kabupaten Sanggau, sebagai subjek penelitian, telah melaksanakan berbagai inisiatif e-Government untuk meningkatkan kualitas layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun karena keterbatasan teknologi di Disdukcapil Kabupaten Sanggau menyebabkan penerapan E-Government tidak berjalan sesuai dengan konsep dasar E-Government yaitu memberikan kemudahan akses kepada pengguna layanan online. Adapun saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau terkait penerapan Elektronik Government diharapkan segera melakukan pengembangan ataupun peningkatan teknologi, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kata kunci : Elektronic Government, Disdukcapil, dan Kualitas Pelayanan.
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MENYUMBUNGKECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG HENDRI, SEBASTIANUS; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Hutomo, Tri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i2.3379

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbung kecamatan hulu sungai kabupaten ketapang.  permasalahan dalam penelitian yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum maksimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersipat desakritif dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kristianten (2006:73) tentang transparansi. Teori tersebut dijelaskan tentang proses transparansi melalui empat fase yaitu : 1). Ketersedian dan aksesibilitas dokumen, kesimpulannya adalah Pemerintahan Desa memberikan, menyediakan informasi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk informasi mengenai Alokasi Dana Desa 2)Kejelasan dan kelengkapan informasi, Kesimpulannya adalahPemerintahan Desa harus menyediakan dan memberi informasi yang lengkap dan jelas mengenai Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat. 3)Keterbukaan proses pengelolaan, kesimpulannya adalah dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa Pemerintahan Desa harus terbuka dalam memberikan informasi anggaran Alokasi Dana Desa. 4)Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, kesimpulannya adalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tentunya setiap Pemerintahan Desa harus berpedoman pada regulasi atau Undang-Undang berlaku yang mengatur pengelolaan Alokasi Dana Desa. Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbung berpedoman pada undang undang no 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintahan Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menyumbung yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan yang ada. Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA HERDIYANTI, DEA PUTRI; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No  3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa  di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino (2008:142) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Kesimpulananya adalah bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal. 2) Sumberdaya: kesimpulannya sumber daya yang ada belum memadai dalam Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 3) Karakterisitik Agen Pelaksana: kesimpulannya adalah adalah dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Desa Teluk Kapuas dalah menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya, pedampingan yang dilaksanakan berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan. 4) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana: kesimpulannya adalahKurangnya tanggung jawab Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Kelompok: kesimpulannya adalah Keterbukaan dari pemerintah desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa dengan Pemerintah desa baik Kepala Desa, sekdes,  bendahara, kaur, RT/RW dan lainya 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.
IMPLEMENTATINGTHE SANGGAU REGENCY REGIONAL REGULATION POLICY NO5 OF 2013 ONTHE IMPLEMENTATIONOF CHILD PROTECTION YELSIE, DHENIE; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Hutomo, Tri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3125

Abstract

This study aims to describe the process of implementing the Sanggau Regency Regional Regulation Policy No. 5 of 2013 on the Implementation of Child Protection. This study used a qualitative research approach. The research location was in the Department of Social Affairs, Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning of Sanggau Regency. The researcher used the theory of Jones, Charles O (Agustino, 2017:154) which explains three indicators of program implementation or policy implementation and there are three kinds of activities that need to be considered carefully. The three implementation indicators consist of: 1) Organization, it can be concluded that in order to facilitate the implementation of child protection policies and gather all OPDs in protecting and realizing children's rights and making Sanggau Regency a Child Friendly City; 2) Interpretation, it can be concluded that the Implementor at the Office of Social Affairs, Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning has understood the objectives of the child protection policy well; 3) Application, the child protection policy program in Sanggau Regency can be concluded to be quite good and has received support from the community.
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA TUNAS TALINO DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA PAK UTAN KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH Guban, Dwi; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Karang Taruna Tunas Talino dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam di Desa Pak Utan, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola Karang Taruna masih kurang diberdayakan dengan maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:170) yang mengatakan bahwa strategi dalam pemberdayaan terbagi menjadi 5 (lima), akan tetapi penulis hanya menggunakan 3 (tiga) strategi yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Adapun ketiga strategi tersebut yaitu: (1) Pengembangan sumber daya manusia, upaya untuk memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia tersebut belum terlaksana; (2) Pengembangan kelembagaan kelompok, kurang berhasilnya pemberdayaan SDM pada tahun sebelumnya serta pengurus dari lembaga/kelompok Karang Taruna juga kurang mengerti tupoksi dari masing – masing bidangnya; dan (3) Pengembangan usaha produktif, sejauh ini usaha yang dilakukan bukan berasal dari Karang Taruna itu sendiri, melainkan bersumber dari perseorangan dan juga BUMDes Desa Pak Utan. Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu pengurus Karang Taruna diharapkan dapat terus mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, kemudian pemerintah setempat juga diharapkan dapat berperan secara langsung untuk mendampingi Karang Taruna dalam hal menjaring investor, masyarakat Desa Pak Utan juga diharapkan dapat terus berpartisipasi dalam berbagai agenda yang diadakan oleh Karang Taruna agar terciptanya sinergi yang baik dari berbagai pihak terkait.
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MENYUMBUNGKECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG Hendri, Sebastianus; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Hutomo, Tri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3132

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbung kecamatan hulu sungai kabupaten ketapang.  permasalahan dalam penelitian yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum maksimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersipat desakritif dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kristianten (2006:73) tentang transparansi. Teori tersebut dijelaskan tentang proses transparansi melalui empat fase yaitu : 1). Ketersedian dan aksesibilitas dokumen, kesimpulannya adalah Pemerintahan Desa memberikan, menyediakan informasi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk informasi mengenai Alokasi Dana Desa 2)Kejelasan dan kelengkapan informasi, Kesimpulannya adalahPemerintahan Desa harus menyediakan dan memberi informasi yang lengkap dan jelas mengenai Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat. 3)Keterbukaan proses pengelolaan, kesimpulannya adalah dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa Pemerintahan Desa harus terbuka dalam memberikan informasi anggaran Alokasi Dana Desa. 4)Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, kesimpulannya adalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tentunya setiap Pemerintahan Desa harus berpedoman pada regulasi atau Undang-Undang berlaku yang mengatur pengelolaan Alokasi Dana Desa. Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbung berpedoman pada undang undang no 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintahan Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menyumbung yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan yang ada.                                                                                                Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT (RBM) BUMI KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK FAUZIYYAH, FAUZIYYAH; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Dhidik Apriyanto, Dhidik
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika Di Rehabilitasi Sosia Berbasis Masyarakat (Rbm) Bumi Khatulistiwa Kota Pontianak. Masalah yang ditelitipun berupa dana dari Kemenertian Sosial yang dirasa kurang, juga klien yang sering kabur dan naiknya jumlah klie per tahunnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Charles O. Jones dalam Widodo(2010:89-93) yang terdiri dari : 1) Pengorganisasian. Pelaksanaan program belum optimal seperti kurangnya koordinasi kepada pihak terkaih, sumber daya keuangan dan peralatan atau dana dari Kementerian Sosial kurang mencukupi dari segi pebiayaan operasional; 2) Interpretasi. Para target grup kurang memahami isi kebijakan sehingga ditemukannya beberapa klien atau korban penyalahguna narkoba kambuh dan beberapa dari mereka kabur dan di off kan dari programnya; 3) Aplikasi atau Penerapan. Dalam proses implementasi program rehabilitasi terdapat fasilitas yang kurang mendukung dan juga sosialisasi terhadap masyarakat juga kurang sehingga masyarakat masih pro dan kontra mengenai pusat rehabilitasi sosial bagi pengguna napza dikarenakan pengetahuan yang minim terhadap proses implementasinya. Adapun saran direkomendasikan oleh peneliti adalah sebaiknya pihak Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) lebih menkankan pada laporan perkembangan klien atau korban penyalahgunaan narkotika setiap 1 bulan sekali kepada pihak Rehabilitasi yang menangani klien sehingga laporan tersebut dapat diketahui beberapa dari klien bener-benar dikatakan pulih dan dapat melanjutkan program berikutnya.
PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG irmawati, irmawati; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Triyono, Joko
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3210

Abstract

This study aimed to describe and analyze the service quality of making the Family Register in the Bengkayang Regency Civil Registry Service Department. This research used a descriptive study with a qualitative approach. This study used Zeithmal, Pasuraman, and Berry’s Service Quality theory (in Ratminto, 2019: 175) which consisted of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and physical evidence. The results showed that the officers’ reliability in providing services was still lacking, the officers had been quite responsive in responding to the service recipient community, the officers could not provide certainty on the completion time of making a Family Register, the employees had given quite good empathy, and there were still many shortcomings, especially in terms of office buildings. The researcher suggests that the employees must have the ability and expertise in making the civil register documents, all officers must be able to provide a responsive attitude to the service user community, they also must handle complaints or suggestions from the community properly and it is hoped that officers can complete the making of Family Register according to the set time. Keywords: Service; Quality; Making The Family Register   
Co-Authors Dhidik Apriyanto, Dhidik FAUZIYYAH, FAUZIYYAH Guban, Dwi Hendri, Sebastianus HENDRI, SEBASTIANUS HERDIYANTI, DEA PUTRI Hutomo, Tri irmawati, irmawati Martinus Martinus Ningtias, Kartika Putri, Aprilia Dwiska PUTRI1, ALEXANDRA ARMELLITHA Rohilie, Haunan Fachry Sujendra, Bima SUSANTI, RIMA Triyono, Joko YELSIE, DHENIE Yuniarsih, Rulida