Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Sengketa Hibah Orang Tua Kepada Anak Tanpa Akta Notaris Muhammad Ragil Rusdin; Suwito Suwito; Anwar Anwar; Maria Yeti Andrias; Farida Tuharea
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak tanpa akta notaris serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat hibah tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanpa akta notaris pada prinsipnya tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, tidak adanya akta notaris menyebabkan hibah memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian sehingga kemudian berpotensi menimbulkan sengketa, terutama setelah pemberi hibah meninggal dunia. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah dan mediasi, yang mengedepankan penyelesaian secara damai dan menjaga hubungan kekeluargaan, maupun melalui jalur litigasi apabila tidak tercapai suatu kesepakatan. Dalam proses litigasi, kekuatan alat bukti menjadi faktor utama yang menentukan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pembuatan akta notaris dalam setiap pemberian hibah sangat dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kekuatan pembuktian, melindungi hak para pihak, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.  
Legal Education on the TPKS Act (Criminal Acts of Sexual Violence) and the Establishment of Village-Based Community Complaint Centers Jayanti Puspitaningrum; Najamuddin Gani; Anwar Anwar; Abdul Rahman Upara; Zonita Zirhani Rumalean
Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies Vol. 1 No. 12 (2026): Archipel - August
Publisher : PT. AVID MEDIA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65739/archipel.v1i12.78

Abstract

Sexual violence remains a persistent structural problem in Indonesian society, and rural communities in particular suffer from low legal literacy and limited access to formal complaint mechanisms. The enactment of Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) marked a paradigm shift by placing prevention, victim protection, and community participation at the center of the national legal framework. Yet the effectiveness of this law depends on how far its norms are translated into practice at the village level, where legal education is often sporadic and complaint channels remain distant from ordinary citizens. This article examines the urgency of continuous legal education on the TPKS Act and explores the establishment of village-based community complaint centers as an institutional bridge between normative protection and practical accessibility. Employing normative juridical research with statutory and conceptual approaches, the study analyzes the TPKS Act, the Village Law, and their implementing regulations alongside recent socio-legal literature. The findings show that community complaint centers, when embedded in sustained legal education and linked to formal referral pathways such as UPTD PPA, can strengthen early detection, reporting, and victim assistance. The article recommends a collaborative model integrating village government, community-based service providers, and law enforcement to operationalize the participatory mandate of the TPKS Act.