Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Madrasah Aliyah Al-Khairat Dolong Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una Supriadi Tuloli; Sofyan Al-Hadar; Kurniadi K. Hasan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat pengembangan Madrasah Aliyah Al-Khairat Dolong Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa madrasah tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan proses pendidikan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa factor utama yang menjadi penghambat pengembangan madrasah, yaitu (1) keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah dan kompetensi tenaga pendidik; (2) lemahnya kepemimpinan kepala madrasah yang kurang aktif dalam pengelolaan institusi; (3) minimnya sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran; (4) akses lokasi yang sulit dijangkau oleh siswa dari desa-desa sekitar; serta (5) rendahnya daya tarik madrasah dibandingkan lembaga pendidikan lain di wilayah yang sama. Temuan ini menunjukkan pentingnya perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, yayasan, dan masyarakat, dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar madrasah dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka selanjutnya dilakukan penarikan atau kesimpulan sebagai berikut, Madrasah Aliyah Al-Khairat Dolong menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pengembangannya, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik yang sering mengajar di luar bidang keahliannya dan rendahnya disiplin, hingga kurangnya pengawasan kepala sekolah yang lebih sering terfokus pada tugas administratif. Selain itu, fasilitas yang tersedia sangat terbatas, termasuk gedung sekolah yang bukan milik sendiri dan minimnya sarana pendukung seperti meja, kursi, dan buku pelajaran. Letak geografis yang terpencil dengan infrastruktur jalan dan transportasi yang minim memperburuk keadaan, menyulitkan siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Rendahnya daya tarik Madrasah akibat kurangnya fasilitas dan program unggulan juga menyebabkan masyarakat lebih memilih sekolah lain yang dinilai lebih baik.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara Rostika Daud; Sofyan Al-Hadar; Olgha S. Nusu
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2451

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah pesisir, khususnya Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan arus sampah laut dari daerah sekitar. Pemerintah desa sebagai entitas terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi persoalan ini, melalui fungsinya sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana peran tersebut dijalankan dalam konteks pengelolaan sampah di pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparatur desa dan masyarakat, serta dokumentasi terhadap program dan regulasi yang ada. Fokus analisis diarahkan pada efektivitas pelaksanaan peran pemerintah desa dalam merespons tantangan pengelolaan sampah di wilayahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitator belum sepenuhnya dijalankan secara optimal, karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Peran dinamisator tampak melalui inisiatif kerja bakti, namun kurang sistematis dan tidak berkelanjutan. Sementara itu, peran sebagai regulator belum diwujudkan melalui peraturan desa yang spesifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran pemerintah desa sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan partisipatif di kawasan pesisir.
Pengaruh Program Pembinaan Usaha Mikro Terhadap Pendapatan UMKM (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM Kota Gorontalo) Novia Sari Indriani Ilam; Sofyan Al-Hadar; Sabriana Octaviana Gintulangi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2475

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Program Pembinaan Usaha Mikro terhadap Pendapatan UMKM di Kota Gorontalo. Program pembinaan diukur melalui lima indikator, yaitu pelatihan dan pengembangan SDM, fasilitasi akses permodalan, pendampingan usaha, pemasaran produk, serta legalitas dan perizinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linear sederhana. Data diperoleh dari 124 responden pelaku UMKM binaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Gorontalo. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 25 item, 20 item dinyatakan valid dan reliabel. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa program pembinaan dinilai tinggi oleh responden, demikian pula dengan pendapatan UMKM. Uji regresi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,780 dan R Square sebesar 0,246, yang berarti program pembinaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM sebesar 24,6%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan pentingnya program pembinaan yang komprehensif dalam mendukung pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan usaha mikro di daerah. Oleh karena itu, disarankan agar instansi terkait terus memperluas cakupan pembinaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis regresi berganda untuk menelaah variabel lain yang berpengaruh terhadap pendapatan UMKM.
Pelayanan Pembuatan E-KTP Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab, Bolsel Mila Karmila Nusura; Sofyan Al-Hadar; Taty Thalib
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2502

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pelayanan pembuatan e-KTP bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Fokus penelitian mencakup tiga dimensi utama, yaitu Koordinasi, Jarak Tempuh, dan Kesadaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pelaksana program, serta dokumentasi operasional program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan perangkat desa sudah berjalan dengan baik, namun koordinasi dari aparat desa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesalahan dalam penginformasian data penyandang disabilitas, yang mana informasi sering kali diperoleh melalui pelantara dan tidak dilakukan kunjungan langsung oleh perangkat desa. Selain itu, masalah jarak tempuh yang jauh dan medan yang sulit menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi hambatan signifikan, karena Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 81 desa dengan kondisi jalan yang tidak memadai, seperti sempit, menanjak, dan terjal. Jarak yang jauh ini menyebabkan persiapan perekaman dan penginputan data memakan waktu yang lama. Kesadaran masyarakat dan aparat desa dalam memberikan informasi mengenai penyandang disabilitas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih rendah, yang mempersulit pencarian keberadaan masyarakat penyandang disabilitas untuk melakukan perekaman KTP-e. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap koordinasi antara pihak terkait, penyederhanaan akses jarak tempuh, dan peningkatan kesadaran masyarakat serta aparat desa agar pelayanan pembuatan e-KTP bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan maksimal.