Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Jordan Muhammad Al Mahdy
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Efektifitas Susunan PTUN Dalam Penyelesaian KTUN: Study Kasus Sengketa Tanah HPL No.00001 Buleleng, Bali Jordan Muhammad Al Mahdy; Muhammad Nafis; Ergiansyah Dzaki Al Fakhri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.5384

Abstract

Studi ini menyelidiki konsistensi putusan peradilan dalam sistem Pengadilan Administratif Negara (PTUN) berjenjang Indonesia, yang meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Administrasi Negara Tinggi, dan Mahkamah Agung. Berfokus pada kasus sengketa tanah HPL No. 00001 di Buleleng, Bali, penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, memanfaatkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis keputusan pengadilan dan peraturan hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana struktur hierarkis PTUN secara efektif melindungi hak-hak masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan memastikan objektivitas, kepastian hukum, keadilan, dan manfaat masyarakat melalui keputusan yang konsisten. Kasus, yang melibatkan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, dilanjutkan melalui tiga tingkat banding (tingkat pertama, banding, dan kasasi) karena ketidakpuasan terhadap putusan awal. Ketiga tingkat pengadilan secara konsisten memutuskan untuk membatalkan sertifikat HPL, menunjukkan interpretasi hukum yang seragam oleh para hakim. Konsistensi di seluruh tingkatan yudisial ini, selaras dengan teori kepastian hukum, keadilan, dan manfaat Gustav Radbruch, memperkuat kepercayaan publik dan legitimasi sistem hukum dengan memberikan tinjauan menyeluruh dan keadilan yang adil bagi pihak-pihak yang dirugikan
Benturan Kedaulatan Rakyat dan Realitas Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD di Indonesia Alfinza Ray putra; Kuswan Hadji; Candra Adi Prasetyo; Rafi Ahmad Zikri; Jordan Muhammad Al Mahdy; Dhimas Anggana Syahreza Pratama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7701

Abstract

Revolusi sistem demokrasi lokal yang ada di Indonesia memunculkan perdebatan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, antara lain pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan melalui DPRD. Wacana tersebut membuat persoalan konstitusional yang terkait kata "dipilih secara demokratis" yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna yuridis dari "dipilih secara demokratis" yang sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 dan juga menganalisis Dampak hukum yang bisa terjadi terhadap pelaksanaan hak politik negara apabila mekanisme pemilihan kepala daerah dijalankan melalui DPRD. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekeatan kasus, juga didukung oleh studi kepustakaan (Library research) terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” tidak secara tegas mewajibkan pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui rakyat. Oleh sebab itu, baik melewati DPRD juga dapat dilihat memiliki dasar konstitusional selama tetap memperlihatkan prinsip demokrasi,akuntabilitas,dan representasi politik. Meski begitu, perubahan mekanisme pemilihian ini berpotensi mempengaruhi tingkat keikutsertaan para masyarakat serta hubungan pertanggungjawaban politik di antara kepala daerah dan warga negara. Dengan itu , setiap perubahan sistem pemilihan kepala daerah harus dipertimbangkan keseimbangannya antara efisensi pelaksanaan pemerintahan dan perlindungan bagi kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental negara demokrasi.
Co-Authors Alfinza Ray putra Candra Adi Prasetyo Dhimas Anggana Syahreza Pratama Ergiansyah Dzaki Al Fakhri Kuswan Hadji Muhammad Nafis Rafi Ahmad Zikri