Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity Journal of Exploratory Dynamic Problems
Silvia Nursabila
Universitas Tidar
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Keabsahan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Digital dan Sengketa Fiktif Positif dalam Sistem Elektronik Fata Rahman Hakim; Silvia Nursabila; Felly Sigiro; Isnaini Isnaini
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5372

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam dan komprehensif mengenai pergeseran fundamental dalam validitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertransformasi dari format konvensional menuju format digital dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fokus utama penelitian adalah menganalisis keabsahan KTUN elektronik sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta implikasinya terhadap mekanisme permohonan fiktif positif. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 10/P/FP/2019/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan menuntut perluasan tafsir atas unsur "penetapan tertulis" dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara agar selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam studi kasus, ditemukan bahwa kegagalan sistem elektronik yang mengakibatkan tidak terbitnya keputusan dalam tenggat waktu yang ditentukan undang-undang harus dimaknai sebagai dikabulkannya permohonan secara hukum (fiktif positif). Kegagalan teknis tidak dapat menganulir hak warga negara.
DIGITALISASI SEBAGAI FONDASI KEPATUHAN: CORETAX DAN TRANSFORMASI HUKUM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA Silvia Nursabila; Nida Zaqiyya Meilinda Widianto; Shasta Audyna Susanti
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12004

Abstract

Tulisan ini mengkaji peluncuran Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) pada 1 Januari 2025 sebagai titik balik reformasi hukum administrasi perpajakan di Indonesia. Menggeser paradigma dari sistem yang terfragmentasi menjadi ekosistem digital terintegrasi dan berbasis risiko, Coretax dievaluasi bukan sekadar sebagai inovasi teknologi, melainkan fenomena hukum yang mendefinisikan ulang hubungan antara negara (fiskus) dan wajib pajak. Analisis dalam kajian ini menunjukkan bahwa Coretax mengoptimalkan dua landasan kepatuhan secara simultan mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) melalui penurunan biaya kepatuhan (cost of compliance), serta memperkuat penegakan hukum (deterrence) melalui pengawasan terarah berbasis analitik data. Sistem ini turut memperkuat perlindungan hak wajib pajak melalui jejak audit (audit trail) digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, implementasi awal Coretax memunculkan tantangan normatif dan praktis, termasuk urgensi pengaturan force majeure perpajakan saat terjadi kegagalan sistem, mitigasi kesenjangan literasi digital, serta risiko keamanan informasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa transformasi menuju ekosistem perpajakan digital yang beralih dari pendekatan reaktif-represif ke preventif-kolaboratif harus diimbangi dengan penguatan kerangka hukum pelindungan data pribadi, penegasan tanggung jawab negara, dan jaminan kesetaraan akses bagi seluruh wajib pajak.
Implikasi Hukum Pemenuhan Kewajiban Konsumen Terhadap Hak Retur Barang Tidak Sesuai di Marketplace Silvia Nursabila; Nida Zaqiyya Meilinda Widianto; Dewi Mutiara; Putri Diah Ayu Kesmawati; Adinda Maylanie Putri; Hannyda Rahma Putri; Aline Rasya Irwanto
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.493

Abstract

Transaksi melalui marketplace sangat memudahkan konsumen akan tetapi barang yang diterima kerap tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan, sehingga konsumen perlu melakukan retur dengan syarat pemenuhan prosedur tertentu seperti video unboxing. Dalam praktiknya pemenuhan prosedur tersebut tidak selalu diikuti terpenuhinya kebijakan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pemenuhan kewajiban konsumen dalam prosedur retur membebaskan pelaku usaha dari kewajiban ganti rugi menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban konsumen berfungsi sebagai sarana pembuktian dan langkah administratif guna mendapatkan klaim bukan sumber hak konsumen. Hak atas ganti rugi bersumber langsung dari Pasal 4, Pasal 8 ayat (1) huruf f, dan Pasal 19 ayat (1) UUPK, sehingga klausula yang menolak retur semata-mata karena tidak ada video unboxing berpotensi batal demi hukum. Kelalaian konsumen tidak langsung membebaskan pelaku usha karena adanya beban pembuktian bahwa keruigan dapat timbul dari kesalahana konsumen yang berada pada pelaku usaha.
Co-Authors Adinda Maylanie Putri Aline Rasya Irwanto Dewi Mutiara Fata Rahman Hakim Felly Sigiro Hannyda Rahma Putri Isnaini Isnaini Nida Zaqiyya Meilinda Widianto Putri Diah Ayu Kesmawati Shasta Audyna Susanti