Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI KENDALI: Economics and Social Humanities Journal of Innovative and Creativity JHN: Journal of Health and Nursing Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam
Marhadi Muhayar
Universitas Islam Jakarta
Religion Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Konsep Lingkungan Pendidikan Dalam Al-Qur’an: Analisis Tafsir Tarbawi Pada Ayat-Ayat Tarbiyah Siti Mashitoh; Iqlimatul Fajriyah; Atabik Luthfi; Marhadi Muhayar
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6235

Abstract

This study examines the concept of the educational environment in the Qur’an through a tarbawi interpretative approach to selected tarbiyah verses. The educational environment plays a significant role in shaping learners’ personality, morality, and spirituality within Islamic education. This research employs a qualitative library research method. Primary data consist of Qur’anic verses related to education and classical as well as contemporary tarbawi exegeses, while secondary data are drawn from Islamic education literature. Data were analyzed using thematic content analysis. The findings reveal that the Qur’an offers a comprehensive framework of the educational environment encompassing three interconnected dimensions: family, school, and social environment. These environments collectively function as foundational spaces for the internalization of Islamic values and character development. This study highlights that a Qur’anic-based understanding of the educational environment provides important conceptual and practical implications for developing holistic, value-oriented, and contextually relevant Islamic education in contemporary society.
Hukum Relokasi Bangunan Masjid ke Atas Tanah Kuburan: Analisis Fikih Islam, Fatwa Kontemporer dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia Febriyani Febriyani; Husna Karimah; Marhadi Muhayar
Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies Vol. 5 No. 1 (2026): Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies
Publisher : Ikatan Da'i Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56672/

Abstract

This study examines the legal status of mosque relocation onto former cemetery land through a comparative analysis of the views of the four Sunni schools of Islamic jurisprudence, contemporary religious fatwas, and Indonesian positive law. The study is motivated by the growing need to relocate or construct mosques on land previously used as burial grounds, which raises legal issues concerning respect for the deceased, the status of waqf property, and the prohibition of turning graves into places of worship. This research employs a normative legal method using comparative fiqh (muqāranah al-madhāhib), fatwa analysis, and a statutory approach. The findings indicate that the majority of scholars from the four madhhabs prohibit or regard as reprehensible the construction of mosques over graves due to the potential for grave veneration and the violation of the sanctity of places of worship. The Hanafi, Maliki, and Shafi‘i schools emphasize preventing excessive reverence toward graves, while the Hanbali school permits the use of former cemetery land after the remains have been relocated in accordance with Islamic law. The Indonesian Council of Ulama (MUI) allows relocation through the mechanism of waqf substitution (istibdal) for the sake of public benefit, whereas Dar al-Ifta’ of Egypt and the Saudi Permanent Committee (Lajnah Dā’imah) adopt different approaches regarding the presence of graves within mosque premises. This study concludes that mosque relocation to former cemetery land may be permissible provided that the graves are relocated according to Islamic legal requirements, the legal status of the land is properly resolved, and greater public benefit can be achieved.
Pendapat Para Ulama Dan Fatwa Mui Dki Jakarta Tentang Hukum Transplantasi (Cangkok) Organ Pada Manusia Marhadi Muhayar; fahmi hanief; Muhammad Hidayatullah; Muhammad Rafli Farid Al Farisi; Sholahuddin Al Ayyubi
JHN: Journal of Health and Nursing Vol. 4 No. 1 (2026): JHN: Journal of Health and Nursing, May 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/jhn.v4i1.1621

Abstract

Perkembangan teknologi transplantasi organ menimbulkan problematika hukum Islam kontemporer terkait status organ tubuh, izin donor, dan batasan darurat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendapat para ulama serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan MUI DKI Jakarta tentang hukum transplantasi organ pada manusia, dengan cakupan: (1) transplantasi untuk diri sendiri (autograft); (2) transplantasi dari pendonor mati; dan (3) transplantasi dari pendonor hidup. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji kitab-kitab fikih klasik empat mazhab, fatwa ulama kontemporer (Bin Baz, al-Utsaimin, al-Sya’rawi, al-Qaradhawi, Wahbah az-Zuhaili), serta dokumen resmi Fatwa MUI Nomor 11, 12, dan 13 Tahun 2019 dan kumpulan fatwa MUI DKI Jakarta 2018-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dan MUI membolehkan transplantasi organ dengan syarat ketat berdasarkan kaidah al-dharurah tubihu al-mahzhurat dan hifdzu al-nafs sebagai prioritas maqashid syariah. Secara rinci: (1) Autograft hukumnya jaiz (boleh) selama tidak membahayakan diri sendiri; (2) Transplantasi dari donor mati diperbolehkan dengan syarat izin wasiat mayit atau ahli waris, serta penetapan kematian oleh dua dokter ahli adil; (3) Transplantasi dari donor hidup diperbolehkan hanya untuk organ berpasangan atau beregenerasi (ginjal, sebagian hati, sumsum tulang, darah, kulit), dengan syarat sukarela, tanpa imbalan materi, dan tidak membahayakan donor secara permanen. Sementara itu, jual beli organ diharamkan secara mutlak, dan xenotransplantasi (organ babi) hanya dibolehkan dalam kondisi darurat ekstrem ketika tidak ada alternatif. MUI DKI Jakarta dalam praktiknya mengikuti fatwa MUI pusat dengan penekanan pada pencegahan komersialisasi organ. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi fatwa secara masif kepada tenaga medis dan masyarakat, serta perlunya regulasi pemerintah untuk mencegah eksploitasi donor.
Konstruksi Fatwa Mui tentang Relasi Muslim dan Non-Muslim: Studi Atas Fatwa Doa Bersama, Natal Bersama, dan Ucapan Selamat Natal Marhadi Muhayar; Syaripudin Syaripudin; Muhammad Aris; Ahmad Munthaha
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.42037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi relasi Muslim dan non-Muslim dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai doa bersama, Natal bersama, dan ucapan Selamat Natal. Ketiga isu tersebut merupakan tema yang terus menjadi perdebatan dalam masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan batas interaksi sosial dan keagamaan antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis terhadap dokumen fatwa, taushiyah, dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif konstruksi sosial dan teori fatwa untuk memahami pola argumentasi yang dibangun oleh MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI mengonstruksi relasi Muslim dan non-Muslim berdasarkan prinsip keseimbangan antara pemeliharaan kemurnian akidah dan pengakuan terhadap realitas masyarakat yang plural. Dalam konteks tersebut, MUI membedakan secara tegas antara ranah sosial kemasyarakatan dan ranah ritual keagamaan. Konstruksi ini menjadi landasan dalam penetapan hukum mengenai partisipasi umat Islam dalam doa bersama, Natal bersama, maupun pemberian ucapan Selamat Natal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan wacana keagamaan dan relasi sosial di tengah masyarakat multikultural Indonesia.
ANALISIS ARGUMENTASI FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF USHUL FIKIH DAN MAQASHID SYARIAH Marhadi Muhayar; Andre Parsian; Muhammad Ali Yafi; Fuad Rifqi; Ahmad Mubarok
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities, Juli 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v5i1.1641

Abstract

Perdebatan mengenai hukum bunga bank merupakan salah satu isu yang terus menjadi kajian penting dalam hukum ekonomi Islam kontemporer. Perbedaan pandangan ulama terkait status hukum bunga bank melahirkan beragam argumentasi yang berimplikasi terhadap praktik ekonomi dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pandangan ulama mengenai hukum bunga bank serta mengkaji konstruksi argumentasi yang digunakan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Data primer diperoleh dari Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih, ushul fikih, maqashid syariah, serta artikel jurnal yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis dengan pendekatan ushul fikih dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai bunga bank berpusat pada penentuan hubungan antara bunga dan riba. Kelompok yang mengharamkan bunga bank memandang bunga sebagai bentuk riba karena adanya tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang, sedangkan kelompok yang membolehkannya menilai bahwa bunga bank modern memiliki karakteristik yang berbeda dari praktik riba pada masa klasik. Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 menunjukkan bahwa argumentasi fatwa dibangun melalui penggunaan dalil Al-Qur’an dan hadis, kaidah fikih, prinsip ihtiyath (kehati-hatian), metode qiyas antara bunga bank dan riba nasi’ah, penguatan melalui ijma’ dan keputusan lembaga fikih internasional, serta pertimbangan maqashid syariah yang berorientasi pada keadilan ekonomi dan perlindungan harta (hifz al-mal). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 merepresentasikan pendekatan hukum yang menempatkan bunga bank sebagai bentuk riba modern berdasarkan kesamaan substansi hukum, sekaligus menunjukkan peran penting ijtihad kolektif dalam merespons perkembangan sistem keuangan kontemporer.
OTORITAS KEAGAMAAN DAN VALIDASI KONTEN ISLAMI: STUDI TENTANG LPBKI MUI DALAM MENDUKUNG DAKWAH DIGITAL Marhadi Muhayar; Indriya; Siti Nuri Nurhaidah; Maulavi Nawwaf Ubada; Mudrikatul Arafah
Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Vol. 8 No. 2 (2026): in Press
Publisher : Program Studi Pendidikan Agama Islam STIT al Urwatul Wutsqo Bulurejo Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54437/ilmuna.v8i2.3725

Abstract

The rapid growth of Islamic content on digital media raises a fundamental question of who holds the authority to determine the propriety of a religious message before it is disseminated to the public. Without an adequate validation mechanism, digital spaces risk being filled with content that deviates from basic Islamic principles yet still gains wide acceptance due to algorithmic and popularity-driven factors. This study aims to analyze the basis of religious authority underlying the legitimacy of the Institution for the Verification of Islamic Books and Content (LPBKI) of the Indonesian Ulema Council (MUI) and to examine the gatekeeping mechanism it performs in supporting the digital da'wah ecosystem. This research employs a qualitative approach through document analysis of LPBKI MUI's official publications and academic literature on religious authority and communication gatekeeping theory. Drawing on Max Weber's typology of authority, this study finds that LPBKI MUI's legitimacy is built through a combination of traditional authority rooted in the scholarly lineage of its verifiers, legal-rational authority grounded in its institutional structure and the legal basis of Law Number 3 of 2017, and a collective charismatic authority attached to the ulama figures within its board of advisors. Within the gatekeeping theory framework, LPBKI MUI applies four content-filtering standards: basic Islamic standards, Islamic-and-national-outlook standards, statutory regulation standards, and technical-linguistic standards. The study further finds that LPBKI's gatekeeping model remains manual and pre-publication in nature, in contrast to the real-time, post-publication character of digital information flows, leaving structural limitations in keeping pace with the continuously growing volume of content. This study recommends developing a validation mechanism that is more adaptive to the speed of the digital ecosystem without diminishing the scholarly-authority framework underlying its legitimacy.
Co-Authors Ahmad Mubarok Ahmad Munthaha Andre Parsian Atabik Luthfi fahmi hanief Febriyani Febriyani Fuad Rifqi Husna Karimah Indriya Iqlimatul Fajriyah Maulavi Nawwaf Ubada Mudrikatul Arafah Muhammad Ali Yafi Muhammad Aris Muhammad Hidayatullah Muhammad Rafli Farid Al Farisi Sholahuddin Al Ayyubi Siti Mashitoh Siti Nuri Nurhaidah Syaripudin Syaripudin