Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity
Armi Anggara
Universitas Perjuangan Tasikmalaya
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efektivitas Kehadiran Pribadi Para Pihak Dalam Proses Mediasi Setelah Adanya PERMA Nomor 01 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Teddy Cipta Lesmana; Armi Anggara; Ai Kusmiati Asyiah; Alif Ridwan Pramana Putra; Moch Gandi Nur Fasha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak hanya melalui sebuah putusan hakim yang bersifat penghukuman atau adjudikasi. Dengan adanya proses mediasi dalam tahapan persidangan di pengadilan diharapkan para pihak dapat mengakhiri sengketa dan permasalahannya dengan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan para pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa menang dan untung dan tidak ada pihak yang merasa kalah dan rugi. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari sebuah pengadilan menginginkan adanya peran lebih besar dari proses mediasi di pengadilan dalam hal menyelesaikan perkara sengketa perdata. Dalam  PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur tentang kewajiban kehadiran pribadi para pihak untuk menjalankan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasanya serta diberlakukannya akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam menjalankan proses mediasi Hal tersebut diharapkan presentase keberhasilan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan semakin meningkat.
Analisis Yuridis Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Bagi Klien Berdasarkan Undang-Undang Advokat Moch. Gandi Nur Fasha; Armi Anggara
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak imunitas Advokat yang telah diatur dalam Pasal 16 UU Advokat juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 belum menjamin kedudukan dan perlindungan hukum Advokat. Hal tersebut didasari dari kasus Tony Budiadjaja yang dijatuhi pidana Pasal 217 KUHP mengadu secara memfitnah kepada penguasa dalam perkara nomor: 690/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel pasca melakukan upaya hukum non litigasi pengajuan laporan polisi Pasal 216 KUHP tentang tindak pidana pengabaian perintah penguasa yaitu pelaksanaan Putusan International Dispute Resolution No.50 181 T 00101. Masalah tersebut berimplikasi terhadap penyelenggaraan negara hukum dan tujuan aturan hukum, khususnya hak Masyarakat selaku klien. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Urgensi Pengaturan Hak Imunitas Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Bagi Klien Berdasarkan Undang-Undang Advokat adalah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakan supremasi hukum guna memenuhi kebutuhan klien selaku masyarakat pencari keadilan. konsep pemberian hak imunitas advokat dalam pemberian jasa hukum bagi klien berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah sebagai berikut yaitu, pertama: meletakan hak imunitas untuk mendudukan kedudukan advokat yang sejajar dengan hakim, jaksa, polisi dalam kerangka catur wangsa penegak hukum sebagai jaminan perlindungan hukum yang adil berlandaskan iktikad baik, kedua: hak imunitas yang dilaksanakan dengan iktikad baik selalu berdasar dari representasi kepentingan kilen selaku masyarakat, ketiga: batasan iktikad baik diatursecara pasti berdasarkan secara obyektif dan subyektif dalam peraturan perundang-undangan hak imuntas advokat sebagai ukuran penilaian iktikad baik bagi Advokat selama menjalankan pekerjaannya memberikan jasa hukum bagi klien.
Analisis Yuridis Terhadap Hak Imunitas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Alif Ridwan Pramana Putra; Teddy Cipta Lesmana; Armi Anggara; Ai Kusmiati Asyiah; Moch Gandi Nur Fasha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan hak imunitas notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris memang tidak dikenal dan diatur secara tegas sebagaimana Profesi Advokat, namun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, seorang notaris diberikan perlindungan hukum disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Hurup f dan Pasal 66 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Implementasi Perlindungan Hukum dan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris harus diseimbangkan agar tidak adanya penyalahgunaan perlindungan hukum dan menjadi sesuatu hal yang menjadi pandangan atau stigma negatif. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris diharapkan menjadi sesuatu yang positif dan menjadi sebuah jembatan komunikasi antara penegak hukum yang sedang menjalankan tugasanya dengan Notaris dengan profesinya yang dilindung oleh Undang-undang.
Penegakan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Reformasi Birokrasi (Studi Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya) Armi Anggara; Moch. Gandi Nur Fasha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen fundamental dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional. Penelitian ini menganalisis implementasi penegakan hukum disiplin ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya sebagai bagian integral dari upaya reformasi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM Kota Tasikmalaya telah mengimplementasikan penegakan disiplin ASN secara sistematis melalui kombinasi pendekatan preventif dan represif, dengan memanfaatkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi dan penerapan sistem merit sebagai instrumen utama. Faktor pendukung keberhasilan mencakup komitmen kepemimpinan, regulasi yang jelas, dan pembinaan berkelanjutan. Namun, tantangan berupa toleransi atasan terhadap pelanggaran dan kesadaran disiplin ASN yang masih perlu ditingkatkan menjadi hambatan utama. Kontribusi penegakan disiplin terhadap reformasi birokrasi terlihat signifikan dengan meningkatnya kinerja ASN dan pencapaian predikat A dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan terpadu, peningkatan sanksi yang konsisten, dan pembinaan budaya disiplin berkelanjutan untuk mengoptimalkan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Co-Authors Ai Kusmiati Asyiah Alif Ridwan Pramana Putra Alif Ridwan Pramana Putra Moch Gandi Nur Fasha Moch. Gandi Nur Fasha Moch. Gandi Nur Fasha Teddy Cipta Lesmana