Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Journal of Innovative and Creativity CITAKARYA Jurnal Pengabdian Masyarakat
Teddy Cipta Lesmana
Universitas Perjuangan
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
The Implementation of Rehabilitation Assessment As Legal Protection For Narcotics Abusers in Indonesia Mikha Dewiyanti Putri; Prih Utami; Teddy Cipta Lesmana
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.1.3245

Abstract

Nowadays, illicit trafficking and narcotics abuse have been at a dangerous level and threatened various aspects of the life of the nation and state and have even penetrated most levels of society, from the upper classes to the lower classes. The government reacted by issuing Law No. 35 of 2009 on narcotics as an amendment to Law No. 22 of 1997 on narcotics. Based on Article 4 letter d of Law 35 of 2009 concerning state narcotics, the government also provides legal protection for victims of narcotics abuse and addicts through medical rehabilitation and social rehabilitation. From Article 4 letter d of Law 35 of 2009 on narcotics, the researchers analyzed the process of rehabilitation assessments for victims of narcotics abuse and addicts. The researchers also analyzed and discussed the extent to which the laws and regulations in Indonesia have provided legal protection for them. The authors used library research methods that were juridical-normative. The research aimed to: 1) explain the rehabilitation assessment process for victims of narcotics abuse, the meaning of rehabilitation assessment, and the legal basis for rehabilitation assessment in Indonesian regulations; 2) explain the implementation of rehabilitation assessment for victims of narcotics abuse, including rehabilitation assessment related to the cases that researchers discussed in this article. Thus, this research answered several legal issues regarding rehabilitation assessment that exists and occurs in both theoretical and legal practice.Keywords: victims of narcotics abuse, rehabilitation assessment, legal protection.
Efektivitas Kehadiran Pribadi Para Pihak Dalam Proses Mediasi Setelah Adanya PERMA Nomor 01 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Teddy Cipta Lesmana; Armi Anggara; Ai Kusmiati Asyiah; Alif Ridwan Pramana Putra; Moch Gandi Nur Fasha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak hanya melalui sebuah putusan hakim yang bersifat penghukuman atau adjudikasi. Dengan adanya proses mediasi dalam tahapan persidangan di pengadilan diharapkan para pihak dapat mengakhiri sengketa dan permasalahannya dengan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan para pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa menang dan untung dan tidak ada pihak yang merasa kalah dan rugi. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari sebuah pengadilan menginginkan adanya peran lebih besar dari proses mediasi di pengadilan dalam hal menyelesaikan perkara sengketa perdata. Dalam  PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur tentang kewajiban kehadiran pribadi para pihak untuk menjalankan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasanya serta diberlakukannya akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam menjalankan proses mediasi Hal tersebut diharapkan presentase keberhasilan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan semakin meningkat.
Analisis Yuridis Terhadap Hak Imunitas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Alif Ridwan Pramana Putra; Teddy Cipta Lesmana; Armi Anggara; Ai Kusmiati Asyiah; Moch Gandi Nur Fasha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan hak imunitas notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris memang tidak dikenal dan diatur secara tegas sebagaimana Profesi Advokat, namun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, seorang notaris diberikan perlindungan hukum disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Hurup f dan Pasal 66 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Implementasi Perlindungan Hukum dan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris harus diseimbangkan agar tidak adanya penyalahgunaan perlindungan hukum dan menjadi sesuatu hal yang menjadi pandangan atau stigma negatif. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris diharapkan menjadi sesuatu yang positif dan menjadi sebuah jembatan komunikasi antara penegak hukum yang sedang menjalankan tugasanya dengan Notaris dengan profesinya yang dilindung oleh Undang-undang.
Penyuluhan Hukum Terkait Penyusunan Peraturan Desa untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya Armi Anggara; Moch. Gandi Nur Fasha; Teddy , Cipta Lesmana; Ridwan Pramana Putra, Alif
CITAKARYA Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 01 (2026): Februari - April
Publisher : CITAKARYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citakarya.v4i01.3025

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun regulasi lokal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap prosedur, teknik, serta urgensi pembentukan Perdes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi terbuka, dan evaluasi melalui kuesioner pra-pasca kegiatan. Sebanyak 15 peserta mengikuti kegiatan yang dilangsungkan pada 18 Desember 2025 di Aula Kantor Desa Cikunir. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta: kategori “Sangat Baik” dan “Baik” naik dari 20% menjadi 60%, sementara kategori “Kurang” dan “Tidak Memahami” turun dari 60% menjadi 15%. Peserta juga menunjukkan minat kuat untuk merancang Perdes terkait pengelolaan sampah, perlindungan data warga, dan penguatan BUMDes. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum partisipatif efektif dalam mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Penyuluhan Hukum Mengenai Peran Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Satwa Yang Dilindungi Berbasis Hukum Progresif Pada Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya , Moch. Gandi Nur Fasha; Armi Anggara; Ai Kusmiati Asyiah; Cipta Lesmana, Teddy; Ridwan Pramana Putra, Alif
CITAKARYA Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 01 (2026): Februari - April
Publisher : CITAKARYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citakarya.v4i01.3026

Abstract

Konservasi sumber daya alam merupakan bagian sub-integral penyelenggaraan negara yang telah memainkan peran penting guna menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya negara sampai saat ini dalam hal merawat dan menjaga sumber daya alam keanekaragaman hayati ekosistem lingkungan hidup melalui ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada dasarnya, semangat negara dengan menata dan mereformulasi aturan perundang-undangan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya justru belum terlaksana secara efektif dari sisi implementasi substantif karena masih adanya disharmonisai tafsir teks normatif pengaturan hukum konservasi sumber daya alam meliputi satwa dilindungi sebagaimana dengan adanya perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 267/Pid.Sus-LH/2024/PN Tsm. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa pemberian ceramah dan diskusi tanya jawab. Pendekatan yang dipergunakan dalam mendukung metode pengabdian ini adalah dengan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan partsipatif. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai implementasi UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya secara signifikan telah memberikan peningkatan secara sigifikan bagi kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi, meskipun masih terdapat hambatan struktural dan sosiologis yang memerlukan penguatan berkelanjutan melalui pendekatan hukum progresif. Gagasan konsep penegakan hukum berbasis pendekatan hukum progresif dalam ketentuan UU Perubahan Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya perlu dilaksanakan atas keyakinan penegak hukum sendiri dalam menjalankan undang-undang baik oleh Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk memastikan kepastian dan kedudukan masyarakat dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi
Co-Authors , Moch. Gandi Nur Fasha Ai Kusmiati Asyiah Alif Ridwan Pramana Putra Alif Ridwan Pramana Putra Armi Anggara Armi Anggara Mikha Dewiyanti Putri Moch Gandi Nur Fasha Moch. Gandi Nur Fasha Prih Utami Ridwan Pramana Putra, Alif