Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Community Development JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Fairness and Justice
Pramukhtiko Suryo Kencono
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Keabsahan Perolehan Alat Bukti Elektronik sebagai Konsep Perluasan Objek Praperadilan Ajeng Wahyuni; Pramukhtiko Suryo Kencono
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i1.3431

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Meskipun alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah melalui UU ITE, hingga kini belum terdapat regulasi yang standar dan seragam mengenai prosedur perolehan serta penanganannya. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan, seperti manipulasi atau perolehan alat bukti secara melawan hukum, yang dapat merugikan hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perluasan objek praperadilan agar dapat mengakomodasi permohonan pengujian keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan praperadilan saat ini masih terbatas pada Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga belum secara eksplisit mengatur uji keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan regulasi untuk memperluas objek praperadilan sebagai upaya perlindungan hak asasi tersangka dan untuk memastikan proses peradilan yang adil di era digital.
Pendidikan Karakter dan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Mendukung Agenda SDGs Melalui Penanaman Nilai-nilai Pancasila Fauziyah Fauziyah; Bina Ridha Kusumaningtyas; Pramukhtiko Suryo Kencono
Journal of Community Development Vol. 5 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v5i2.267

Abstract

Sustainable development has become an urgent global agenda, with the Sustainable Development Goals (SDGs) serving as a key guide for these efforts. However, in the village context, the implementation of the SDGs often requires a different approach that takes into account the unique characteristics of rural communities. The purpose of this article is to discuss the character values of Pancasila that provide a strong foundation for realizing sustainable rural development in line with the SDGs. By strengthening Pancasila principles such as gotong royong, social justice, and unity, rural communities can accelerate the achievement of development goals related to welfare, environment, and social inclusion. The method of community service is through socialization to students of State Elementary School 01 Sumberjati Lumajang as future leaders in the village. The results of this community service are expected that the students of State Elementary School 01 Sumberjati Lumajang can integrate the values of Pancasila in every stage of planning and implementing village development programs, so that the role of the village functions as a center of innovation and sustainability, not only for local interests, but also as a valuable contributor to the achievement of SDGs globally. to achieve sustainable development, village communities can adopt environmentally friendly practices in their daily activities starting from the students of State Elementary School 01 Sumberjati Lumajang, for example in the management and sorting of organic and inorganic waste, the use of renewable energy, and organic farming. As well as promoting awareness of the importance of environmental conservation through education and environmental campaigns at the local level.
Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pertimbangan Mens Rea dan Strategic Necessity Fina Rosalina; Pramukhtiko Suryo Kencono; Lisda Apriliani Sobirin
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 24 No. 1 (2026): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v24i1.5931

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini dikonstruksikan sebagai delik materiil, di mana unsur utama yang harus dibuktikan adalah kerugian keuangan negara. Namun, ketaatan dogmatis terhadap unsur materiil ini kerap menimbulkan ketegangan dengan asas mens rea (sikap batin salah) dan kebutuhan strategis penegakan hukum di tengah modus operandi yang semakin kompleks, terlebih pasca-perubahan paradigma melalui UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terbaru (Nomor 28/PUU-XXIV/2026, 66/PUU-XXIV/2026) yang membatasi penafsiran kerugian negara secara aktual dan membedakan kesalahan administratif dari tindak pidana. Artikel ini menganalisis rekonstruksi dogmatis unsur melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dengan mengkaji dialektika antara unsur subjektif pelaku dan dampak objektif terhadap keuangan negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif—termasuk perbandingan dengan yurisprudensi Snyder v. United States (2024) studi ini menemukan bahwa penegasan Mahkamah Konstitusi mengenai terserapnya mens rea dalam unsur "perbuatan melawan hukum" dan "penyalahgunaan wewenang" membuka peluang bagi reformulasi delik. Artikel ini menawarkan kerangka rekonstruksi yang mengharmonisasikan asas kepastian hukum dengan kelenturan yang dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi yang efektif, dengan menempatkan Strategic Necessity (Keadaan Darurat Strategis) sebagai pemandu interpretasi yang menguji proporsionalitas antara kerugian aktual dan kerugian yang dihindari tanpa mengorbankan asas culpabilitas.
Tanggung Gugat Pengembang Perumahan atas Kewajiban Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam Perumahan: (Studi Kasus Pada PT. Wredatama Tiga Pilar di Jember) Raihan Fakhri Alamsyah; Pramukhtiko Suryo Kencono
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1497

Abstract

Kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan perumahan karena berhubungan langsung dengan kelayakan hunian, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung gugat pengembang perumahan atas tidak dipenuhinya kewajiban penyediaan PSU serta akibat hukum yang dapat timbul bagi pengembang, dengan studi kasus pada PT Wredatama Tiga Pilar di Jember. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembang memiliki kewajiban menyediakan PSU sesuai rencana, rancangan, perizinan, promosi, dan perjanjian dengan konsumen. Ketidaktersediaan ruang terbuka hijau, akses jalan yang tidak memenuhi standar, drainase yang tidak optimal, serta ketidaksesuaian realisasi lahan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Akibat hukum yang dapat dikenakan meliputi pemenuhan kewajiban, ganti rugi, sanksi administratif, hingga pencabutan izin usaha.
Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pidana Maksimum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Adinda Putri Nur Vitasari; Pramukhtiko Suryo Kencono
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/57100s78

Abstract

This study addresses the legal tension between the application of the ultimum remedium principle and the principle of the best interests of the child, set against public demands for retribution through the imposition of maximum sentences on Children in Conflict with the Law (ABH). The study aims to analyze the legal basis, legal factors, and non-legal considerations used by judges in imposing the maximum penalty of 10 years' imprisonment on children. It employs a normative-juridical legal research method, utilizing statutory, case, and contextual approaches through a literature review. Data were analyzed using a descriptive-analytical qualitative method, focusing on Pangkalan Balai District Court Decision No. 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb and Makassar District Court Decision No. 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks (in conjunction with Makassar High Court Decision No. 06/Pid.Sus-Anak/2023/Pt Mks). The findings reveal inconsistencies and a tendency toward legal positivism (penal positivism), wherein the imposition of the maximum sentence was influenced by the severity of the crime's consequences and errors in the legal qualification of the offense at the trial court level errors that were subsequently corrected on appeal. In conclusion, the validity of imposing the maximum formal sentence hinges heavily on the precision of the qualification of the underlying offense (predicate crime) specifically those punishable by death or life imprisonment under Article 81 paragraph (6) of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). These implications necessitate judicial meticulousness and a reformulation of sentencing guidelines to ensure that maximum sentencing does not become a tool for retribution, but rather continues to prioritize the child's rehabilitation.
Co-Authors Adinda Putri Nur Vitasari Ajeng Wahyuni Bina Ridha Kusumaningtyas Fauziyah Fauziyah Fina Rosalina Lisda Apriliani Sobirin Raihan Fakhri Alamsyah