Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Kolaboratif Sains JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI Fairness and Justice
Lisda Apriliani Sobirin
Universitas Kartamulia Purwakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Reconstructing Electoral Legal Politics in Indonesia: A Critical Analysis of the Ambivalence of the Open Proportional System and Electoral Thresholds Post Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XXII/2024 Lisda Apriliani Sobirin; Muhamad Iqbal Ansori Firdaus; Ilman Napiah; Taufik Taufik; Fina Rosalina; Dian Hadiana
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 13 No. 1 (2026): Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v13i1.15454

Abstract

Indonesia's post reform electoral system was designed to strengthen popular representation but has paradoxically become an arena for elite interest contestation. This study critically analyzes the ambivalence of legal politics regarding the open proportional system and electoral thresholds, focusing on Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XXII/2024. Employing doctrinal legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the analysis examines Law Number 7 of 2017 and the Court's jurisprudence. The findings reveal a structural paradox: the system normatively recognizes popular sovereignty but practically restricts political competition through high thresholds that benefit political cartels and incentivize high cost politics. Furthermore, the Constitutional Court’s open legal policy doctrine frequently metamorphoses into a shield for the legislative oligarchy, evading substantive constitutional correction. Ultimately, this article proposes a comprehensive reconstruction of electoral legal politics, shifting the paradigm from democratic containment to electoral justice. This reconstruction demands normative threshold reforms, structural political funding improvements, and the application of strict scrutiny by the Constitutional Court to safeguard citizens' rights against oligarchic capture, ensuring genuine constitutional democracy and equitable political participation.
Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pertimbangan Mens Rea dan Strategic Necessity Fina Rosalina; Pramukhtiko Suryo Kencono; Lisda Apriliani Sobirin
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 24 No. 1 (2026): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v24i1.5931

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini dikonstruksikan sebagai delik materiil, di mana unsur utama yang harus dibuktikan adalah kerugian keuangan negara. Namun, ketaatan dogmatis terhadap unsur materiil ini kerap menimbulkan ketegangan dengan asas mens rea (sikap batin salah) dan kebutuhan strategis penegakan hukum di tengah modus operandi yang semakin kompleks, terlebih pasca-perubahan paradigma melalui UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terbaru (Nomor 28/PUU-XXIV/2026, 66/PUU-XXIV/2026) yang membatasi penafsiran kerugian negara secara aktual dan membedakan kesalahan administratif dari tindak pidana. Artikel ini menganalisis rekonstruksi dogmatis unsur melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dengan mengkaji dialektika antara unsur subjektif pelaku dan dampak objektif terhadap keuangan negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif—termasuk perbandingan dengan yurisprudensi Snyder v. United States (2024) studi ini menemukan bahwa penegasan Mahkamah Konstitusi mengenai terserapnya mens rea dalam unsur "perbuatan melawan hukum" dan "penyalahgunaan wewenang" membuka peluang bagi reformulasi delik. Artikel ini menawarkan kerangka rekonstruksi yang mengharmonisasikan asas kepastian hukum dengan kelenturan yang dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi yang efektif, dengan menempatkan Strategic Necessity (Keadaan Darurat Strategis) sebagai pemandu interpretasi yang menguji proporsionalitas antara kerugian aktual dan kerugian yang dihindari tanpa mengorbankan asas culpabilitas.
Penyuluhan Kesadaran Hukum sebagai Pilar Implementasi Peraturan Perundang Undangan di Masyarakat Desa Lisda Apriliani Sobirin; Taufik Taufik; Muhamad Iqbal Ansori Firdaus; Ilman Napiah; Mardiman Mardiman
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI
Publisher : Universitas Methodist Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46880/methabdi.Vol6No1.pp6-12

Abstract

Low legal literacy in rural communities often hinders the effective implementation of legislation at the local level, potentially triggering disputes and reducing public compliance. This community service activity aims to enhance legal awareness among residents of Wantilan Village as a strategic pillar for regulatory enforcement. The method employed integrates Community-Based Research (CBR) and Participatory Action Research (PAR), encompassing interactive seminars, participatory discussions, and free legal consultation services. Program effectiveness was evaluated using pretest and posttest instruments administered to 85 participants. Results indicate a significant increase in legal awareness scores from an average of 42.5 to 78.3 (p < 0.01), with the highest improvement in knowledge of rights/obligations and compliance attitudes. A total of 24 consultation cases were successfully handled, primarily focusing on civil and village administration matters in a preventive manner. The findings confirm that a participatory educational approach effectively bridges the gap between formal legal norms and community practices. It is concluded that the program successfully strengthened the community’s legal awareness foundation. It is recommended that this model be developed into a sustainable village legal clinic integrated with village government programs and partner universities.
Perlindungan Hukum Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia: The Phenomenon of Overlapping Regulations from the Perspective of Constitutional Law Johannes Triestanto; Lisda Apriliani Sobirin; Diana Pujiningsih; Zulfikri Pohan; Iwan Rasiwan
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7348

Abstract

Perlindungan hukum investor merupakan elemen fundamental dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di Indonesia. Keberadaan jaminan hukum yang jelas dan konsisten tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan investor, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik bagi investor domestik maupun investor asing, serta mengkaji berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta didukung oleh kajian literatur dari jurnal hukum nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang mencakup prinsip perlakuan yang sama, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kepemilikan, serta mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat iklim investasi melalui pembaruan regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala seperti kompleksitas birokrasi, inkonsistensi kebijakan, serta lemahnya penegakan hukum masih menjadi faktor penghambat yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kualitas lembaga pengawasan agar perlindungan hukum investor dapat terwujud secara efektif dan memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan di Indonesia.
Perlindungan Hukum dan Manajemen Kontrak Atlet Muda Sepak Bola Indonesia dalam Analisis Kepatuhan Terhadap Regulasi PSSI Mardiman; Jeki Purnama Putra; Lisda Apriliani Sobirin; Muhamad Iqbal Ansori Firdaus
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan manajemen kontrak atlet muda sepak bola Indonesia terhadap regulasi PSSI serta mengidentifikasi celah perlindungan hukum dalam kerangka UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus multi situs di tiga akademi sepak bola, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 18 informan kunci, analisis 25 dokumen kontrak aktual, dan observasi partisipatif selama empat bulan. Temuan penelitian mengungkap kesenjangan signifikan antara regulasi PSSI Nomor 1 Tahun 2023 dan implementasi praktis: hanya 12% kontrak memuat klausul jaminan pendidikan formal terukur, 8% mencantumkan batasan jam latihan sesuai UU Perlindungan Anak, dan 15% memiliki mekanisme exit clause yang jelas. Dualisme sistem hukum antara lex sportiva dan hierarki peraturan nasional memperparah ketidakpastian hukum bagi atlet di bawah umur yang belum memiliki kapasitas hukum penuh. Keberadaan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) belum diimbangi aksesibilitas memadai bagi atlet muda dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi melalui amandemen Regulasi PSSI dengan mengadopsi prinsip FIFA Guardians Programme, sinkronisasi operasional dengan UU Keolahragaan, serta penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa untuk menjamin perlindungan holistik atlet muda sebagai subjek hukum rentan.
Co-Authors Dian Hadiana Diana Pujiningsih Fina Rosalina Ilman Napiah Iwan Rasiwan Jeki Purnama Putra Johannes Triestanto Mardiman Mardiman Mardiman Muhamad Iqbal Ansori Firdaus Pramukhtiko Suryo Kencono Taufik Taufik Zulfikri Pohan