Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA BATUDULANG Sri Nurhidayati; Darmanto Darmanto; Muhammad Salahuddin; Ardiyansyah Ardiyansyah; Amilan Hatta; Ade Sujastiawan; Edrial Edrial
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 5 No. 1 (2026): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Maret 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v5i1.5859

Abstract

Villages have autonomy to manage community interests through Village Regulations (Perdes), including the management of village levies as a source of Village Original Income (PADesa). Batudulang Village faced the obstacle of low PADesa, which only contributed 3.7% of total income in 2023. This community service activity aimed to assist the Batudulang Village Government in drafting the Village Levy Perdes. The method used was intensive mentoring through local potential identification, focus group discussions (FGD), and drafting regulations. The results of the activity showed the identification of various levy potentials including village property (buildings, fields), retributions (clean water, cleanliness), and administrative services (correspondence). This assistance successfully formulated the draft Batudulang Village Regulation on Village Levies which includes 10 chapters and an annex on the amount of levies. This regulation provides a strong legal basis to increase village financial independence in a transparent and accountable manner.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN Syaifuddin Iskandar; Ahmad Supriadi; Sri Nurhidayati
Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jrktl.v8i2.2260

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada wilayah kerja BKPH Batulanteh Kabupaten Sumbawa, serta kontribusinya dalam upaya mengurangi tingkat kerusakan hutan di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa umumnya terjadi di luar kawasan hutan lindung dan disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi area pertambangan serta perluasan lahan pertanian masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kawasan hutan lindung pada wilayah kerja BKPH relatif stabil, namun BKPH memiliki keterbatasan kewenangan terhadap pengelolaan lahan masyarakat, sehingga upaya yang dapat dilakukan lebih bersifat imbauan, khususnya terkait pencegahan pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Upaya penanggulangan kerusakan hutan dilakukan melalui berbagai program, seperti pembagian bibit gratis, program hutan hijau, penguatan Koperasi Tani Hutan (KTH), Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), serta Pengelolaan Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Namun, implementasi program-program tersebut masih menghadapi kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan keterbatasan anggaran lembaga. Oleh karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara BKPH dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan serta pengurangan tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa.
PERILAKU PEMILIH DALAM MENENTUKAN PILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 Sri Nurhidayati; Andi Ferdiansyah; Donny Wijaya
Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jrktl.v8i2.2263

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat kabupaten merupakan manifestasi penting dari proses demokrasi lokal, di mana partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah menjadi indikator kualitas demokrasi itu sendiri. Penelitian ini mengkaji perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dengan fokus pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana pola perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan mereka. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perilaku pemilih serta mengidentifikasi faktor determinan yang memengaruhi preferensi politik masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai motivasi, pertimbangan, dan kecenderungan pemilih. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilih dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya, dari sekitar 81 persen menjadi 72 persen, yang menandakan adanya tantangan serius dalam keterlibatan politik masyarakat. Secara substantif, perilaku pemilih dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor sosiologis, psikologis, emosional, dan pragmatis. Sebagian besar pemilih menunjukkan kecenderungan rasional dengan mempertimbangkan visi-misi, rekam jejak, dan integritas calon. Namun, pengaruh keluarga, tokoh masyarakat, serta kedekatan emosional masih dominan, terutama pada kelompok pemilih dewasa dan lansia. Fenomena politik uang juga ditemukan, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi rendah, meskipun dinilai negatif oleh sebagian besar responden. Di sisi lain, media sosial berperan signifikan dalam membentuk preferensi politik pemilih muda. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan, peningkatan literasi digital, serta praktik kampanye yang etis guna memperkuat kualitas partisipasi politik masyarakat dan mendorong terbentuknya perilaku pemilih yang lebih rasional dan bertanggung jawab.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMBAWA NO.114 TAHUN 2021 TENTANG FASILITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA Syaifuddin Iskandar; Elsa Nosa; Sri Nurhidayati
Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/kapitaselekta.v7i1.2445

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai upaya memperkuat penanganan masalah narkoba di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 di Kecamatan Plampang telah berjalan melalui berbagai program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba, namun masih menghadapi kendala signifikan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga konselor profesional, minimnya anggaran operasional, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen aparat penegak hukum, kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa, dan peran aktif tokoh masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fasilitas rehabilitasi berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengintegrasian program pencegahan narkoba dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah.
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN SUMBAWA Sri Nurhidayati; Mita Sukmawati; Edrial Edrial
Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/kapitaselekta.v7i1.2446

Abstract

Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum merupakan indikator penting bagi kualitas demokrasi di suatu daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula melalui berbagai strategi yang terencana dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi KPU Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula mencakup empat pilar utama: (1) edukasi dan literasi politik melalui program pendidikan pemilih; (2) sosialisasi melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial; (3) kemitraan dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, organisasi kepemudaan, dan perguruan tinggi; serta (4) pemberdayaan masyarakat melalui program relawan demokrasi. Faktor pendukung strategi meliputi komitmen penyelenggara pemilu, dukungan pemerintah daerah, dan antusiasme generasi muda. Sementara faktor penghambatnya adalah rendahnya literasi politik di kalangan pemilih pemula, keterbatasan anggaran, serta masih adanya praktik politik uang dan hoaks yang mempengaruhi partisipasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program pendidikan pemilih sejak dini, pengembangan platform digital interaktif, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik yang merusak partisipasi pemilih.
PERAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) DALAM PENGEMBANGAN E-SPORT DI KABUPATEN SUMBAWA Ardiyansyah Ardiyansyah; Irwan Juliansyah; Sri Nurhidayati
Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/kapitaselekta.v7i1.2453

Abstract

Esports atau olahraga elektronik telah berkembang pesat di Indonesia dan menjadi salah satu cabang olahraga yang diakui secara resmi. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai induk organisasi olahraga di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan esports di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KONI Kabupaten Sumbawa dalam pengembangan esports serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KONI Kabupaten Sumbawa dalam pengembangan esports mencakup empat aspek utama: peran sebagai regulator dan pembina, peran sebagai fasilitator, peran sebagai promotor, dan peran sebagai mitra strategis. Faktor pendukung peran KONI meliputi pengakuan resmi esports sebagai cabang olahraga, dukungan pemerintah daerah, dan antusiasme generasi muda terhadap esports. Sementara faktor penghambatnya adalah keterbatasan infrastruktur dan perangkat teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang esports, minimnya anggaran, serta masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap esports. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur esports, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, penguatan regulasi dan pembinaan berjenjang, serta kampanye literasi untuk mengubah pandangan masyarakat tentang esports.