Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rekonstruksi Batasan Hak Privasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Transaksi Elektronik Salman Alfarisi; Kartina Eka Ningsih; Firdaus
Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ Vol. 10 No. 1 (2026): dusk
Publisher : LP3M Universitas Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/intaj.v10i1.2459

Abstract

This research examines the urgency and offers a conceptual reconstruction of the regulatory protection of suspects' privacy rights in the investigation of electronic transaction-based narcotics crimes. Currently, there is a conflict of norm between the extensive interception authority of investigators under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the privacy rights guaranteed by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Through a normative legal research method utilizing statute and conceptual approaches, this study finds that current positive law, including the new Criminal Procedure Code (Law Number 20 of 2025), has not rigidly regulated the depth limits of digital data extraction. This legal vacuum legitimizes random fault-finding practices that potentially violate the principle of due process of law. Therefore, based on the Theory of Dignified Justice, this research recommends the need for a reconstruction of digital criminal procedural law. This reconstruction is realized through the integration of the data minimization principle, the implementation of specific court-issued digital extraction permit mechanisms, and the obligation to maintain system audit trails at every stage of the investigation. This aims to ensure a proportional balance between the effectiveness of combating narcotics crimes and the protection of human rights.
Penerapan Hukum Progresif dalam Mengadili Perkara Narkotika (Studi Komparatif Putusan Indonesia dan Amerika Serikat) Salman Alfarisi; Abdullah Khaliq; Abi Nubli; Sultan Rambe; Nuraini
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan kaku terhadap delik penguasaan narkotika kerap memicu fenomena overkriminalisasi, di mana aparat penegak hukum mengorbankan keadilan substantif demi kepastian formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Hukum Progresif dalam memutus perkara penguasaan narkotika (Putusan PT Padang No. 138/PID.SUS/2026/PT PDG) serta mengkomparasikannya dengan doktrin di Amerika Serikat (United States v. Sean Jenkins). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PT Padang melakukan terobosan rule-breaking dengan menolak kedekatan fisik (mere proximity) sebagai dasar pemidanaan mutlak. Langkah aktivisme yudisial ini sejajar dengan doktrin constructive possession di Amerika Serikat yang secara ketat mensyaratkan adanya pembuktian niat jahat (mens rea) dan kehendak untuk mengendalikan (intent to control). Kesimpulannya, pengadilan harus mengedepankan paradigma Hukum Progresif untuk memutus rantai overkriminalisasi agar instrumen pemidanaan hanya menyasar pelaku dengan niat jahat yang sesungguhnya, bukan mengorbankan warga negara yang tidak bersalah akibat formalitas pasal.