Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Bersama-sama Kepada Anak Pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu M. Alfin Ibnu Raihan; Firganefi; Rinaldy Amrullah; Emilia Susanti; Maya Shafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7366

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu dilakukan secara terpisah karena masing-masing pelaku diklasifikasikan sebagai pelaku utama yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosfis, dan sosiologis
Penyitaan Kendaraan Bermotor dalam Penegakan Hukum terhadap Balap Liar(Studi pada Unit Gakkum Polres Pringsewu) Yehezkiel Diko Ardiyansah; Rinaldy Amrullah; Aisyah Muda Cemerlang; Heni Siswanto; Mamanda Syahputra Ginting
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2363

Abstract

Illegal street racing is a traffic violation that frequently occurs, posing risks to road user safety and public order. Motor vehicle seizure is a law enforcement measure employed by the police to address this violation. This study aims to examine the implementation of motor vehicle seizures involving illegal street racers by the Law Enforcement Unit (Unit Gakkum) of the Pringsewu Resort Police (Polres Pringsewu) and to analyze the factors influencing the effectiveness of this implementation. The study employs both normative-juridical and empirical-juridical approaches, gathering data through literature reviews and interviews with the Head of the Law Enforcement Unit at Polres Pringsewu. The collected data were analyzed using a descriptive-qualitative method. The results indicate that the seizure process has been carried out in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, the effectiveness of the seizure measures is still constrained by suboptimal criminal sanction regulations, limited personnel and storage facilities for seized items, low public legal awareness, and a persistent culture of illegal street racing among adolescents. These conditions demonstrate that the success of seizure as a law enforcement instrument requires adequate facilities, continuous supervision, and preventive measures to reduce illegal street racing violations within the jurisdiction of Polres Pringsewu.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN MELALUI PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-anak/2024/Pn.Kot) Ronald Saputra Sormin; Rini Fatonah; Emilia Susanti; Rinaldy Amrullah; Dona Raisa Monica
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2417

Abstract

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban belum sepenuhnya efektif, terutama ketika pelaku juga berstatus anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris. Populasi penelitian meliputi pihak yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan oleh pelaku anak, sedangkan sampel ditentukan secara purposive dengan satu narasumber dari Hakim pengadila Negeri Kota Agung. Instrumen penelitian berupa studi kepustakaan dan pedoman wawancara terbuka. Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban, antara lain pendampingan, rehabilitasi, perlindungan identitas, dan restitusi. Restitusi merupakan instrumen pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari perlindungan hukum, namun tidak menghapus atau menggantikan pertanggungjawaban pidana anak pelaku. Dengan demikian pemenuhan hak korban dan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda tetapi harus dilaksanakan secara seimbang untuk mewujudkan keadilan bagi korban sekaligus menjamin kepastian hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.