Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia
Rivan Riza
Universitas Pelita Harapan
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Prinsip Good Governance di Indonesia (Tinjauan dari Aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional) Rivan Riza; Jusup Aprilius Nainggolan
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4chj2141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance di Indonesia ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional. Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum sebagai dasar terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mempunyai kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung Good Governance, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan, antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum aparatur, serta campur tangan politik dalam penegakan hukum. Dari perspektif internasional, Indonesia telah berkomitmen terhadap norma global melalui ratifikasi berbagai konvensi antikorupsi. AKan tetapi, masih terdapat hambatan seperti lemahnya mekanisme pengawasan dan independensi lembaga antikorupsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek hukum administrasi dan hukum internasional yang menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan kapasitas institusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Hukum Persaingan Usaha dalam Kasus Shell dan Pertamina di Indonesia Jusup Aprilius Nainggolan; Rivan Riza
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/9tthda63

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari kebijakan impor BBM "satu pintu" terhadap persaingan usaha di sektor hilir migas Indonesia, dengan studi kasus pada operasional Shell Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memperkuat posisi dominan Pertamina, yang memenuhi unsur Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan perspektif hukum perdagangan, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil dalam UU No. 7 Tahun 2014, khususnya Pasal 3 dan Pasal 13 mengenai larangan praktek monopoli dan penguasaan pasar. Kebijakan tersebut berdampak keterbatasan akses pasokan Shell yang mengakibatkan kesulitan dalam menjaga stabilitas harga dan ekspansi jaringan. Penelitian ini juga menemukan keterbatasan efektivitas KPPU dalam menegakkan hukum persaingan di sektor strategis yang didominasi kepentingan pemerintah, serta adanya legal gap dalam pengaturan benturan antara kebijakan pemerintah dan prinsip persaingan usaha.
Kepastian Hukum dan Legitimasi Administratif dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik: Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor 45/G/2024/PTUN.JKT Farrel Reyhansyah Abubakar; Rivan Riza; Zara Siti Erfira
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y0mv7968

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masalah sengketa pertanahan akibat cacat administrasi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik serta bentuk perlindungan hukum berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 45/G/2024/PTUN.JKT, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya cacat administrasi. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang diperkaya dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan terhadap kasus-kasus hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum belum terlaksana secara optimal pada tahap penerbitan sertipikat, karena adanya ketidakcermatan dalam verifikasi data dan pengabaian fakta hukum sebelumnya. Namun, kepastian hukum dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan yang membatalkan sertipikat karena dinilai cacat hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat represif melalui mekanisme peradilan. Adapun faktor penyebab cacat administrasi meliputi kelalaian aparatur, kurangnya verifikasi data, keterbatasan informasi pertanahan, serta kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pemohon.
Co-Authors Farrel Reyhansyah Abubakar Jusup Aprilius Nainggolan Zara Siti Erfira