p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Paulus Law Journal
Joke Punuhsingon
Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MINAHASA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Joke Punuhsingon; Karno M.S. Rumondor; Nopesius Bawembang; Julius Kindangen; Rohyani Rigen Is Sumilat; Jocefina Adelleyda Tendean
Paulus Law Journal Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v4i2.566

Abstract

ABSTRACT This research examines and answers Law Enforcement Against Traffic Violations at the North Minahasa Police According to the Traffic and Road Transportation Law and how to solve them. The research conducted included normative juridical research and is descriptive analysis in nature, using primary and secondary data. The author uses primary legal materials, namely Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Law Enforcement Against Traffic Violation Crimes at North Minahasa Police is currently still weak, especially related to the increasing quantity of violations, also related to the ability to understand public awareness in traffic. The urgency of this transportation can be seen in the frequency of the need for the use of transportation services for the mobilization of people as well as goods to remote parts of the country, even from and to other countries. Simultaneously, transportation also has a role in supporting, encouraging, and driving the growth and development of regions that have potential, but have not yet grown, for efforts to increase the distribution of development and its res
KAJIAN HUKUM KEBERADAAN ORGAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FUNGSI DAN TUJUAN YAYASAN Joke Punuhsingon; Herts Taunaumang; Jocefina Adelleyda Tendean; Nopesius Bawembang; Rinny Ante
Paulus Law Journal Vol 5 No 1 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v5i1.689

Abstract

Abstrak Penelitian ini berjudul Kajian Hukum Keberadaan Organ Pengawas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Fungsi Dan Tujuan Yayasan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Yayasan di Indonesia, dan juga untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggungjawab organ pengawas dalam mencegah penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif atau lazim disebut dengan studi pustaka atau library research. Hasil penelitiannya dapat dikemukakan bahwa regulasi yang mengatur terkait dengan yayasan tersebut telah ditata dalam hukum Indonesia malahan sebelum dibentuknya atau diterbitkannya Undang-Undang Yayasan 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, yakni sumbernya berasal dari Yurisprudensi maupun dapat ditelusuri pada pasal-pasal di KUHPerdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pendirian yayasan harus lewat notaris yang akta pendiriannya itu diberikan kepada Kemenkumham lewat Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Undang-undang Yayasan sudah mengatur dengan tegas wewenang serta tanggung jawab bagi tiap organ yayasan sehingga bisa memperkecil ruang gerak terhadap mereka yang mau melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangannya. Sebagai saran yang dapat diberikan atara lain, pemerintah hendaknya melakukan kolaborasi yang baik dalam memberi ketegasan terhadap lingkup yayasan. Terkait penegakan hukum maka para penegak hukum hendaknya turut serta dalam menghadapi penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap yayasan. Keberadaan organ pengawas yayasan yang berada di bawah pembina yayasan dalam hal ini melalui rapat pembina maupun Anggaran Dasar yayasan sangat menyulitkan organ pengawas dalam menindak atau pun mencegah suatu perbuatan yang menyalahgunakan yayasan demi kepentingan beberapa pihak yang berlaku curang. Kata kunci: Organ, Pengawas, Yayasan.