Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The regulator’s dilemma in proving algorithmic cartels against the principle of fair competition in the digital economy era Tengku Andrias Prayudha; David Banjarnahor; Auliya Rochman; Sy. Muhammad Ikhsan; Alifah Nur Fitriana Naridha
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1064

Abstract

The rapid development of the digital economy, marked by the adoption of pricing algorithms, has introduced new dynamics to Indonesia's competition law landscape. Algorithmic systems enable autonomous price setting based on market data learning without direct human intervention. This condition potentially gives rise to algorithmic cartels, a form of market coordination occurring without explicit agreement, yet producing anti-competitive effects similar to conventional cartels. The national legal framework, specifically Law No. 5 of 1999 and KPPU Regulation No. 4 of 2010, remains inadequate to address this phenomenon, as it is still anchored to a traditional paradigm requiring the element of “agreement” as a prerequisite for proving violation. This study aims to analyze the dilemma faced by the regulator (KPPU) in proving the existence of algorithmic cartels against the principle of fair competition in the digital era. Employing a normative juridical approach, this study examines relevant legislation, academic literature, and international policies from the OECD and European Commission. The findings indicate a regulatory gap in Indonesia's competition law regarding proof involving autonomous systems. Furthermore, the KPPU faces conceptual and technical obstacles in determining legal intent (legal intent) and the validity of digital evidence derived from algorithmic systems. The study concludes that proving algorithmic cartels must shift from an intent-based approach to an effects-based approach, which focuses on assessing the economic impact on market structure and consumer welfare. Therefore, strategic recommendations include reinterpreting the element of “agreement” in Article 1, paragraph 7, and Article 11 of Law No. 5 of 1999 to encompass algorithmic coordination that generates anti-competitive effects. Additionally, the KPPU is mandated to develop digital evidence guidelines and strengthen the multidisciplinary institutional capacity to effectively oversee algorithmic behavior. These steps are crucial for Indonesian competition law to adapt to the realities of the digital economy while ensuring justice and legal certainty.
Sosialisasi Higienitas dan Pengemasan Produk Roti Gandum pada UMKM di Kabupaten Kubu Raya: Pengabdian Siti Rohani; Garuda Wiko; Sy. M. Ikhsan; Alifah Nur Fitriana Naridha
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7439

Abstract

Roti gandum dan produk turunannya semakin diminati sebagai pilihan pangan sehat oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Namun, pesatnya pertumbuhan usaha roti rumahan ini belum diimbangi dengan kepatuhan yang memadai terhadap standar higienitas, pengemasan, dan pelabelan pangan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum UMKM Nays Bakery, sebuah industri rumahan produsen roti gandum di Kecamatan Sungai Raya, mengenai kewajiban higienitas dan sanitasi pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kegiatan memadukan penyuluhan hukum mengenai regulasi keamanan pangan dengan pelatihan teknis pengemasan food grade, pelabelan produk, dan fotografi produk untuk pemasaran digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra UMKM sebelumnya menggunakan kemasan plastik polos tanpa label, tanggal produksi, maupun tanggal kedaluwarsa, sebuah pola yang mencerminkan kondisi nasional yang lebih luas di mana pelaku usaha pangan rumahan memiliki kesadaran rendah terhadap kepatuhan higienitas dan pengemasan. Setelah intervensi, mitra mulai menerapkan kemasan food grade dan pelabelan informatif sesuai ketentuan. Artikel ini merekomendasikan pendampingan lanjutan untuk sertifikasi keamanan pangan (PIRT/halal) serta kolaborasi lebih lanjut dengan dinas kesehatan dan perdagangan setempat untuk menjaga keberlanjutan kepatuhan UMKM pangan rumahan.
Konstruksi Hukum Rahasia Dagang Berbasis Tacit Knowledge di Tengah Mobilitas Barista Coffee Shop Sy. Muhammad Ikhsan; Alifah Nur Fitriana Naridha; David Banjarnahor; Auliya Rochman; Tengku Andrias Prayudha
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1110

Abstract

Pertumbuhan coffee shop di Kota Pontianak yang telah mencapai lebih dari seribu unit usaha mendorong tingginya mobilitas barista antarkedai kopi, sebuah fenomena yang berpotensi menimbulkan sengketa rahasia dagang atas resep, teknik racikan, dan standar operasional prosedur yang bersifat tidak terdokumentasi (tacit knowledge). Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tacit knowledge dalam rezim rahasia dagang Indonesia serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal untuk melindunginya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang secara normatif telah mengakomodasi informasi tidak terdokumentasi sepanjang memenuhi unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya menjaga kerahasiaan, namun penerapannya pada UMKM coffee shop menghadapi kendala pembuktian karena minimnya dokumentasi tertulis dan ketiadaan perjanjian kerahasiaan formal. Perbandingan dengan Trade Secrets Directive Uni Eropa dan Defend Trade Secrets Act Amerika Serikat menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan rahasia dagang dan mobilitas tenaga kerja. Artikel ini merekomendasikan penguatan klausul kerahasiaan yang proporsional serta dokumentasi minimal bagi pelaku UMKM coffee shop.