Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kajian Kelembagaan dan Peran Strategis Bank Sentral dalam Rencana Redemonisasi Rupiah Rayhan Wahyu Dwi Putra; Muhamad Hanidar Dafa Amanullah; Melinda Ayu Andani; Desmitha Rachel Suyyina; Rahadyan Wegig Priyambodo
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3353

Abstract

This study aims to analyze the readiness and role of Bank Indonesia in designing and implementing the redenomination policy, while also assessing its potential impact on improving the efficiency of the national monetary system. Using a literature review method that includes academic journals, books, official reports, and previous research, the findings indicate that the success of redenomination is strongly influenced by macroeconomic stability, policy coordination between the central bank and the government, technological preparedness within the payment system, and the public’s understanding of the transition to the new nominal structure. The analysis reveals that redenomination may simplify financial transactions, reduce operational costs in currency management, accelerate data-processing activities, and strengthen the credibility of the national currency among the public and investors. However, challenges such as public misconceptions about redenomination, potential confusion during the transition period, and the need for political legitimacy from the legislature must be addressed through comprehensive public outreach and strong regulatory support. Overall, this study concludes that redenomination can significantly enhance monetary efficiency when implemented carefully, supported by stable economic conditions, well-coordinated institutions, and active engagement from all stakeholders.
Analisis Penyalahgunaan Kekuasaan dan Fungsi Check and Balances DPRD dalam Kasus OTT Bupati Tulungagung Cantik Aurora Achmad; Rayhan Wahyu Dwi Putra; Felycia Jessyca Maulana; Aline Rasya Irwanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7573

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan daerah serta efektivitas dari fungsi check and balances Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui studi kasus Operasi tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo oleh KPK pada April 2026. Latar belakang penelitian ini merujuk pada tindak pidana korupsi oleh kepala daerah pasca reformasi, disertai dengan melemahnya pengawasan internal daerah meski secara normatif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang dipakai menggunakan normatif-empiris dengan analisis dekriptif kualitatif terhadap fakta hukum dan dokumen resmi terkait OTT Tulungagung, dengan hasil penelitian menunjukkan terkait bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh bupati atas pemerasan terhadap 16 kepala Organisasi Perangkat daerah (ODP) dengan target dana sekitar Rp.5 Miliar disertai penyanderaan psikologis melalui surat pengunduran diri tanpa tanggal dan intervensi pada proyek pengadaan barang dan jasa. Penyebab high-cost politics karena dibawah kendali eksekutif drhingga reformasi sistemik berupa restrukturisasi Inspektorat Daerah agar bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Menteri Dalam Negeri serta perlindungan hukum bagi whistleblower di lingkungan birokrasi sehingga memberikan kontribasi perbaikan tata kelola pemerintah bebas korupsi.