Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin
Dedi Mulyadi
Universitas Suryakancana Cianjur
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
The Impact of Social Media on Voters' Perceptions in the 2024 Election Najwa Shafira Mulia; Ervina Auralia; Moch Maulana Hasanudin; Dedi Mulyadi; Reda Musyarir
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the impact of social media on voter perceptions in the 2024 Election, studied according to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in conjunction with Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach. Primary data was obtained through interviews with constitutional law experts, political communication experts, and election monitoring activists. Secondary data was obtained from literature studies, such as books, scientific journals, and statutory regulations. The research results show that social media has both positive and negative impacts on voter perceptions. As a positive impact, social media can increase political participation and access to voter information. The negative impact is that social media can be used to spread hoaxes, hate speech and political propaganda which can manipulate voter perceptions. Based on the research results, it was concluded that stricter regulation and supervision of the use of social media in elections is necessary. This needs to be done to ensure that social media is used responsibly and does not manipulate voter perceptions.
PERAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN 2024 DI KAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Natasya Auliarrahma; Dedi Mulyadi
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerangka Hukum pemilu menjadi salah satu indikator yang sangat penting, istilah “kerangka hukum pemilu” mengacu pada semua Undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Kerangka Hukum pemilu juga harus mencakup mekanisme yang efektif untuk memastikan berjalannya penegakan hukum pemilu dan penegakan hak-hak sipil, penegakan hak sipil. Dalam konteks penyelenggara pemilu di Indonesia, pengaturan mengenai pemilu diatur mulai dari konstitusi. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah memberikan peran dan fungsi yang jelas dan tegas kepada Bawaslu untuk menegakan hukum Pemilu. Bawaslu menjalankan dua kewenangan, yakni berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan penegakan hukum Pemilu. Dengan dua kewenangan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan, seperti menimbulkan ketidak adilan bagi para pihak, memperpanjang administrasi Pemilu dan terlalu banyak institusi yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum Pemilu.
The Impact of Technological Advancement in the Use of the SIREKAP Program in the 2024 Elections is studied according to the Principles of Public Accountability for Democratic Election Calculations Masripa Siti Zahra; Dedi Mulyadi; Alya Khansa Syahla
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of technology in the general election (Pemilu) process has great potential to increase efficiency and transparency, but also raises a number of challenges related to data security and integrity. This article examines the impact of using the Election Recapitulation Information System Program (SIREKAP) in the 2024 Election in Indonesia, with a focus on aspects of public accountability and democratic election calculations. This research uses a normative juridical approach by analyzing related laws and regulations, such as the Election Law and General Election Commission Regulations (PKPU), as well as secondary sources such as books and scientific journals. The research results show that SIREKAP is a solution to the challenges in the manual vote recapitulation process, with the aim of speeding up the process, increasing accuracy and increasing transparency. However, this program is also faced with a number of problems, including data errors, access and connection problems, and cyber security issues. To overcome this problem, concrete steps are needed, such as intensive training for voting organizers, expanding internet network infrastructure, and strengthening system security. In conclusion, the use of SIREKAP in the 2024 Election has the potential to increase the efficiency and transparency of the election process, but also presents a number of challenges. Close collaboration between governments, legal entities and civil society is necessary to ensure successful implementation and maintain security. By implementing the right solution, it is hoped that SIREKAP can become an effective tool in maintaining the integrity and transparency of the election process in the future.
The Influence of The Spread of Hoax News on Media Social on The 2024 Presidential Election in Review from Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections in Conjunction with Law Number 11 Of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions: Pengaruh Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial terhadap Pemilu Presiden Tahun 2024 di Tinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Arfa Fadillah; Intan Robiatul Adawiah; Kyran Miquel; Retno Dwi Lestari; Rivki Andian; Dedi Mulyadi
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Presiden tahun 2024 di Indonesia menjadi momen penting dalam proses demokrasi. Media sosial, sebagai salah satu platform komunikasi yang dominan, memiliki peran besar dalam memengaruhi opini publik. Namun, penyebaran berita hoax di media sosial dapat mengganggu integritas pemilihan umum dan mempengaruhi keputusan pemilih. Dalam konteks ini, jurnal ini mengkaji pengaruh dari penyebaran berita hoax di media sosial terhadap Pemilu Presiden tahun 2024, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebaran berita hoax memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemilihan umum dan perlu adanya upaya yang lebih kuat dalam mengawasi serta mengontrol penyebaran berita hoax di media sosial untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kesadaran dan kehati-hatian pemilih dalam memeriksa kebenaran informasi yang mereka terima juga menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak negatif dari penyebaran berita hoax.
Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia: Dampaknya terhadap Perubahan Sosial dan Hukum Pendidikan Dedi Mulyadi; Sani San Zein
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang penerapan Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi yang mendasar yang merujuk pada harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan bawaan sejak lahir dan tidak dapat dilanggar atau dihapuskan oleh siapa pun. Pendidikan sebagai hak asasi manusia berarti bahwa setiap orang berhak atas supremasi hukum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi haknya atas Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdapat kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan. Kewajiban ini mengandung makna bahwa negara bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan dasar gratis dan wajib bagi anak usia sekolah. Kewajiban ini juga mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang akan memberikan dampak sosial yang baik untuk Masyarakat.
Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia: Analisis Dampak terhadap Perubahan Sosial dan Sistem Hukum Pendidikan di Indonesia Dedi Mulyadi; Sani San Zein; Widiya Meynuary; Feyza Ashila Putri Hidayat; Prima Satria Kusumah; Farhan Dwi Kurnia; Yasser Kahfi
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): December
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the application of Education as a Human Right. Human Rights are fundamental human rights that refer to the dignity and worth of God Almighty's creation, which are innate from birth and cannot be violated or abolished by anyone. Education as a human right means that everyone has the right to the supremacy of law without discrimination. Thus, the state is obliged to protect, respect and fulfill its right to education. Based on Law Nomor 20 of 2003 concerning the national education system, there is a government obligation to fulfill the right to education. This obligation means that the state is responsible for providing free and mandatory basic education for school-aged children. This obligation also requires the central and regional governments to be responsible for efforts to make the nation's life smarter which will have a good social impact on society
Co-Authors Alya Khansa Syahla Arfa Fadillah Ervina Auralia Farhan Dwi Kurnia Feyza Ashila Putri Hidayat Intan Robiatul Adawiah Kyran Miquel Masripa Siti Zahra Moch Maulana Hasanudin Najwa Shafira Mulia Natasya Auliarrahma Prima Satria Kusumah Reda Musyarir Retno Dwi Lestari Rivki Andian Sani San Zein Sani San Zein Widiya Meynuary Yasser Kahfi