Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam WiShEL
Muhammad Nur Karim Al Ismariy
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Konstruksi Hukum Investasi Kripto dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syariah Muhammad Nur Karim Al Ismariy; Luthfi Eka Wispriyanti; Lailasari Ekaningsih; Ridho Saadillah Ahmad; Irfan Rizky Hutomo
Qisth : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36420/sswcy948

Abstract

The rapid development of digital technology has introduced cryptocurrency as a new investment instrument that raises complex legal issues, particularly within the framework of Islamic economic law. In Indonesia, cryptocurrencies are legally recognized as tradable commodities but are not permitted as lawful means of payment. Meanwhile, Islamic law provides conditional permissibility for crypto investment, as reflected in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) No. 140/DSN-MUI/XI/2021. This study aims to analyze the legal construction of cryptocurrency investment within the Indonesian Islamic economic law system, examine its legality under both positive law and Islamic law, and assess its conformity with maqashid al-sharia principles. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, relying on library research of statutory regulations, sharia fatwas, and relevant academic literature. The findings indicate that cryptocurrency investment may be legally acceptable under certain conditions, provided that it is conducted transparently, based on clear contractual arrangements, and free from elements of gharar, maysir, and excessive speculation. The maqashid al-sharia approach plays a crucial role in evaluating the protection of wealth and ensuring public benefit in digital investment practices.
Analisis Perlindungan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Dalam (Terasing) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Muhammad Nur Karim Al Ismariy; Lailasari Ekaningsih; Ridho Saadillah Ahmad
Qisth : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36420/qtmp4g53

Abstract

The marginalization experienced by the Suku Dalam (indigenous and isolated community) reflects the persistent weakness of human rights protection for indigenous peoples, particularly in ensuring the right to a decent standard of living through control over customary land (tanah ulayat). Customary land is not merely an economic asset, but constitutes a living space, cultural identity, and the foundation of social and ecological sustainability for the Suku Dalam. This study aims to analyze the forms of human rights protection afforded to the Suku Dalam in relation to the right to a decent life, to examine the legal status and recognition of customary land within the national legal system, and to assess the role and responsibility of the state in guaranteeing the protection of indigenous peoples’ rights. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, based on library research of legislation, court decisions, and national as well as international human rights instruments. The findings indicate that although the legal recognition of indigenous peoples and customary land exists normatively, its implementation remains weak due to overlapping regulations, limited participatory mechanisms, and the dominance of economic development interests. Therefore, the state is required to strengthen substantive protection through affirmative policies, recognition of customary territories, and consistent application of human rights principles to ensure a dignified and decent life for the Suku Dalam. Keywords: Suku Dalam, Human Rights, Customary Land, Decent Living, Indigenous Peoples.
PARADIGMA METODOLOGIS DAN EPISTEMOLOGIS PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM KONSTRUKSI KARYA ILMIAH AKADEMIK Muhammad Nur Karim Al Ismariy; Husein Ahid Mustofa; Mohammad Baiquni; Jamaluddin Dwi Prasetyo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1115

Abstract

ABSTRACT Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern telah secara signifikan memengaruhi dinamika penelitian akademis dan konstruksi pengetahuan ilmiah. Metodologi penelitian tidak lagi hanya dipahami sebagai prosedur teknis untuk mengumpulkan data, tetapi sebagai landasan epistemologis yang menentukan validitas, objektivitas, dan legitimasi karya ilmiah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis paradigma metodologis dalam perspektif epistemologi dan untuk meneliti peran konstruksi metodologis dalam membentuk karya ilmiah yang sistematis dan akuntabel secara akademis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Bahan penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder yang berasal dari buku-buku tentang metodologi penelitian, filsafat ilmu, epistemologi, jurnal ilmiah, artikel akademis, dan dokumen ilmiah relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi ilmiah, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan interpretatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa metodologi penelitian berfungsi tidak hanya sebagai instrumen teknis tetapi juga sebagai kerangka epistemologis yang membentuk penalaran ilmiah dan legitimasi akademis. Penelitian kuantitatif menekankan pengukuran empiris, objektivitas, dan generalisasi statistik, sedangkan penelitian kualitatif berfokus pada makna, interpretasi, dan pemahaman kontekstual dari fenomena sosial. Selain itu, penelitian metode campuran menunjukkan integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menangani isu-isu kontemporer yang kompleks. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi metodologis dan kesadaran epistemologis sangat penting untuk meningkatkan integritas akademik, koherensi ilmiah, dan kualitas karya ilmiah di era digital dan kecerdasan buatan.Kata kunci: Paradigma Metodologis, Epistemologi, Penulisan Ilmiah, Penelitian Kualitatif, Penelitian Metode Campuran
PRAKTIK PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR faizin faizin; Muhammad Nur Karim Al Ismariy; Muhammad Rizki; Shafa Diva Salsabila; Susila Esdarwati
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.1231

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh  debt collector  di masyarakat serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan ( pendekatan undang-undang ) dan pendekatan kontekstual ( pendekatan kontekstual ). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan ( penelitian kepustakaan ) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh  debt collector masih sering terjadi tanpa memperhatikan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitur menolak atau tidak mengakui adanya wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme mekanisme peradilan. Namun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, serta kecenderungan perusahaan pembiayaan untuk tetap menggunakan pola penagihan konvensional melalui  debt collector . Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten guna menjamin terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi debitur maupun kreditur dalam pelaksanaan jaminan fidusia.Kata kunci:  Jaminan Fidusia,  Debt Collector , Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Debitur .
Reconstructing Zakat on Cryptocurrency: A Maqāṣid al-Sharī‘ah-Based Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Egypt Muhammad Nur Karim Al Ismariy; Ridho Saadillah Ahmad; Aan Taufiqurrohman; Mohammad Tohari; Jean Claude Geofrey Mahoro
Walisongo Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2026): WiShEL: Walisongo Journal of Sharia Economic Law
Publisher : Department of Sharia Economic Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/wishel.2026.2.1.31296

Abstract

The rapid development of the global digital economy has introduced new forms of wealth, particularly cryptocurrency, which challenge traditional constructs of Islamic economic law, including zakat. This study aims to analyze the legal position of zakat on cryptocurrency in Indonesia within the context of global digital economic trends and to formulate a maqāṣid al-sharīʿah-based reconstruction of zakat applicable to digital assets. A normative-comparative research methodology was employed, combining doctrinal analysis of Islamic legal texts, national regulations, fatwas from Indonesia, Malaysia, and Egypt, as well as scholarly literature indexed in Scopus. The study systematically examines regulatory gaps, jurisprudential interpretations, and institutional practices concerning cryptocurrency zakat. Findings indicate that while cryptocurrency conceptually qualifies as zakatable wealth if conditions of ownership, nisab, haul, and lawful source are fulfilled, Indonesia currently lacks explicit normative provisions, resulting in legal vacuum. Malaysia demonstrates an adaptive and operational approach, allowing zakat payment through Shariah-compliant cryptocurrency under state fatwas, whereas Egypt maintains a restrictive stance, though acknowledging zakat obligations if criteria are met. The study concludes that a maqāṣid al-sharīʿah-based reconstruction integrating fiqh principles, national regulation, and digital mechanisms is essential for strengthening Indonesia’s national zakat system. Recommendations include revising national zakat law, establishing technical guidelines for digital asset valuation and reporting, and implementing blockchain-based platforms to ensure transparency, accountability, and effective wealth redistribution.
Co-Authors Aan Taufiqurrohman faizin faizin Husein Ahid Mustofa Irfan Rizky Hutomo Jamaluddin Dwi Prasetyo Jean Claude Geofrey Mahoro Lailasari Ekaningsih Luthfi Eka Wispriyanti Mohammad Baiquni Mohammad Tohari Muhammad Rizki Ridho Saadillah Ahmad Ridho Sa’dillah Ahmad Shafa Diva Salsabila Susila Esdarwati