Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam International Journal Reglement & Society (IJRS) Jurnal Pencerah Bangsa INSPIRING LAW JOURNAL
Nasution, Khairil Azmi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Khairil Azmi Nasution
EDUTECH Vol 5, No 1 (2019): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.324 KB) | DOI: 10.30596/edutech.v5i1.2760

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam  tuisan  ini adalah mengenai sanksi hukum bagi pelaku penculikan anak menurut  Hukum Islam .  tulisan  ini bertujuan   untuk mengetahui  bagaimana  sanksi terhadap pelaku penculikan anak dan mengetahui relevansinya   dengan Undang-Undang  Perlindungan Anak. Tulisan ini  menggunakan pendekatan falsafi yaitu pendekatan sistematis yang didasarkan pada pemikiran ulama, juga digunakan metode content analyst (analisa isi) yaitu metode yang berusaha memaparkan kembali (merekonstruksi) kerangka pemikiran ulama terhadap persoalan yang diteliti sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap pendapat mereka, yakni dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.  Tulisan  ini menunjukkan   bahwa pelaku penculikan anak tidak dikenakan hukuman had berupa potong tangan akan tetapi adalah hukuman ta’zir karena anak bukan merupakan harta sehingga tidak dapat dijadikan objek pencurian. Landasan hukumnya    adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hambal yang bersumber dari Aisyah r.a  juga  relevan   dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Sosialisasi Dan Inovasi Olahan Jamu Cair Menjadi Jamu Bubuk Pada Para Pelaku UMKM Jamu Tradisional Affandi Affandi; Khairil Azmi
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Ihsan (Oktober)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.027 KB) | DOI: 10.30596/ihsan.v1i2.4724

Abstract

Potensi yang menjadi dasar berkembangnya Dusun Bali Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah area pertanian, peternakan dan umkm sebagai usaha sampingan maupun usaha utama bagi masyarakat desa. Sumber daya alam yang melimpah membuat sumber penghasilan masyarakat desa tidak terlalu rendah, hanya saja sumber daya manusia  yang menjadi sedikit halangan untuk peningkatan desa tersebut. Para pelaku UMKM  jamu tradisional masih kurang berinovasi tentang olahan jamu. Jamu yang dibuat dari bahan-bahan tumbuhan seperti akar-akaran, daun-daunan, dan kulit batang. Jenis jamu tradisional yang sering ditemukan yaitu beras kencur, kunyit asam, dan temulawak. Jamu menggunakan pemanis asli yaitu gula jawa atau gula pasir, karena jika menggunakan pemanis buatan akan merusak esensi dari manfaat jamu bagi kesehatan. Jamu tradisional biasanya berbentuk cair dan dimasukkan kedalam botol-botol yang memiliki kekurangan yaitu tidak tahan lama. Setelah melakukan sosialisasi maka ibu-ibu yang sebelumnya hanya mengetahui tentang jamu tradisional sekarang lebih memahami cara berinovasi mempelajari olahan jamu bubuk yang lebih praktis. Kata Kunci : Jamu tradisional, inovasi, jamu cair, jamu bubuk, UMKM
Sikap Dan Prilaku Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Terhadap Wakaf Tunai Khairil Azmi Nasution
AGHNIYA : Jurnal Ekonomi Islam Vol 1, No 2 (2019): AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam
Publisher : Faculty of Islamic Religion, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.15 KB) | DOI: 10.30596/aghniya.v1i2.3225

Abstract

The aim of this reseacht is to examine the correlation between knowledge, attitude andbehavirioal intention to Wakaf Tunai. The subjects of the research are muslimcommunities in Kecamatan Medan Tembung. which consists : Entrepreneurship,ASN, Teachers, Lecturers, employees. Data were collected by using likert`squestionnaires and depth interviews. Then, they were analyzed using product momencorrelation and descriptive qualitative. The findings indicated that there is a positiveand significant correlation between knowledge, attitude and behavirioal intention toWakaf Tunai
The Urgency of Fiqh Rules in Islamic Civil Law Khairil Azmi Nasution
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 2 (2022): May - August
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v3i2.224

Abstract

The rules of fiqh have an important role in resolving legal issues that are not found in the texts of the Qur'an and Sunnah, including issues related to Islamic Civil Law. The rules of fiqh turned out to provide a concrete solution to the need for a method or method of finding the law (istinbath al-ahkam). In addition, the rules of fiqh also make it easier for us to master problems, civil issues that arise and develop in human life. This paper presents the urgency of fiqh rules in formulating Islamic civil law. This writing is carried out using a descriptive method through a rule relating to marriage, divorce, inheritance and wills
Qiyas Dalam Penetapan Hukum Islam Khairil Azmi Nasution
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam metode penetapan hukum islam, qiyas merupakan salah satu solusi yang berperan untuk menemukan hukum yang tidak terdapat dalilnya dalam sumber hukum Islam. Kedudukan hukum    yang      tidak jelas diatur dalam al-Qur’an atau Sunnah dapat diselesaikan melalui metode  qiyas, Qiyas  atau Analogi Hukum  yang   memberikan penjelasan yang paling luas merupakan sebagai pola dasar  dalam   menetapkan hukum dari semua   permasalahan hukum yang tidak  dibicarakan oleh teks secara langsung. Karena itu, agar sebuah kasus baru menjadi sebuah ketetapan hukum harus mempunyai kesamaan dengan kasus asli dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum sebab adanya persamaan illat yang di dasarkan pada teks Al-Qur`an dan Sunah.
Interaksi Hukum dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Khairil Azmi Nasution
Inspiring Law Journal Vol 4, No 2 (2026): Juli-Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan sosial merupakan keniscayaan universal yang menuntut responsivitas hukum agar tidak terjadi ketertinggalan (law lag). Di Indonesia, tantangan muncul ketika hukum dipandang sebagai produk kekuasaan yang mengabaikan keadilan substantif dan nilai-nilai sosial yang hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi dialektis antara hukum dan perubahan sosial melalui sintesis teori social engineering dan prinsip filsafat hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual terhadap literatur hukum serta kaidah-kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum menjalankan fungsi ganda sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga ketertiban dan sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) untuk pembaharuan masyarakat. Dalam filsafat hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaidah bahwa perubahan hukum tidak dapat diingkari akibat perubahan zaman, tempat, dan kondisi demi kemaslahatan. Praktik Rasulullah SAW dalam merombak tradisi Jahiliyah menjadi bukti fungsi hukum sebagai penggerak perubahan aktif. Kesimpulannya, hukum yang efektif harus berakar pada jiwa masyarakat (volkgeist) dan nilai budaya agar tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan mampu menjawab dinamika zaman serta mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan
Efektivitas Regulasi dan Sanksi Hukum dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Syahbana Syahbana; Khairil Azmi Nasution
Inspiring Law Journal Vol 4, No 2 (2026): Juli-Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persaingan usaha tidak sehat seperti praktik kartel dan monopoli masih menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi nasional meskipun telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas regulasi dan sanksi hukum serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan internasional dan sosiologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhambat oleh keterbatasan kewenangan eksekutorial KPPU, kesulitan pembuktian pada perkara kartel, serta sanksi administratif yang belum memberikan efek jera karena dianggap sebagai biaya bisnis (cost of doing business). Selain itu, perkembangan ekonomi digital memunculkan tantangan baru seperti algorithmic pricing yang belum terjangkau regulasi konvensional. Penelitian menyimpulkan bahwa revisi UU No. 5 Tahun 1999 sangat mendesak guna memperkuat kewenangan eksekusi KPPU, menerapkan sanksi progresif berbasis persentase keuntungan, dan meningkatkan literasi hukum pelaku usaha. Reformasi ini krusial untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Co-Authors Affandi Syahbana Syahbana