<![CDATA[ Pelayanan hemodialisis merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan berbiaya tinggi yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Di RSUD Jayapura, Papua, layanan ini menjadi sangat vital karena meningkatnya jumlah pasien penyakit ginjal kronis (PGK). Meskipun secara umum kebijakan BPJS telah memperluas akses layanan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam pelayanan dialisis di RSUD Jayapura, dengan fokus pada empat aspek utama: kepesertaan, proses klaim, pembiayaan, dan sistem rujukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri dari petugas BPJS, tenaga kesehatan, serta pasien dan keluarga pasien hemodialisis. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada aspek kepesertaan, ditemukan kendala dalam validasi dan keaktifan status peserta akibat belum optimalnya integrasi sistem data kependudukan. Pada proses klaim, hambatan utama terletak pada keterlambatan pengurusan dokumen dan tidak sinkronnya alur administrasi antarunit. Dari sisi pembiayaan, meskipun biaya tindakan medis ditanggung BPJS, rumah sakit masih menanggung beban biaya operasional karena pencairan klaim yang tidak selalu tepat waktu. Sementara itu, sistem rujukan berjenjang belum berjalan optimal karena keterbatasan layanan di puskesmas dan rendahnya pemahaman pasien terhadap prosedur rujukan formal. Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam pelayanan dialisis di RSUD Jayapura telah memberikan manfaat signifikan bagi pasien, namun masih menghadapi hambatan pada keempat aspek utama. Upaya perbaikan sistem data, efisiensi administrasi klaim, penguatan layanan primer, serta edukasi pasien perlu ditingkatkan agar pelayanan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
