Filter By Year

1945 2024


Found 2 documents
Search 10.58764/j.im.2026.7.151 , by doi

Analisis Hukum Atas Penolakan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Dan Penetapan Status Anak Sah Dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 129/Pdt.P/2024/PA.Bsk Aswandi, Aswandi; Elimartati, Elimartati; Nofialdi, Nofialdi; Zulkifli, Zulkifli; Yunarti, Sri
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.151

Abstract

This study analyzes Batusangkar Religious Court Decision No. 129/Pdt.P/2024/PA-Bsk, which simultaneously rejected a request for marriage confirmation (isbat nikah) but granted a request to determine the child's status as legitimate. This case is interesting because it reflects the tension between the principle of legal certainty of marriage and the protection of children's rights in religious court practice in Indonesia. This study used a qualitative, analytical, and descriptive approach with field research methods. Primary data were obtained through in-depth interviews with the three judges who heard the case and the applicants. In addition, the researcher analyzed the decision documents and case files. Secondary data came from the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010, literature on munakahat fiqh (jurisprudence), and the concept of maqashid sharia. The results indicate that the panel of judges rejected the marriage confirmation request because the applicants' marriage violated the provisions prohibiting marriage as stipulated in Article 40 (a) of the KHI in conjunction with Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. One of the parties is still bound by a previous marriage, potentially leading to the practice of polyandry and undermining the sanctity of the institution of marriage. Nevertheless, the judge granted the child's status as legitimate, primarily considering the child's best interests and the principle of welfare (maslahah). The judge argued that the child should not be held responsible for the parents' mistakes. This granting of the child's status provides legal certainty for the child to obtain a birth certificate, family card, rights to maintenance, guardianship, and inheritance rights. This decision represents a harmony between positive legal certainty and the maqasid sharia, particularly hifz al-nasl (protection of offspring). This study concludes that the judge applied a progressive and humane approach in resolving the conflict between the validity of the marriage and the protection of children's rights.
Analisis Hukum Atas Penolakan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Dan Penetapan Status Anak Sah Dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 129/Pdt.P/2024/PA.Bsk Aswandi Aswandi; Elimartati Elimartati; Nofialdi Nofialdi; Zulkifli Zulkifli; Sri Yunarti
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.151

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 129/Pdt.P/2024/PA-Bsk yang secara bersamaan menolak permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) namun mengabulkan permohonan penetapan status anak sebagai anak sah. Kasus ini menjadi menarik karena mencerminkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum perkawinan dengan perlindungan hak anak dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan metode field research. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga orang hakim yang menyidangkan perkara tersebut serta para pemohon. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis dokumen putusan dan berkas perkara. Data sekunder bersumber dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, literatur fiqh munakahat, serta konsep maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak permohonan isbat nikah karena perkawinan para pemohon melanggar ketentuan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (a) KHI jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pihak masih terikat perkawinan sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan praktik poliandri dan merusak kesakralan institusi perkawinan. Meskipun demikian, hakim mengabulkan status anak sebagai anak sah dengan pertimbangan utama best interest of the child dan prinsip kemaslahatan (maslahah). Hakim berpandangan bahwa kesalahan orang tua tidak boleh dibebankan kepada anak. Pengabulan ini memberikan kepastian hukum bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, hak nafkah, perwalian, dan hak waris. Putusan ini merepresentasikan harmonisasi antara kepastian hukum positif dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim telah menerapkan pendekatan progresif dan humanis dalam menyelesaikan konflik antara keabsahan perkawinan dan perlindungan hak anak.

Page 1 of 1 | Total Record : 2