cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum" : 35 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI LIWUTUNG DUA KABUPATEN Bianchy Luther Jan Posumah
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana tugas BPD bersama Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Liwutung Dua dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Desa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Kerja sama dan sinergi dan partisipasi yang aktif dari antara kedua lembaga di desa Liwutung Dua yaitu BPD dan Kepala Desa sangat berperan aktiv dalam memajukan Pemerintahan di Desa Liwutung Dua. Kedua lembaga tersebut melaksanakan tugas, dan kewajibannya sesuai dasar hukum yang mengatur kedua lembaga tersebut. Kewajiban kedua lembaga ini yaitu dengan membuat PERDES (Peraturan Desa) dengan harapan yang besar memberikan perlindungan bagi masyarakat desa, serta memberikan keadilan bagi masyarakat terutama di Desa Liwutung Dua. 2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah desa adalah menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa (MUSDES). BPD menjalin kerja sama dengan pemerintahan desa, lembaga pemerintahan, dan masyarakat, menciptakan sinergi yang baik antara BPD dan kepala desa dalam implementasi Undang-undang desa dan saling mendukung dalam tugas masing-masing. Kata Kunci : BPD, kepala desa, Desa Liwutung
Kajian Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kelurahan Tifure Junita Sulfiana Kansil2; DJEFRY LUMINTANG; HENDRIK PONDAAG
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas sumber daya air. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur, regulasi yang kuat, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Kata kunci: Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Kelurahan Tifure
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA Alaq Thariq Takarianta
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian, tetapi juga menghadapi tantangan pencurian ikan oleh kapal asing. Indonesia telah mengesahkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, untuk menanggulangi praktik tersebut. Namun praktik pencurian ikan oleh kapal asing masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU No. 45 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pencurian ikan kapal asing serta mekanisme penyelesaian hukum yang ada. Menggunakan pendekatan normatif dan metode kualitatif berbasis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam eksekusi pidana terhadap pelaku yang sudah dipulangkan ke negara asal. Solusi efektif seperti penenggelaman kapal menunjukkan hasil positif, namun memerlukan koordinasi yang lebih baik antar instansi penegak hukum sambil menjaga hubungan diplomatik negara-negara yang terkait. Kata kunci: Pencurian Ikan; Kapal Asing; UU No. 45 Tahun 2009; Penegakan Hukum
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI WARGANEGARA ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS BALI NINE) Violeta Meisya Kurang; Devy Sondakh; Max Sepang
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hukuman mati pelaku tindak pidana narkotika bagi warganegara asing di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum pelaku tindak pidana narkotika bagi warga negara asing di Indonesia Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Aturan hukum tentang hukuman mati bagi warga negara asing yang menyalahgunakan narkotika secara jelas dan tegas tercantum dalam aturan hukum di Indonesia meskipun bertentangan HAM. Hukuman mati pada intinya dapat dilaksanakan karena dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang membahayakan publik. Penerapan hukuman mati diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat mengurangi jumlah para pengedar narkoba sehingga angka pengguna narkoba di Indonesia dapat diturunkan. 2. Pemberian hukuman mati bagi Pelaku tindak pidana narkoba termasuk Bandar Narkotika merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika di Indonesia.Implementasinya bukan hanya dalam bentuk produk hukum saja akan tetapi juga dalam hukum-hukum tersebut seperti nampak dalam berbagai kasus pidana mati yang dijatuhkan oleh negara. meskipun Pidana mati yang masih diberlakukan Pemerintah Indonesia menimbulkan perdebatan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk negara lain yang warga negaranya dipidana mati . Kata Kunci : pelaksanaan hukuman mati, pelaku tindak pidana narkotika, warganegara asing
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN KNALPOT MODIFIKASI DI WILAYAH KOTA MANADO Merry Eka Surya Saroinsong
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pengendara yang menggunakan knalpot modifikasi dalam perspektif UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana modifikasi knalpot di Wilayah Kota Manado dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menegakan hukum LLAJ dan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar yang menggunakan knalpot modifikasi di Wilayah Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Penggunaan knalpot racing di Indonesia masih sering terjadi. Padahal sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang larangan penggunaan knalpot racing seperti yang terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009 tentang tingkat kebisingan pada knalpot. 2. Cara yang bisa di lakukan untuk mengurangi penggunaan knalpot racing adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat Selain itu, penegakan hukum yang ketat terhadap penggunaan knalpot racing juga dapat mengurangi gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta mengurangi potensi terjadinya konflik sosial seperti menghindari terjadinya perkelahian yang bisa di sebabkan oleh pengendara knalpot racing dengan masyarakat di sekitar. Kata Kunci : knalpot modifikasi, kota manado
TINJAUAN YURIDIS REMISI KEPADA FERDY SAMBO DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA Ariel T. J. J. Wahani
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana aturan hukum dan pertanggungjawaban serta pertimbangan hukum yang diterapkan terhadap pemberian remisi kepada pelaku pembunuhan berencana dan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku praktik tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Remisi merupakan pengampunan yang berupa pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada terpidana yang telah dianggap memenuhi ketentuan syarat-syarat menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu terpidana pembunuhan harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan syarat ini berlaku untuk semua tindak pidana umum termasuk kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dan juga tindak pidana pembunuhan berencana sepanjang hukumannya bukan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. 2. Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana memang bisa dikenakan kebijakan remisi sepanjang sesuai dengan Keppres, namun untuk perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo tidak dapat dikenakan kebijakan remisi dikarenakan mendapatkan hukuman yang tidak memiliki batasan waktu yang jelas (satuan waktu tahun atau bulan) melainkan seumur hidup atau sampai Ferdy Sambo mati. Kata Kunci : remisi, ferdy sambo, pembunuhan berencana
PENGARUH UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KDRT BERKENAAN DENGAN HAK KORBAN ATAS PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN Diva Alkafinisia Muttagin
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT dan bagaimana pengaruh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dari aspek hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu pemaksaan hubungan seksual oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, dan pemberatan pidana. Perlindungan korban menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT mencakup tindakan penegakan hak korban berkenaan dengan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, tetapi sebagai unang-undang lama, belum memiliki ketentuan tentang “penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik” dan ketentuan “restitusi”. 2. Pengaruh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) terhadap kekerasan seksual dalam Undang-Undang KDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004), antara lain berkenaan dengan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, yaitu dapat diterapkannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang belum ada dalam Undang-Undang KDRT, terutama “penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik” dan ketentuan “restitusi”. Kata kunci: kekerasan seksual, KDRT
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PONSEL ILEGAL PADA E-COMMERCE SHOPEE Kerenia Syalomita Ponow; Herlyanty Y. A. Bawole; Grace H. Tampongangoy
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penjualan ponsel ilegal pada e-commerce dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di e-commerce Shopee. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terkait penjualan ponsel ilegal pada e-commerce sejauh ini belum diatur secara khusus. Namun beberapa peraturan yang ada saat ini, yaitu: UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan bahwa pelaku usaha harus memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur tentang barang yang diselundupkan dari wilayah luar Indonesia (penyulundupan), dan dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur tentang kegiatan e-commerce. Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi atau sinkronisasi hukum dalam mengatur penjualan ponsel ilegal pada e-commerce. 2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di e-commerce Shopee dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, pihak e-commerce, dan aparat penegak hukum. Upaya tersebut mencakup pelaporan masyarakat, pengawasan berkala oleh pemerintah, penerapan sanksi, serta tindakan langsung dari pihak Shopee seperti penghapusan daftar atau penangguhan dan pengakhiran akun. Kata Kunci : ponsel ilegal, e-commerce shopee
PARTISIPASI PROFESI HUKUM (ADVOKAT) SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEWIBAWAAN HUKUM Anggini Debora Monika Paloon
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran utama profesi hukum (advokat) dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum di masyarakat dan untuk mengkaji bentuk partisipasi profesi hukum (advokat) sebagai penegak hukum dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Peran seorang Advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen Advokat sebagai penegak hukum mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. 2. Pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat kepada masyarakat, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat. Berpartisipasi dalam memberikan Masyarakat pelayanan hukum dan perlindungan hukum. Kata Kunci : advokat, penegak hukum, kewibawaan hukum
KEDUDUKAN METERAI ELEKTRONIK DALAM SEBUAH PERJANJIAN DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN METERAI Marcelino Johanes. Montolalu
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong penggunaan alat transaksi digital, termasuk dalam pembuatan perjanjian yang melibatkan dokumen elektronik. Salah satu aspek penting dalam perjanjian elektronik adalah penggunaan meterai elektronik sebagai pengganti meterai fisik. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai memberikan dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan meterai, termasuk yang bersifat elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan meterai elektronik dalam sebuah perjanjian berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana meterai elektronik diakui dan diterima secara sah dalam perjanjian yang menggunakan dokumen elektronik, serta bagaimana peraturan tersebut mendukung keberlakuan hukum dari dokumen yang menggunakan meterai elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, penggunaan meterai elektronik sudah diatur secara jelas dalam peraturan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai sarana pembuktian yang sah dalam perjanjian elektronik, dengan memperhatikan prinsip legalitas dan kepastian hukum yang terkandung dalam regulasi tersebut, yang kedua Bentuk pertanggungjawaban hukum dari sebuah perjanjian yang di tanda tangani di atas meterai elektronik tentu mengacu pada pertanggungjawaban hukum perdata, contohnya wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata, Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Kata kunci: Kedudukan Meterai Elektronik Dalam Sebuah Perjanjian Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Penjualan Meterai

Page 2 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue