cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 1,903 Documents
 119   120   121   122   123 
KAJIAN TERHADAP TANGGUNG GUGAT KARENA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Runtunuwu, Riedel Timothy
LEX PRIVATUM Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya peneleitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat karena wanprestasi menurut KUHPerdata dan bagaimana tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum menurut KUHPerdata di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tanggung gugat karena wanprestasi menurut KUHPerdata adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di depan hakim dan paksaan untuk pemenuhan perjanjian dengan atau tanpa ganti rugi. Ganti rugi yang harus dibayar haruslah berbentuk sejumlah uang tidak dapat diganti dengan yang lain. 2. Tanggung gugat karena perbuatan melaan hukum menurut KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur tertentu yakni harus ada perbuatan melanggar hukum, harus ada kesalahan dan harus ada kerugian yang ditimbulkan serta ada hubungan kausal antara perbuatan, kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Tanggung gugat seseorang terhadap perbuatan melawan hukum tidak hanya tertuju pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga terhadap kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.Kata kunci: wanprestasi; perbuatan melanggar hukum;
TINJAUAN HUKUM PEMBEBASAN GANTI RUGI DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DITINJAU DARI KUHPERDATA Tampoli, Inaya Aprilia
LEX PRIVATUM Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembebasan ganti rugi dengan alasan keadaan memaksa berdasarkan KUHPerdata dan bagaimanakah konsep prestasi dan wanprestasi dalam KUHPerdata yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pembebasan ganti rugi dengan alasan keadaan memaksa (force majeure) terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata yang menegaskan bahwa keadaan memaksa yang terjadi tanpa bisa diduga/dicegah pada saat kontrak terjadi, yang akibat dari keadaan itu membuat debitur tidak melaksanakan suatu perikatan atau tidak melaksanakan perikatan tepat waktu bentuk-bentuknya berupa tidak memberikan sesuatu yang diwajibkan, tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu yang dilarang. Konsekuensi hukum dari keadaan memaksa adalah bahwa debitur tidak wajib dalam arti dberei dispensasi untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga sepanjang ia memang tak dapat dimintakan pertanggungjawabkan atas keadaan memaksa tadi dan semua bentuk wanprestasi/ perbuatan melawan hukum yang dilakukannya itu dilandasi itikad baik. 2. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.Kata kunci: ganti rugi; keadaan memaksa;
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWA BERDASARKAN PERMENDIKBUD 30 TAHUN 2021 Lavechia Audrey Getruida Lantang
LEX PRIVATUM Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kekerasan seksual mahasiswa menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswa menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan : 1. Permendikbud ristek Nomor 30 Tahun 2021 perludisosialisasikan agar tidak menimbulkan salah tafsir karena dengan Permen ini diharapkan secara utuh dapat mencegah, melindungi korban, dan memberikan rasa aman di kampus, serta membuat jera pelaku kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal.2. Pemberian hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan yang meliputi merusak kesusilaan di depan umum; perzinahan; pemerkosaan; pembunuhan; pencabulan, diatur dalam KUHP, dimana ancaman hukumannya sangat bervariasi yaitu mulai dari hukuman penjara 9 bulan sampai dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021, hanyalah memberikan sanksi adminitratif mulai dari yang ringan sampai sanksi administratif yang berat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUSANAK/ 2020/PN MN Rifly Abraham Sumampow
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dan untuk mengetahui seperti apa penerapan pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Tipe penelitian yang digunakan Metode Kepustakaan (Library Reseacrh) dengan kesimpulan penelitian : 1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 35/Pid.Sus- Anak/2020/PN Mnd yakni Dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam Anak berdasarkan putusan tersebut dengan menggunakan pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. 2. Penerapan Pidana terhadap anak Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan putusan Nomor 35/Pid.Sus- Anak/2020/PN Mnd yang memutuskan bahwa kedua anak tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan Menjatuhkan pidana kepada Anak I. dan Anak II. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dan Membebankan kepada Anak I. dan Anak II. membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 ( Tiga ribu rupiah). Kata Kunci : Anak, Senjata Tajam.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROSES HIBAH Marselina Ranny Raintama
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai peralihan hak atas tanah serta mempelajari dan memahami syarat-syarat hukum yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan humum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Peralihan hak atas tanah harus berdasarkan pada sertifikat kepemilikan tanah, Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu (hukum adat/tidak tertulis) tidak efektif dalam memberikan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat sehingga diperlukan adanya hukum secara tertulis yang menjamin suatu kepastian hukum yang mengikat dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang yang melawan hukum. Kata Kunci: Sertifikat tanah dan hukum tertulis
NOTIFIKASI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM PROSES AKUISISI MENURUT PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 3 TAHUN 2019 Lovely Karen Emmanuele de Fretes
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan aset menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 dan mengetahui peranan notifikasi akuisisi dalam dunia persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif.Hasil penelitian menunjukan 1.Pengaturan mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) dan notifikasi akuisisi yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam bentuk UndangUndang No. 40 tahun 2007, Undang-undang No. 5 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010, Peraturan Komisi PengawasPersaingan Usaha No. 4 tahun 2012, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 tahun 2019. 2.Pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan padapersaingan usaha di Indonesia dengan memberikan kewajiban pada para pelaku usaha sesuai dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 29UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 pengawasan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilakukan oleh Komisi dalam dua bentuk, yaitu: 1.Postevaluasi (Pemberitahuan); 2. Pra-evaluasi (Konsultasi) serta 3. Penerapan notifikasi akuisisi sebagai upaya pencegahan praktik persaingan usaha yang tidak sehat baik itu berupa monopoli pasar, penguasaaan pasar,predatory pricing, mencegah pelaku usaha pesaing untuk memasuki pasar(barrier to entry). Kata kunci: pengambilalihan aset; akuisisi; peraturan;
KEDUDUKAN BENDA TAK BERGERAK SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT Rivaldo Marcello Kaliey
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan yang mengatur benda tak bergerak sebagai jaminan dalam perjanjian kredit, dan untuk mengetahui bagaimana kegunaan jaminan dalam pemberian kredit, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan : 1. Dalam aturan yang termuat dalam KUHPerdata perjanjian kebendaan dapat berupa perjanjian benda tidak bergerak dan benda bergerak, lebih lanjut benda bergerak dibagi kembali menjadi benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Dalam hal ini yang termasuk dalam benda tidak bergerak yang dapat dijadikan jaminan atas suatu hutang adalah piutang dimana lembaga jaminan yang dapat digunakan adalah lembaga gadai dan lembaga jaminan fidusia. Dalam proses perjanjian piutang sebagai jaminan hutang debitur dalam lembaga jaminan perjanjian haruslah dibuat secara autentik dan didaftarkan. 2. Kegunaan jaminan dalam pemberian kredit oleh bank maka mengingat peran penting jaminan dalam pemberian kredit yang dapat memperkecil resiko bagi bank dalam pemberian kredit hendaknya bank sebagai pihak kreditur yang memberikan dana kepada pihak yang kekurangan dana (debitur) lebih selektif dalam memberikan kredit. Kata Kunci : Benda Tak Bergerak, Jaminan, Perjanjian Kredit
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL Jonathan S. P. Mintje
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami kajian yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pemerintah telah membuat atuaran agar pelaku bisa dikenakan hukuman pidana berdasarkan kasus, dan akan menjadi efek jerah bagi para pelaku untuk melakukan pelecehan seksual di media sosial. 2. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu segala upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Media Sosia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN INTERNET INDIE HOME DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI Elrico Yehezkiel Lumi
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penyedia layanan internet menurut undang-undang perlindungan konsumen serta untuk memahami analisis manfaat perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan internet indie home di tinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan yang dihasilkan adalah : Kewajiban serta tanggung jawab pelaku usaha dalam hal Ini Telkom IndieHome timbul karena adanya hubungan antara Telkom dengan konsumen pengguna IndieHome tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Pelaku Usaha wajib menjamin perbaikan apabila terjadi gangguan sehingga menggangu pekerjaan pengguna jasa sehingga menimbulkan kerugian. Pelaksanaan perjanjian Kontrak berlangganan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagai pihak penyedia jasa, PT. Telkom sudah semestinya memperoleh hak untuk menerima harga pembayaran jasa internet dari konsumen dan sebagai pengguna jasa internet, konsumen juga seharusnya mendapatkan haknya. Undang[1]Undang Telekomunikasi, sebagai payung hukum khusus yang mengatur telekomunikasi, juga diatur hal yang tak jauh berbeda. dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 mempertegas soal ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Internet
KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF KEJAHATAN LINTAS NEGARA Christina Mona Rimbing
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di berbagai negara. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang perdagangan manusia yang berlaku di Indonesia dan hukum internasional tentang perdagangan manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi terjadinya Perdagangan Manusia serta Upaya Pencegahan dan Perlindungan Korban Perdagangan Manusia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu permasalahan yang muncul di lapangan dikaji dari bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, dan telah diatur di berbagai peraturan hukum. Ketentuan mencakup larangan serta pemberantasan seperti yang diatur dalam Peraturan Perundang Undangan serta Konvensi tentang Perdagangan Manusia. Kata Kunci : Perdagangan Manusia: Kejahatan Lintas Negara: Pencegahan dan Perlindungan Korban

Page 121 of 191 | Total Record : 1903

 119   120   121   122   123 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue