cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 1,903 Documents
 95   96   97   98   99 
ANALISIS TERHADAP PENARIKAN PAKSA KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ratag, Jordan Michael
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban upaya penarikan paksa oleh perusahan finance yang terkait dengan perjanjian fidusia dan bagaimana bentuk penindakan terhadap perusahan finance yang bertindak sewenang-wenang merampas jaminan objek perjanjian fidusia serta bagaimana kompensasi terhadap konsumen yang dirugikan dalam upaya penarikan paksa objek jaminan fidusia. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Eksekusi Jaminan fidusia terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan leasing apabila perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan: Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen, Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Jadi dalam hal ini, setiap perusahaan(lembaga) pembiayaan yang mengirim debt collector apalagi bertindak arogan dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan ini melanggar Hak Konsumen untuk mengkonsumsi barang secara aman dan nyaman. Selain itu juga perusahaan yang tidak menyertakan perjanjian pembiayaan kedalam jaminan fidusia akan dikenakan sanksi adminstratif diawali dengan peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun untuk melindungi hak-hak konsumen dari perilaku menyimpang para pelaku usaha secara nyata telah mampu diterapkan dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum telah mampu menerapkan Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut kedalam proses penyelesaian sengketa terutama penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Kata kunci: Analisis, Penarikan Paksa Kendaraan, Jaminan Fidusia, Perlindungan Konsumen.
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE N, Annisa Putri
LEX PRIVATUM Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan transaksi jual beli online dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli online apabila terjadi wanprestasi, yang mana dengan metode penelitian hukum normartif disimpulkan: 1. Transaksi jual beli secara online tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUHPerdata yang sampai saat ini masih menjadi landasan hukum transaksi jual beli online, mengingat transaksi ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari perjanjian jual beli secara umum. Perjanjian pada transaksi jual beli online tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata salah satunya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kemudian secara khusus diatur dalam UU ITE dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adapun aturan lainnya untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terkait dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Perlindungan bagi para pihak dan penyelesaian masalah dalam transaksi elektronik diatur dalam UU ITE. Sedangkan perlindungan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha khususnya diatur dalam UUPK. Mengingat dalam jual beli online masih sering terjadi wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh penjual online/pelaku usaha. Maka pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Dan apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab, maka konsumen dapat meminta ganti rugi untuk mendapatkan haknya kembali dengan mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha dengan dalih wanprestasi sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE.Kata kunci: jual beli online
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILLEGAL MINING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 Malee, Kevin Yordan
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan illegal mining menurut Undang-Undang 3 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang-undangan ada beberapa bentuk yakni pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi, yang memiliki tujuan untuk penegakan hukum dimana kejahatan korporasi bisa dinilai mengakibatkan kerugian dalam skala yang besar, bagi masyarakat maupun negara. Tindakan tegas aparat negara menjadi sorotan dalam meminimalisir kejahatan korporasi mengingat peraturan yang mengatur tentang korporasi sudah jelas, dapat dilihat dengan di aturnya Peraturan tentang penanganan tindak pidana oleh korporasi. dalam artian pengkategorian korporasi sebagai subyek hukum sudah cukup jelas di atur dalam aturan tersebut. 2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pertambangan liar (illegal mining) adalah ketika usaha pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat dari regulasi yang berlaku dimana kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP) merupakan unsur penting dalam pertambangan dan juga yang menjadi landasan berhak atau tidaknya korporasi menjalankan usaha di bidang pertambangan. Serta dapat diambil pengertian bahwa hal ini sebagai upaya dari pemerintah dalam pengawasan serta jaminan kesejahtraan masyarakat yang berada di dekat area didirikannya usaha pertambangan.Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana, Pertambangan,  Illegal Mining.
PROSES HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG DIMANFAATKAN OLEH PELAKU PERTUNJUKAN DAN TEMPAT USAHA SECARA MELAWAN HUKUM Tanor, Louis Mikhael
LEX PRIVATUM Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data menggunakan bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, buku-buku literatur tentang hak cipta. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum pendukung lainnya, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan esiklopedia. Hasil penelitian ini menunjukkan pencipta karya cipta lagu dapat menyelesaikan hukum terhadap para pihak yang menggunakan secara komersial dengan banyak pilihan hukum yang diberikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan Pengadilan. Semuanya tergantung dari itikad baik dari pihak pelaku pertunjukan dan pemilik tempat usaha yang menggunakan karya cipta lagu milik pencipta. Lalu peran LMKN bersama LMK dalam mewujudkan hak ekonomi para pencipta lagu. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, mempertegas bahwa Penggunaan Secara Komersial atau Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meliputi pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan seperti yang dilakukan pelaku pertunjukan dan tempat usaha, harus membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait dan mengurus perizinan melalui LMKN, yang berwenang untuk menarik royalti dari pihak yang menggunakan secara komersial seperti pelaku pertunjukan maupun tempat usaha, atau dapat dilakukan juga oleh LMK yang mendapat pendelegasian kewenangan dari LMKN.Kata Kunci: Karya, Cipta, Lagu, Pelaku Pertunjukan, Tempat Usaha Melawan Hukum
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) BEDA AGAMA DI INDONESIA YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI Sidebang, Jandri Irwadi
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan perkawinan WNI beda agama di Indonesia yang menikah diluar negeri dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama. Dengan menggunakan metode penelitian yuiridis normatif, disimpulkan: 1. Proses pendaftaran perkawinan WNI beda agama di Indonesia dilakukan oleh pasangan suami-istri setibanya di Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun sejak perkawinan dilangsungkan. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang beragama non Muslim, dan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang beragama Islam. Pendaftaran perkawinan ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri dengan hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan beda agama oleh warga negara Indonesia di luar negeri sama halnya dengan akibat hukum dilangsungkannya perkawinan di dalam negeri. Hal itu dikarenakan kedua- duanya diakui dan mempunyai keabsahan atas suatu perkawinan baik perkawinan beda agama maupun perkawinan seagama. Akibat hukumnya berdampak bagi hak dan kedudukan suami-istri, hak terhadap anak, dan hak terhadap harta benda yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan.Kata kunci: Pendaftaran Perkawinan, Warga Negara, Indonesia, Beda Agama, Menikah, Di Luar Negeri
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AKSEPTOR KB YANG MENGALAMI KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN KONTRASEPSI DI PROVINSI SULAWESI UTARA Sumampouw, Yubilia
LEX PRIVATUM Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi akseptor KB (konsumen) yang mengalami komplikasi berat dan kegagalan yang merugikan. Sebagai penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian empiris maka jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, berbagai data statistik, dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Pelayanan kepada akseptor KB yang mengalami komplikasi berat dan kegagagalan kontrasepsi selama ini belum dapat terpenuhi jika dilihat dari perspektif perlindungan konsumen, ayoman yang diberikan melalui BKKBN sebagai pengelola program KB tentu tidak bisa memenuhi tuntutan dari akseptor yang mengalami komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi. Persetujuan yang dilakukan kedua belah pihak melalui informed consent belum cukup untuk dijadikan dasar dalam menetukan penyebab terjadinya komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi dengan adanya persetujuan atau kesepakatan yang dapat dilakukan oleh akseptor KB baik secara tertulis, lisan, dengan simbol-simbol tertentu, bahkan dengan berdiam diri. Untuk kebaikan kedua belah pihak maka pada saat menginformasikan dan mengkomunikasikan informed consent seharusnya kegiatan ini direkam (back-up digital) sebagai bagian dari rekam medis akseptor KB dan pada waktunya dipergunakan untuk kepentingan para pihak tersebut.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Akseptor Kb, Komplikasi Berat, Kegagalan Kontrasepsi
KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK DILUAR PERKAWINAN YANG SAH DALAM PROSES PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Lasut, Chandra
LEX PRIVATUM Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak diluar pernikahan yang sah dalam harta warisan menurut KUHPerdata  dan bagaimana pembagian harta warisan anak diluar pernikahan menurut KUHPerdata  di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah merupakan anak diluar perkawinan. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata anak diluar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya apabila tidak diakui secara sah. Dengan demikian apabila anak diluar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya maka tidak memiliki hak mewaris harta orang tuanya berdasarkan undang-undang. Bukti pengakuan anak diluar kawin dapat berupa akta kelahiran anak luar kawin tersebut, akta otentik, dan akta dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil. Sebagaimana di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Jadi menurut pasal ini jika tidak ada pengakuan pun pihak ibu otomatis mempunyai hubungan perdata dengan anak luar kawinnya. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut merupakan bagian reformasi hukum, sehingga anak di luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum terdapat hubungan darah. 2. Dengan adanya pengakuan sah anak diluar kawin oleh orang tuanya maka anak luar kawin tersebut dapat mendapat hak mewaris terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya. Dalam hal ini merujuk pada bagian harta warisan yang diterima anak diluar kawin tersebut; a. Bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya : 1/3 dari bagian seandainya ia anak sah, b. Bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya : ½ bagian dari seluruh harta warisan, c. Bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV bagiaannya : ¾ bagian dari seluruh harta warisan, d. Anak diluar kawin mendapat seluruh harta warisan, jika ahli waris golongan I sampai dengan golongan IV tidak ada.
PERLINDUNGAN TERHADAP KEPEMILIKAN RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Arfi, Carolina Claudia
LEX PRIVATUM Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adakah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Rahasia Dagang yang dengabn metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap kepemilikan Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Adapun perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan perjanjian yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d UURD, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. 2. Penegakan terhadap pelanggaran Rahasia Dagang dapat dilihat melalui contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 k/pid.sus/2013 mengenai pengambilan Rahasia Dagang tanpa izin. Upaya hukum penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat melalui pengadilan (litigasi), dalam hal ini dilihat dari aspek perdata yaitu sanksi ganti rugi dan pemberhentian semua kegiatan, Aspek pidana melihat tindakan pelanggaran rahasia dagang. Adapun Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) meliputi Arbitrase, Mediasi, Negosiasi dan Konsuliasi.Kata kunci: rahasia dagang;
PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL YANG BERLAKU DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 Muhaling, Stinky
LEX PRIVATUM Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitan ini adalah untuk mengetahui apa saja jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal dan bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi di bidang pasar modal yang dengan metode penelitian hukum normarif disimpulkan: 1. Jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 yaitu penipuan dalam kegiatan perdagangan efek, manipulasi pasar berupa menyebar luaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap atau informasi palsu, dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pasar modal. 2. Penegakan hukum pasar modal di Indonesia oleh Bapepam dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum dimaksudkan untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan pasar modal di Indonesia, dan juga untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu-rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.Lata kunci: pasar modal; sanksi pidana;
ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN ANTARA SISTEM KONTRAK KARYA DENGAN SISTEM IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN NEGARA DI BIDANG PERTAMBANGAN Hasbi, Muhammad
LEX PRIVATUM Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah peraturan perundangan-undangan, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel atau tulisan, ensiklopedia serta kamus hukum melalui analisis secara normatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara sistem Kontrak Karya (KK) yang diwakili oleh pihak perusahaan tambang swasta/asing mulai dari Kontrak Karya generasi I sampai dengan Kontrak Karya Generasi VII dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP), apabila ditinjau dari kedudukan tentunya tidak proporsional (seimbang) karena sangat menguntungkan investor dan di sisi lain merugikan pihak pemerintah yang antara lain : nilai royalti, pajak dan retribusi yang rendah, tidak ada kewenangan daerah dan peran serta masyarakat, terjadi kerusakan lingkungan, penyelesaian sengketa diutamakan hukum internasional (arbitrase internasional), banyaknya konflik kepentingan, serta mendapatkan privillge. Sementara disisi kewenangan terbatas pada isi/substansi yang ada dalam Kontrak Karya (KK). Namun, jika menggunakan Sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam hal kedudukan dan kewenangannya, negara akan berdaulat dalam konteks penguasaan terhadap sumber daya mineral pertambangan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan tujuan mengamankan kepentingan rakyat dan negara serta memiliki kewenangan yang penuh yaitu setiap waktu dapat menerbitkan/tidak menerbitkan dan mencabut mencabut, apabila memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat atau terjadi pelanggaran. Termasuk kewenangan dalam menguatkan dan mengutamakan peran Badan Usaha Milik Negara dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).Kata Kunci: Kontrak Karya, Izin Usaha, Pertambangan, Kedudukan, Kewenangan

Page 97 of 191 | Total Record : 1903

 95   96   97   98   99 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue