Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Industri kecil memiliki peranan strategis dalam perdagangan nasional hal ini karena proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, lokal maupun pasar internasional, tetapi daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh koordinasi dengan pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir sebesar 29,7 % sedangkan 70,3 % disebabkan oleh faktor lain.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CILEGON ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Budiman Rusli]]>;
<![CDATA[A.Djadja Saefullah]]>;
<![CDATA[Heru Nurasa]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.798 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v10i2.6790
<![CDATA[Permasalahan permukiman kumuh banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Keterbatasan ruang dan tingginya akan kebutuhan ini menyebabkan tingginya harga lahan untuk rumah yang harus dibeli oleh masyarakat kota. Permasalahn kemisikinan menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin kota hidup dengan tidak teratur yang menimbulkan meluasnya kawasan kumuh di suatu kota. Penelitian ini terfokus pada kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif, metode pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian dinas terkait, masyarakat kawasan pemukiman kumuh dan pelaksana kegiatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa sumberdaya yang tersedia dalam pengentasan permukiman kumuh di Kota Serang masih perlu ditingkatkan. Dari sumberdaya anggaran daerah untuk alokasi penataan permukiman kumuh dinilai masih minim, sehingga anggaran masih dominan mengharapkan dari dana pusat yaitu APBN.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[Jumanah Jumanah]]>;
<![CDATA[Natta Sanjaya]]>;
<![CDATA[Ipah Mulyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.674 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v10i2.6820
<![CDATA[Beberapa hal yang mendasar perlunya penataan pasar salah satunya bahwa pasar merupakan alat vital tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat, tempat pemenuhan ini memberikan dua pengertian yaitu pemenuhan bagi konsumen, artinya konsumen mencari dan mendapatkan apa saja hal-hal yang dibutuhkan dengan mudah dan bebeas memilih kebutuhannya dipasar. Pasar tradisional, di masa globalisasi saat ini tengah mengalami berbagai macam masalah.Permasalahan yang umumnya terjadi pada pasar tradisional di tanah air ialah buruknya segi fisik, fasilitas sarana-prasarana sampai lemahnya manajemen pengelolaan pasar, oleh karena itu perlunya kebijakan revitalisasi pasar rakyat yang tidak hanya saja menyentuh pada perbaikan pembangunan fisik tetapi secara menyeluruh meliputi tata kelola dan pembiyaan. Untuk melihat kefektivan suatu kebijakan yang dilaksanakan pasti akan dilihat dari beberapa dampak yang ditimbulkan baik dampak sosial dan dampak ekonomi yang mucul sesuai yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Dan dampak yang dikehendaki ini tentunya menjadi motivasi dan rujukan agar pengelolaan pasar menjadi lebih baik baik lagi untuk diadopsi dipasar-pasar lain di seluruh Indonesia, begitupun dengan dampak yang tidak dikehendaki yaitu dilaukukan suatu cara atau upaya pemerintah untuk segera mengambil tidakan atau langkah konkrit dalam menanganai permasalahn tersebut agar tidak merugikan semua pihak.]]>
<![CDATA[PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Titi Stiawati]]>;
<![CDATA[Budiman Rusli]]>;
<![CDATA[A. Djadja Saefullah]]>;
<![CDATA[Erlis Karnesih]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.846 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v10i2.6792
<![CDATA[Anak jalanan hingga saat ini terus menjadi permasalahan publik yang belum tuntas diatasi dengan baik. Fenomena ini banyak muncul di wilayah-wilayah perkotaan, yang salah satunya terjadi di Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian ini terfokus pada implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang melibatkan beberapa unsur, diantaranya Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait seperti dinas sosial dan tenaga kerja. Sumberdaya yang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana dimana setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasam dan menguatkan. Karakteristik pelaksana terdiri dari pelaksana penjaringan dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik dilakukan melalui pendekatan kebijakan dengan diberikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan dikembalikan pada lingkungan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Sikap pelaksana bagi instansi yang ditunjuk dilakuan penindakan melalui kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan motivasi agar mereka mau kembali kerumahnya dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak.]]>
<![CDATA[Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Serang ]]>
<![CDATA[Pradita Saldi]]>;
<![CDATA[Listyaningsih Listyaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.979 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v10i2.6735
<![CDATA[Pelaksanaan Kota Layak Anak merupakan upaya pemenuhan hak anak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Masih adanya hambatan dalam pelaksanaan dilihat dari kelembagaan yang melaksanakannya belum memiliki komitmen dari sumberdaya yang ada dan kerjasama yang aktif belum terbangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penguatan kelembagaan yang sudah dilakukan dalam Kota Layak Anak di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan teori pembangunan lembaga oleh Milton J. Esman dalam Eaton (1986). Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar proaktif dalam memenuhi hak anak yang dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi sumberdaya ketenagaan, anggaran maupun sarana prasarana telah dipenuhi, meskipun pada pelaksanaannya komitmen terhadap pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal. Saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dan sinkronisasi duduk bersama menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemennuhan hak anak.]]>
<![CDATA[PARADOKS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[Zaenal Hirawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.243 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v10i2.6789
<![CDATA[Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, untuk itu penyediaan dan pemenuhannya diatura oleh Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai otoritas pada bidanya. Kebijakan merupakan landasan yuridis bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang salah satunya kebijakan dalam pembangunan perumahan. Kabupaten Subang mempunyai Perda RTRW yang menjadi salah satu rujukan dalam pembangunan perumahan. Belum adanya aturan atau kebijakan yang teknis tentang perumahan memberikan dampak pada lahan-lahan atau areal yang tidak terlidungi dengan kebijakan. RDTR yang masih dalam tahapan rancangan memberikan kelonggaran pada pihak pengembang dalam mengajukan lahan potensial untuk dibangun perumahan. Lahan pertanian merupakan bagian terbesar yang terdampak dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Subang. Satu sisi pemerintah menyediakan kebutuhan primer dalam kehidupan namun sisi lain pemerintah juga memberikan dampak pada lahan pertanian yang digunakan. Hal ini belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Subang dalam menjaga produktivitas pangan namun juga memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Perbedaan kepentingan dari pihak pemerintah dan pihak pengembang juga berdampak pada tarik ulurnya dalam penentuan lokasi pembanguan perumahan. Diperlukannya konsistensi dalam menjalankan kebijakan khususnya kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Subang, sehingga tidak ada areal atau lahan pertanian yang produktif digunakan dalam kebijakan yang lain.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM KAWASAN DESA MANDIRI PANGAN DI KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG ]]>
<![CDATA[Trikhe Deva Apriellyany]]>;
<![CDATA[Yeni Widyastuti]]>;
<![CDATA[Ipah Ema Jumiati]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.826 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v10i2.6738
<![CDATA[Melalui Program Kawasan Desa Mandiri Pangan, diharapkan masyarakat desa mampu memproduksi dan memenuhi produk-produk pangan yang dibutuhkan dengan didukung unsur-unsur sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, sarana dan prasarana, sehingga dapat mengurangi risiko kerawanan pangan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui banyak kendala seperti antara lain pelatihan yang diberikan belum mencakup kebutuhan seluruh kluster,belum adanya mitra usaha tetap untuk pemasaran hasil produksi dan olahan, kurang aktifnya tim pendamping dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang belum dilakukan secara menyeluruh. Dengan menggunakan teori dari Duncan (dalam Steers, 2012:53) dengan 3 (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 104 responden, hasil penelitian menunjukkan efektivitas program mencapai 64 persen. Maka rekomendasi penelitian adalah melakukan pendampingan kelompok tani di setiap kluster yaitu budidaya, pengolahan dan pemasaran, penyampaian sosialisasi program yang maksimal serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.]]>
<![CDATA[KONFLIK DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA DI PESISIR TELUK BANTEN ]]>
<![CDATA[Juliannes Cadith]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.363 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v10i2.6929
<![CDATA[Konflik sudah merupakan bagian dari kondisi yang terjadi di wilayah pesisir Teluk Banten. Karena begitu banyak kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir Teluk Banten, pengelolaan wilayah pesisir Teluk Banten perlu dibangun berdasarkan pada pemahaman dan penyelarasan berbagai kepentingan tersebut, Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peta konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, Penyebab konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir serta resolusi konflik yang efektif dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan sumber daya di pesisir Teluk Banten. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif - kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik yang terjadi dapat dikelompokan menjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat dan Konflik antara swasta dengan masyarakat, dimana masing konflik tersebut mempunyai karasteristik yang berbeda. Sumber atau penyebab konflik di pesisir Teluk Banten adalah ; a. Perubahan karasteristik wilayah pesisir yang semula “open acces” menjadi “controlled access”, b. Perbedaan Kepentingan, c. Tujuan Bersaing yang memicu persaingan pemanfaatan ruang d.Kerusakan atau degradasi lingkungan, e. Pembatasan akses serta Ketidak adilan pemerataan hasil pembangunan yang dilihat sebagai ketidak seimbangan pemanfaatan ruang. Penyelesaian konflik di pesisir Teluk Banten dapat mengunakan metode coercion , arbitaration , mediation, compromise, hingga Adjudication sesuai sesuai dengan karasteristik konflik yang dihadapi.]]>
<![CDATA[KONDISI KESETARAAN GENDER DALAM PROMOSI JABATAN ESELON II PEREMPUAN DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Secillia Fammy R]]>;
<![CDATA[Heru Nurasa]]>;
<![CDATA[Ida Widianingsih]]>;
<![CDATA[Ahmad Buchori]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.609 KB)
|
DOI: 10.31506/jap.v10i2.6793
<![CDATA[Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi terdapat kecenderungan Peraturan gubernur tersebut belum di implementasikan dengan baik terutama di dalam roda pemerintahan Jawa Barat, hal ini diperkuat dengan rendahnya jumlah pejabat structural eselon II perempuan Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan itu maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya gambaran gender equality dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan tergambarnya kondisi gender equality dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Provinsi Jawa Barat, apakah memang tercapai kesetaraan gender atau sebenarnya terjadi ketidaksetaraan gender. Hal ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yaitu fenomenologi dengan mengelaborasi teori sociopsychological yang dikemukakan oleh Newman (1993) dan dimensi gender equality yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2008:60) terhadap promosi jabatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terjadi ketidaksetaraan gender dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Jawa Barat. Selain itu ketidaksetaraan gender ini di pengaruhi oleh dimensi gender equality dimana dari empat dimensi gender equality, dimensi akses, partisipasi dan control merupakan dimensi yang paling mempengaruhi dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Jawa Barat. Hal ini disebabkan masih adanya pandangan negatif dari pimpinan terhadap perempuan yang menyebabkan para calon pejabat eselon II perempuan “minder” dan memutuskan tidak berpartisipasi dalam promosi jabatan, system pengambilan keputusan untuk pejabat yang tidak melibatkan kaum perempuan dan kecenderungan perempuan yang memilih keluarga dibandingkan karir.]]>
