cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP TERPIDANA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK KUMALA DEWI, NI KOMANG RATIH
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dirasakan sebagai ancaman dan membahayakan jiwa anak, sekaligus telah mengganggu rasa kenyamanan ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat dan untuk itu baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyetujui adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak(selanjutnya disebut Perppu Hukuman Kebiri) yaitu pemberatan berupa hukuman kebiri terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Namun dibalik keputusan ini telah menimbulkan berbagai polemik oleh berbagai pihak seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak dilibatkan dalam pelaksanaan hukuman kebiri bagi para terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak. Kata Kunci : Dokter, Hukuman Kebiri, Kejahatan Seksual Anak, Perlindungan Hukum. ABSTRACT Rampant cases of sexual crimes against children in Indonesia perceived as a threat and endanger the lives of children , as well as disturbing sense of comfort of peace security and public order and to the new - this new President Joko Widodo approved the regulation has the No. 1 Year 2016 on the second amendment to Law No 23 of 2003 on the Protection of children (hereinafter referred to as castration penalty Perppu) that weighting gelding form of punishment against sexual crimes against children. But behind this decision has caused many polemics by various parties such as the Indonesian Doctors Association (IDI) who refused to be involved in the implementation of the punishment for the castrate convicted of sexual crimes against children. Keywords :Doctor, Punishment Castration, Sexual Crimes for Child, Legal Protect.
FUNGSI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) BALI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PDAM KOTA DENPASAR PUTRA, I KADEK YOKO JUNIANTARA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Di Indonesia , gerakan perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat. YLKI yang secara popular dikenal sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian – kerugian yang di alami konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hukum perjanjian antara konsumen dengan produsen , maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Adapun rumusan masalah dari sekripsi ini adalah bagaimana kedudukan dan fungsi YLPK dalam melindungi kepentingan konsumen dan hambatan apa saja yang di hadapi YLPK dalam melindungi kepentingan konsumen. Tipe penelitian yang di gunakan di penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode yang jenis penelitianya lebih menekankan data primer, yaitu data yang di proleh di penelitian untuk mengkaji penerapan hukum di masyarakat yang bertujuan untuk memahami dengan benar mengenai kedudukan, fungsi dan upaya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali di dalam melindungi konsumen. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya masukan baru yang diperlukan dalam wawancara tersebut. Adapun penggunaan pedoman wawancara dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi yang menjadi target wawancara, sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Adapun simpulan dari dibuatnya skripsi ini adalah fungsi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali di dalam melindungi kepentingan konsumen adalah sebagai lembaga non pemerintah yang akan memperjuangkan hak – hak konsumen sesuai pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 agar kembali terciptanya rasa saling menghargai antara produsen dan konsumen. Kata Kunci : Fungsi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, Dalam Melindungi, Kepentingan Konsumen
PELAKSANAAN PERJANJIANKREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PRAJA KARYA BHAKTI DESA CANGGU BADUNG WARDANI, LUH PUTU KUSUMA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya.Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis.Tipe penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pendekatan konseptual, yaitu mengkaji bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk teori-teori, pendapat para pakar hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan. Syarat sahnya perjanjian kredit simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Praja Karya Bhakti Desa Canggu Badung harus dan wajib mematuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu para pihak sepakat membuat perjanjian kredit koperasi, dan para pihak cakap dari segi hukum, serta obyek perjanjian kredit koperasi harus jelas (ada hal tertentu), dan causa yang halal. Apabila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian kredit bisa dibatalkan oleh para pihak, dan apabila salah satu syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian kredit batal demi hukum. Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Praja Karya Bhakti Desa Canggu Badung, diupayakan dengan cara diluar pengadilan (Non Litigasi) melalui arbitrase, yang dilakukan dengan membuat perjanjian arbitrase dan apabila cara di luar pengadilan tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara melalui peradilan umum (Litigasi). Kata Kunci : Pelaksanaan Kredit, Simpan Pinjam.  
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PENATIH DENGAN PT.PRIMAGAMA DENPASAR KARLINA, MEGA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As usual a business relationship the occurrence of cooperation between Primary School No. 3 Penatih with PT. Primagama Denpasar is regulated in an agreement in the form of standard / standard as outlined in the Letter of Cooperation Agreement. The agreement made in a standard form or standard is in accordance with the business communitys tendency to act practically to achieve efficiency in terms of time, funds and personnel. A cooperation agreement binding Primary School Number 3 Coach with PT. Primagama Denpasar is a new form of agreement that is completely different from the agreement in general. During the period of the agreement in an orderly manner must comply with the provisions set by the company. Based on the background of the above problems, it can be reviewed some of the problems as follows: How the characteristics of cooperation agreement Primary School Number 3 Trainer With PT. Primagama Denpasar? How to solve efforts in case of default in the implementation of the cooperation agreement of Primary School Number 3 Coach with PT. Primagama Denpasar? The type of legal research uses the type of normative legal research using the applicable legislation approach in Indonesia and supported by literature materials in the form of literature, articles, journals, and internet. Characteristic of cooperation agreement between Primary School Number 3 Coach with PT. Primagama Denpasar is using standard agreement / standard. The standard agreement is in terms of its forms, a written agreement and in its development today most cooperative agreements are made in writing using a standard agreement with a view to acting in a practical way to achieve efficiency in terms of time, funds and personnel. Efforts to settle in case of default in the implementation of cooperation agreement between Primary School Number 3 Penatih with PT. Primagama Denpasar is by way of non litigation and litigation way. Of the two alternatives implemented by the parties to the dispute is through non-litigation (arbitration) on the grounds of being viewed through the process of non-litigation settlement (arbitration) can run quickly with low cost and does not require a long time and the bureaucracy is not Convoluted because it is clearly regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement Keywords: Dispute Settlement, Default, Cooperation Agreement
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DAN TERUMBU KARANG KASTANYA, LEONARDO
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ikan dan terumbu karang? (2)Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan dan terumbu karang? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, yaitu suatu tipe penelitian dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan, Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ikan dan terumbu karang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan keputusan menteri dan petunjuk pelaksanaan direktur jenderal yang menyatakan di dalamnya mengenai alat alat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan tata cara mengenai penangkapan ikan dan batas penangkapan ikan yang legal dan penjagaan terumbu karang. Akibat hukum yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pencurian ikan dan terumbu karang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sanksi dalam Undang–Undang ini menggunakan dua sistem perumusan sanksi yaitu sistem perumusan tunggal/imperative yaitu dengan pemberian pidana denda saja, dan menggunakan sistem perumusan komulatif yaitu dengan pemberian pidana penjara dan pidana denda. Sanksi yang dapat dikenakan sesuai dengan peraturan Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu berupa sanksi pidana penjara, sanksi pidana kurungan, sanksi pidana denda. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana, dan Pencurian ikan
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH DIHADAPAN KEPALA DESA GRASIANA, YULITA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT In the event that involves the seller and the buyer of the land, there is agreement by which one party binds himself to deliver a material, and the other party to pay the price that was promised. To date there is still a phenomenon in which the sale and purchase of land is done by the village head. Based on these issues, the issues to be studied are how the rule of law in the sale and purchase of land in front of the village chief, and how the forms of legal protection for good faith purchaser in the sale and purchase of land by the village head. The method used is the method of normative research. The role of the village chief in the sale and purchase of land in practice is as a witness, noting the shift of land rights by way of selling the land in the village, creating a certificate of inheritance and collect fees on every transaction of sale and purchase of land. Deed as a proof of contents and signatures contained therein are recognized by both parties. Based on this, the deed that has earned legalization of village heads in terms of evidence, due to the recognition of the signature, then the contents of deed was regarded as agreements between the parties for deed the truth lies in the hands of the parties, with the recognition of the signature, the act is perfect evidence. To ensure legal certainty and protection for holders of rights to the land, it would be good if the government carries out land registration is accompanied by the provision of proof of rights to land parcels which occur as a means of strong evidence. Keywords: Purchase of land, the village chief
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN ADI LAKSANA, I KETUT SASMITA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Thesis Review is on the legal protection for victims of sexual violence against children and women, as a result of the increasing levels of sexual violence against children and women that occur today. This is certainly very worrying because of the increased incidents occurred after the issuance of regulations that to overcome them. As for the problem in this thesis is How legal protection for victims of sexual violence against children and women and how the system of punishment against child sex offenders and women. Writing this thesis is done normative research method that is in its study do based on material of law from literature and is as a process to find rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the contents of law faced. Legal protection for children and women is an absolute thing done by the government as an institution responsible for the sustainability of orderly, peaceful and prosperous society life. This Given that children and women are weak people who need more attention, for that matter as a State that upholds the value of Human Rights and contains the equality before the law principle in its constitution always this protection is done. In the case of legal protection of children and women, the government has now issued a special criminal solution on child sexual abuse, by giving maximum penalty in the form of capital punishment or life imprisonment even by issuing a policy of imposing additional criminal punishment on the perpetrator of the crime. Keywords: legal protection, children and women

Page 15 of 15 | Total Record : 147

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA More Issue